Warga Nyatakan Sikap Dukung Pemerintah Terkait Freeport

JAYAPURA (PB) : Sekitar 300-an warga yang datang dari berbagai tempat di Kota Jayapura menyatakan sikap mendukung pemerintah daerah dan pusat terkait sikap kepada PT Freeport Indonesia.
Dukungan ini dilakukan dalam bentuk demo damai di dua tempat yakni di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan di kantor Gubernur Papua, Kota
Jayapura, Senin (13/3/2017).
Pantauan di lapangan, para pendemo yang datang dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda empat dan enam itu menggelar aksi demo pertama di halaman kantor DPRP.
Para pendemo itu datang dengan membawa bendera organsisasi dan spanduk yang bertuliskan sejumlah aspirasi, langsung masuk ke halaman dalam DPRP dan menggelar
orasi.
“Kami mendesak pemerintah PT Freeport Indonesia untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di NKRI khususnya UU nomor 4 tahun 2009 dan PP nomor 1 tahun 2017 dengan tujuan Freeport harus mengikuti IUPK dan tidak paksakana kontrak karya,” kata Amir Mahmud Madubun, koordinator aksi.
Amir yang juga Ketua GP Ansor Papua dan Papua Barat itu, saat berorasi didampingi Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Provinsi Papua Kundrat Tukayo, wakil dari
masyarakat adat Ondofolo Putali Oktovianus Monim dan sejumlah organisasi pemuda lainnya mengatakan kehadiran mereka di halaman DPRP untuk mendesak PT Freeport
Indonesia agar segera menjalankan niat baik pemerintah.
“Pada 10 Februari 2017, pemerintah lewat Kementrian ESDM telah memberikan izin rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia melalui SK IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017. Niat baik pemerintah Indonesia jangan disalahgunakan oleh Freeport dengan memaksakan diri untuk memperpanjang kontrak karya, karena itu merugikan negara khususnya masyarakat Papua,” kata Amir.
Pada momentum itu, Oktovianus Monim memberikan map yang berisikan sembilan pernyataan sikap kepada Ketua DPRP Yunus Wonda yang didampingi Ketua Komisi I Ruben Magai, dan beberapa anggota dewan antara lain, Nikius Bugiangge, Stef Kaisiepo, Decky Nawipa, Lazarus Siep dan Mathea Mamoyao.
“Saya mau sampaikan bahwa posisi DPR Papua adalah sama. Kami akan ikuti apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” kata Yunus Wonda.
Yunus menegaskan jika semua pihak harus tunduk dan taat pada aturan yang dibuat oleh negara ini.
“Kami tidak diintervensi siapapun, tapi kami ikuti keputusan yang sudah dibuat dalam UU. Kalau hari ini Freeport harus mengikuti aturan itu, maka posisi kami DPR Papua mengikuti apapun yang diputuskan pemerintah pusat. Artinya Freeport harus ikuti dan taat pada pemerintah pusat,” kata Yunus.
Usai itu, masa pendemo berpindah tempat ke halaman kantor gubernuran yang terletak di Jalan Soa Siu. Disana massa pendemo berorasi kurang lebih sejam dan diterima oleh Sekda Papua, TEA Herri Dosinaen.
“Atas nama gubernur, saya sampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Saya mohon maaf pak gubernur sedang di Jakarta, setelah buka sidang sinode di Papua Barat. Pak gubernur pada saat dilantik pada 13 April 2013, sudah meyampaikan 17 poin Freeport, salah satunya soal pembangunan smelter harus di Papua,”katanya.
Pada kesempatan ini, para pendemo lewat wakilnya menyerahkan aspirasi pernyataan sikap mendukung pemerintah soal Freeport. (Admin)