Baru 24 % Kabupaten/Kota di Papua Dapat Opini WTP dari BPK RI

JAYAPURA (PB): Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua, untuk maksimal mengimplementasikan good governance (pemerintahan yang baik), mulai dari aspek pengelolaan keuangan sampai dengan kinerja organisasi.

Implementasi ini bertujuan agar ke depan, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tertimur Indonesia ini, mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, di Jayapura kepada pers, Jumat (14/7) siang, mengatakan, dari data yang diterima dari kabupaten dan kota di wilayahnya,  yang telah mendapat opini WTP masih terbatas.

Saat ini, yang telah mendapat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 baru tujuh kabupaten dan satu kota. Dalam artian baru 24 persen dari total 28 kabupaten dan satu kota yang ada. “Sehingga sekali lagi sangat penting untuk mengimplementasikan good governance di masing-masing wilayahnya,” kata Rumasukun.

Soal opini BPK ini, sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe juga meminta kepada seluruh kabupaten berjuang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

GUbernur Lukas berharap agar penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan turut membantu pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP. “Sehingga Papua tak lagi mendapat predikat negatif secara nasional,” harapnya.

Opini WTP yang diraih pun, tambah Gubernur Lukas, harus dibarengi dengan pembangunan yang nampak di daerahnya. Jangan sampai opini yang diperoleh tidak sebanding dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang belum mengalami kemajuan berarti. (YMF)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *