UP2KP Tindaklanjuti Kasus Korowai, Sarmi dan Keerom

Suasana Rapat Tim Kerja UP2KP untuk menindaklanjuti kasus Korowai, Keerom dan Sarmi di Kantor UP2KP Jalan Baru. (Gusty)
Suasana Rapat Tim Kerja UP2KP untuk menindaklanjuti kasus Korowai, Keerom dan Sarmi di Kantor UP2KP Jalan Baru. (Gusty)

JAYAPURA (PB) : Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) saat ini tengah mengawal dan menindaklanjuti sejumlah keluhan pelayanan kesehatan yang diterima sebulan terakhir. Kasus yang paling menyita perhatian ialah kasus Korowai dan mogok kerja para tenaga kesehatan di Keerom dan Sarmi.

Direktur UP2KP Agustinus Raprap dalam rapat tim kerja UP2KP, Senin (3/4) di Kantor UP2KP Jalan Baru Abepura mengatakan, khusus masalah Korowai pihaknya akan mengawal demonstrasi yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah Terpencil Papua (Kopkedat) pekan lalu di Halaman Kantor Dinkes Papua.

Agus menegaskan, sekalipun dana operasional UP2KP belum diterima tahun ini, sebagai lembaga pengawal pelayanan kesehatan di Provinsi Papua bentukan Guberbur Lukas, pihaknya akan tetap fokus memfasilitasi dan mendorong penyelesaian masalah ini. Namun ia berharap publik dapat melihat secara murni kasus ini dari sisi kesehatan semata tanpa disusupi kepentingan politik.

“Kami sudah bertemu perwakilan mereka setelah bersurat secara resmi. Oleh karena itu kami akan bentuk tim dan turun ke lapangan segera. Suku ini kan ada di beberapa wilayah perbatasan seperti Yahukimo, Mappi, Bovendigoel dan Asmat. Saya minta pemerintah kabupaten di wilayah ini tidak saling lempar tanggung jawab,” kata Agus.

Nakes Mogok Kerja
Persoalan lain yang diterima oleh Bidang Pengaduan UP2KP yakni masalah mogok kerja para tenaga kesehatan (Nakes) yakni para dokter, perawat dan seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Sarmi dan Keerom. Oleh karena itu, dua tim akan turun pekan ini ke kedua wilayah itu.

“Di Sarmi, dokter, perawat dan bidan yang demo dan mogok kerja sudah 3 hari karena insentif mereka belum dibayar. Kalau insentif yang resmi di pagu anggaran di DPA saja tidak dibayar ya apalagi jasa-jasa lainnya. Ini sangat kita sesalkan terjadi di saat dana Otsus 80 persen ke kabupaten-kabupaten,” kata Kepala Bidang Sekretariat UP2KP Alexander Krisifu.

Kejadian yang sama di tahun 2017 terjadi di Keerom. Para bidan dan perawat di Puskesmas Arso Barat dan Arso III Maret 2017 lalu mengancam mogok kerja karena insentifnya belum dibayarkan oleh Pemkab Keerom.

“Esok kami bentuk tim dan siap turun. Tapi kami himbau kepada para kepala daerah baik di wilayah Korowai, Sarmi dan Keerom agar memperhatikan tuntutan dan demonstrasi itu. Sebab dana kesehatan era Gubernur Lukas sudah mengalir ke kabupaten. Tak ada alasan untuk tidak memperhatikan hak rakyat dan para tenaga kesehatan,” tegas Kepala Bidang Penanganan Pengaduan UP2KP, Kamelius Logo.

Dinkes Papua Tidak Lepas Tangan
Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes dikonfirmasi per telpon seluler, Senin (3/4) mengatakan pihaknya menyayangkan terjadinya kasus demonstrasi dan mogok kerja nakes. Sebab menurutnya, berkat perjuangan tim Dinkes Papua dan UP2KP, selain dana Otsus, juga ada dana DAK bidang kesehatan sebesar Rp 1,4 triliun tahun 2016 dan Rp 1,7 triliun tahun 2017 yang sudah terbagi habis ke dinas kesehatan dan seluruh rumah sakit daerah di 29 kabupaten/ kota se- Provinsi Papua.

“Oleh karena itu pemda setempat wajib layani masyarakat dan bayar hak nakes. Dana besar sekali ke kabupaten, ditambah lagi dana BPJS, KPS, BOK semua-nya jatuh di RSUD dan Puskesmas. Masa tidak bisa bayar intensif para tenaga kesehatan? Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kabupaten/kota, fungsi kita di provinsi hanya melakukan pembinaan saja sedangkan yang lainya kabupaten yang atur. Jadi kami minta keseriusan pemda setempat selesaikan kasus ini,” tegas Aloysius.

Namun demikian, lanjut Aloysius, khusus untuk kasus Korowai pihak Dinkes Papua tidak lepas tangan. Ia akan mengirim tim survei dan tim tanggap darurat medis pekan depan ke wilayah suku Korowai. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan berkelanjutan, mulai bulan Mei Dinkes Papua juga akan menempatkan Tim Satgas Kijang dan Terapung di wilayah Suku Korowai. Ia berharap model pelayanan kesehatan mobile strategy ini bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat. (Gusty Masan Raya/PB)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *