Bangun Pusat Kebudayaan Papua

Kepala Dinas Kebudayaan Papua, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Besem Gombo, S.Pd.M.Si pertemuan dengan Sekretaris Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nono Adya Supriyatno.

Salah satu program prioritas Dinas Kebudayaan Provinsi Papua adalah membangun Pusat Kebudayaan Papua yang diharapkan dapat melestarikan budaya Papua yang sangat beragam dan unik.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, Dinas Kebudayaan Provinsi Papua mulai melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan kebudayaan orang asli Papua. Pertengahan Juni lalu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Besem Gombo, S.Pd.M.Si didampingi Sekretaris Dinas,  Yahya Markus Modouw, S.Sos.M.Si menemui Sekretaris Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nono  Adya Supriyatno.

Kata Besem, pada pertemuan tersebut, ia memperkenalkan Dinas Kebudayaan Papua sebagai OPD baru kepada Sekretaris Dirjen. “Pertemuan ini sekaligus koordinasi tentang tugas dan urusan pusat dan daerah agar ke depan urusan tentang budaya dapat dikerjakan secara bersama-sama,” terang Besem.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan daftar usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai oleh APBN. Soalnya, salah satu program prioritas Dinas Kebudayaan Papua adalah pembangunan Pusat Kebudayaan Papua. Dalam hal ini, kata Besem, Dinas Kebudayaan Papua meminta tanggapan dan masukan tentang pembangunan pusat kebudayaan itu. “Usulan ini sebetulnya lanjutan dari usulan Dinas Kebudayaan Papua pada kegiatan Musrembang Nasional bulan lalu di Jakarta,” katanya.

Sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, juga dengan Bappeda Provinsi Papua. “Pembangunan Pusat Kebudayaan Papua merupakan trademark atau program utama dari Dinas Kebudayaan Papua. Ini masuk dalam rencana pemerintah daerah yang kebetulan dilaksanakan oleh dinas kebudayaan. Program ini adalah program bapak gubernur yang menginginkan agar Papua bisa memiliki satu lokasi khusus sebagai pusat kebudayaan Papua. Beliau mau pusat kebudayaan Papua sama seperti di Hawaii,” terang Besem.

1. Sekretaris Dinas, Yahya Markus Modouw, S.Sos.M.Si foto bersama para penggiat budaya saat pertemuan pusat dan daerah dalam rangka penyediaan data dan informasi urusan sosial budaya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Papua, Yahya Markus Modouw  menambahkan, untuk mendukung pembangunannya, pihak dinas kebudayaan telah melakukan pertemuan dengan pemilik hak ulayat di Pantai Holtekamp untuk pembelian tanah seluas 10 hektar. Karena belanja pembangunan tanah sedikit mahal, pihaknya akan bayar ke pemilik hak ulayat secara bertahap. “Hal ini sudah dimasukkan dalam Anggaran Perubahan (ABT) 2017 dan APBD induk 2018. Kami sangat berharap dukungan penuh dari semua pihak khususnya Pemprov Papua agar pembangunan Pusat Kebudayaan Papua bisa dimulai tahun 2017 ini,” ujar Yahya.

Kepala  Bidang Sosial Budaya, Nikanor Auri, S.Sos. M.Si  juga, kata Yahya, telah menyerahkan dokumen APBN Dinas Kebudayaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Staf Ahli Urusan Pusat dan Daerah, Dr. James Modouw. M.MT.

Penyediaan Data dan Informasi Sosbud

Kegiatan lain yang juga menjadi fokus Dinas Kebudayaan Provinsi Papua adalah menyediakan data dan informasi soal budaya di Papua. Pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah ini digelar di Jakarta pada tanggal 19-21 Mei lalu, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka penyediaan data dan informasi sosial budaya (sosbud).

Pada pertemuan itu, Yahya menyampaikan sedikit gambaran tentang data-data kebudayaan Papua yang sudah disediakan dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, terhadap pemaparan dari Dinas Kebudayaan Papua ini, Dirjen Kebudayaan langsung merespon positif dengan mengutus penggiat budaya yang terdiri dari 10 orang tenaga kontrak, untuk mengumpulkan data-data kebudayaan pada beberapa kabupaten di Provinsi Papua.

Sekretaris Dinas, Yahya Markus Modouw, S.Sos.M.Si

“Sampelnya diambil dari kabupaten terjauh dan terdekat atau kabupaten terluar dan terdalam. Kabupaten terluar yaitu Pegunungan Bintang, Asmat dan Yahukimo. Sementara terdalam yaitu Kabupaten/Kota Jayapura, Keerom dan Biak Numfor,” kata Yahya.

Dinas Kebudayaan Papua juga berencana mengikuti Pesta Kesenian Rakyat di Perancis pada 11 Juli-28 Agustus 2017. Menurut Yahya, menjadi peserta ivent tersebut juga penting dalam rangka promosi budaya Papua di level internasional. Undangan untuk mengikuti Festival de Montoire itu, katanya sudah diteruskan kepada Gubernur Papua untuk meminta persetujuan sebagai peserta. Gubernur pun sudah meneruskan kepada Sekda Papua untuk tindaklanjutnya, sehingga Dinas Kebudayaan Papua, kata Yahya, masih menunggu persetujuan. “Di Festival de Montoire ini mereka mengharapkan kehadiran sanggar Nayak Papua, musik dan tarian tradisional dari Papua,” terang Yahya. (Frida Adriana)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *