Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Sonny Rumfaker
JAYAPURA (PB) – Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Sonny Rumfaker, menegaskan bahwa konsolidasi pemaketan pekerjaan di lingkup pemerintahan Papua, dilakukan untuk penghematan waktu dan bukan untuk mengulur-ulur waktu, seperti yang selama ini disangkakan orang atas kinerja biro yang dipimpinnya.
“Jadi jika ada pekerjaan yang sama seperti peningkatan jalan maka akan dijadikan satu proses lelang. Paketnya juga satu. Ini untuk penghematan waktu. Mari teman-teman pengusaha ikuti dulu bagaimana konsolidasi, apakah menguntungkan atau tidak,” terang Sonny kepada pers, di Jayapura, Senin (31/7/2017).
Pernyataan Sonny kepada pers dikemukakannya di sela Sosialisasi Konsolidasi Pemaketan Pekerjaan di lingkup Pemprov Papua, yang berlangsung selama dua hari di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.
Ia menegaskan, cara ini pastinya akan menguntungkan para pengusaha, apalagi prosesnya sama hanya modelnya saja yang baru. “Kalau mereka terima kami lihat dia sudah bisa atau tidak. Kalau tidak ya tergantung kebijakan Pak gubernur, kalau tidak usah ya tidak usah. Namun kalau mereka siap kami lakukan, cuman model apapun proses lelang tidak akan berubah,” tegasnya.
Secara rinci ia menjelaskan bahwa konsolidasi pemaketan adalah pekerjaan yang sekian banyak dijadikan satu. Tetapi untuk tahapan proses analisa, administrasi, analisa teknis, analisa harga/biaya tidak berbeda.
“Jadi tidak benar kalau kami memperlambat proses lelang. Pasalnya ketika dokumen satu paket dikirim, kami harus lihat apakah sudah beres untuk dilelang atau tidak. Jika masih belum beres kami akan kembalikan ke SKPD untuk disiapkan kembali,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya menyosialisasikan konsolidasi cara strateginya supaya para pengusaha benar-benar paham. Nanti kalau sudah tersosialisasi baik maka para pengusaha bisa ikut.
Sonny meminta para pengusaha asli Papua untuk tidak pesimis. Pasalnya konsolidasi sangat positif. “Kami di biro punya tugas mengamankan uang negara. Jadi tidak ada cerita mo bilang kami bermain, siapa yang harga terendah pasti dia penghematan terhadap uang negara,” terangnya.
Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pun, katanya, tidak berani mengambil sikap keluar dari aturan yang sudah ditetapkan.
“Kalau kami keluar hanya untuk sekedar berpihak tidak berani, karena ketika duduk dikursi kesakitan semua ditanggung sendiri, tidak ada bahasa karena dia kemarin ada bantu Papua atau non Papua tidak ada, hukum Indonesia tetap lurus,” kata Sonny.
Apalagi Pemerintah Papua saat ini sudah menjadi binaan KPK, sehingga pihaknya akan tetap berpegang pada aturan. “Kami mau berpihak keluar dari regulasi, dan kami menjadi korban, oh tidak. Untuk itu, kami akan tetap berjalan di jalur sesuai petunjuk Pak Gubernur,” tukasnya.
Secara gamblang dijelaskannya bahwa aplikasi yang saat ini diterapkan tidaklah sulit hanya terlalu transparan, sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan. Apabila 5-10 orang masuk, setelah penetapan semua bisa melihat kesalahan itu ada dimana.
“Jadi apa yang kita mau bermain lagi. Karena kami daerah binaan KPK. Ini online dan terkonek langsung di KPK. Ketika Pokja melenceng maka akan diketahui dan untuk menetapkan pemenang pokja tidak serta merta analisa meja trus tetapkan, semua tahapan harus dilalui sampai pada pembuktiaan lapangan,” urainya.
Lanjutnya, pembuktian di meja dikeluarkan belum bisa dijadikan pemenang. “Bahkan anak-anak kita yang membuat pemalsuan, terus minta menang bagaimana, tidak bisa. Saya tetap pegang aturan karena itu perintah,” pungkasnya. (YMF)
