JAYAPURA (PB) : Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta semua perangkat Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan baik dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Pimpinan OPD diharapkan untuk memberikan kepercayaan kepada jajaran untuk mengetahui dan melaksanakan DPA, karena DPA ini bukan milik pribadi pimpinan OPD, tetapi untuk diketahui oleh bawahan,”ungkap Gubernur saat memberikan sambutan pada saat pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Senin (27/2).
Ia mengharapkan, penggunaan DPA benar-benar transparan, karena penggunaan DPA selain bakal diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penggunaan DPA dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini sudah mau masuk bulan Maret, saya minta agar pimpinan OPD bertanggungjawab penuh terhadap DPA, jangan sangkutpautkan dengan Gubernur, karena pimpinan OPD yang bertangunggjawab, tidak ada yang perintah dari saya,” tegasnya mengingatkan.
Menurutnya, selama ini ada pimpinan OPD yang tidak memberitahukan DPA kepada bawahan, padahal bawahan perlu mengetahui isi DPA.”Jika bawahan tidak mengetahui DPA, ini bisa bahaya, karena bagaimana bawahan bisa kerja, kalau tidak mengetahui isi DPA,” ujarnya.
“Saya harapkan dengan penyerahan OPD secara simbolis, maka program dan kegiatan sudah bisa dilaksanakan,”ujarnya lagi.
Gubernur menambahkan, untuk beberapa OPD baru yang dilantik agar bisa memaksimalkan program dan kegiatan berdasarkan DPA. (admin)
