Hipmas Sesalkan Demo Pengusaha di BBPJN Papua-Papua Barat

Ketua Hipmas PApua, Hendrik Udam (tengah) saat memberikan keterangan
Ketua Hipmas PApua, Hendrik Udam (tengah) saat memberikan keterangan

JAYAPURA (PB) : Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS) Papua, Hendrik Yance Udam, didampingi sekretarisnya Andi Ireuw dan Roni Behuka dari Askopindo serta perwakilan ATapi, Martince Waoppy menyesalkan adanya aksi demo Seratusan pengusaha asli Papua di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Provinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura,  Rabu (29/3/2017).

Ditegaskan Udam, pihaknya akan mendesak pemerintah untuk menertibkan organisasi-organisasi yang dibentuk mengatasnamakan anak Papua serta melakukan provokasi ke pemerintah pusat maupun provinsi untuk menghentikan proyek-proyek yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan di Papua dan Papua Barat.
“Mereka itu seperti separatis berdasi yang selalu bersembunyi dibalik isu-isu Papua saat kepentingan mereka tidak tersalur dengan baik sehingga melakukan propaganda bahwa pemerintah tidak memperhatikan pengusaha asli Papua atau serius membangun Papua,” kata dia.
Menurut Udam, pihaknya juga menolak organisasi-organisasi musiman yang dibentuk untuk melawan kebijakan pemerintah dan kepada kontraktor non Papua yang kalah bersaing pada sistim pelelangan nasional untuk paket pekerjaanj infrastruktur yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk tidak memanfatkan kontraktor asli Papua untuk melawan pemerintah dengan melakukan demonstrasi dengan mengatasnamakan pengusaha Papua.

Apalagi, dia menilai kepemimpinan kepala BBPJN Papua, Osman Marbun sudah sangat baik.
“Kalau kalah di tender itu wajar. Kita patut apresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha asli Papua karena sejak 2016 hampir Rp 1 triliun Kementerian PU dan PR telah memperdayakan pengusaha asli Papua dalam bentuk paket pekerjaan,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyebut kedepan juga meminta kepada para Bupati dan Wali Kota di Papua dan Papua Barat untuk menganggarkan paket-paket proyek bagi pengusaha asli Papua. “Karena setiap tahunnya pengusaha asli Papua terus bertambah. Hal ini menunjukan bahwa orang asli Papua juga ingin sukses di atas tanahnya sendiri,” ujar Udam.

Sebelumnya Seratusan pengusaha asli Papua mendatangi dan menggelar demonstrasi di BBPJN XVIII Provinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura.

Mereka antara lain menuntut Presiden mengganti Kepala BPJN Papua dan Papua Barat, Osman Marbun serta mendesak Pemerintah pusat membuat kebijakan agar setiap dana dan proyek APBN yang masuk ke Papua, harus dialokasikan porsi 70 persen pada pengusaha asli Papua.

Kepala BBPJN Papua dan Papua Barat, Osman MArbun saat demontrasi akhirnya menerima beberapa orang perwakilan dan melakukan pertemuan tertutup.

“Selama ini kita sudah buat program untuk akomodir kegiatan balai. Contoh di Satker wilayah Jayapura, dari 33 paket yang kita siapkan tahun 2017, 26 paket itu untuk pemberdayaan Putra Papua. Keseluruhan juga nanti di Sembilan tempat di Papua juga akan melibatkan mereka. Saat ini untuk yang di Jayapura sendiri, dari 26 paket 15 sudah terkontrak untuk putra Papua, sisanya lelang ulang. Itu juga umumnya sudah milik putra daerah,” kata Usman pada wartawan usai pertemuan.

Menurut Usman, pada prinsipnya pihaknya merasa sudah berbuat maksimal. Sehingga kalau dianggap ada yang salah, dirinya secara pribadi menyatakan itu tergantung penilaian pimpinan.

“Lalu sebut 70 persen alokasi untuk putra Papua kan ada Perpres 84/2012 tentang pengadaan barang/jasa khusus Papua dan Papua Barat. Itu sebuah kebijakan untuk akomodir putra daerah. Sehingga kalau mau buat lebih lagi itu bertahap. Ini kan sudah sangat berpihak. Kalau sebut soal KKN itu tidak benar dan tidak ada terjadi disini,” pungkas Usman Marbun. (Admin)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *