JAYAPURA (PB) – Dinas Kesehatan Provinsi menurunkan tim survei gizi kesehatan masyarakat (Kesmas). Tim ini beranggotakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Uncen dan Polikteknik Kesehatan Kemenkes Jayapura bertujuan melakukan pendataan status gizi masyarakat di 29 kabupaten/kota selama 17 hari ke depan, dengan turun langsung ke 29 kabupaten/kota.

Para mahasiswa FKM ini dilepas secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai, M.Kes usai apel pagi di halaman Kantor Dinkes Papua, Selasa (8/8/2017). Kepada wartawan drg Aloysius Giyai, M.Kes menjelaskan, pihaknya dalam hal ini telah melibatkan dua institusi pendidikan tinggi tersebut, disertai  harapan, ke depan tidak ada lagi masyarakat di Papua yang kurang gizi.

“Jadi kita harapkan mereka ini betul-betul mencari data valid dan real (nyata-red) sesuai dengan kondisi di lapangan, dan tidak mengarang. Karena data ini akan menjadi penting bagi kami dalam membuat program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status gizi kesehatan masyarakat,” akunya.

Saat ini pihaknya tengah fokus untuk meningkatkan status gizi masyarakat, sehingga dalam 2-3 tahun ke depan, di Papua tidak ada lagi masyarakat yang mengalami gizi buruk.

“Kalau sudah ada data yang valid dan real kan memudahkan kita dalam membuat program baik lewat 1000 hari kehidupan maupun lewat program rutin pada Dinkes dan kita mengajak seluruh stakeholder lainnya untuk bersama-sama dengan kami membantu program ini,” urainya.

Mitra yang bakal diajak Dinkes Papua di antaranya PKK Provinsi Papua, BPMK Papua, Dinas TPH, Perkebunan, Pertenakan. ”Ini kan berbicara tentang asupan gizi. Selain itu perlu ada proses edukasi yang baik dari sisi pendidikan dan kesehatan dan yang kita lakukan adalah sinergitas dalam mewujudkan program kerja yang baik,” tukasnya.

Dua institusi pendidikan tinggi yang dilibatkan ini, diakui Aloysius bahwa dengan melibatkan baik FKM Uncen dan Poltekes Kemenkes, pihaknya bekerja tidak setengah-setengah. Tetapi bekerja penuh tanggung jawab. Pasalnya karena harus diakui pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Ini juga dalam rangka pemberdayaan institusi kesehatan, kita tidak kedepan ego sektoral, tetapi lebih kepada bagaimana penyelesaian masalah kesehatan bisa dilaksanakan secara bersama-sama,” selanya.

Sasaran dari tim jelas masyarakat, tetapi tim juga wajib untuk berkonsultasi dengan kepala kampung, kepala puskesmas maupun dinas kesehatan setempat.

”Kita harapkan mereka juga bisa konsultasi dengan tokoh masyarakat setempat, sehingga dalam penjabaran laporan, tim tidak mengalami kesulitan dan memperoleh informasi sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkasnya. (YMF)

Facebook Comments Box