Biro Kesra Gelar Bimtek Bagi Lembaga Keagamaan

Kepala Biro Kesra Setda Papua, Naftali Yogi dan narasumber dari Bappeda saat pembukaan Bimtek di Swiss-Bel Hotel, Jayapura (23/08/2017)

JAYAPURA (PB)-Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua mengembleng perwakilan sinode maupun keuskupan selaku penerima bantuan lembaga keagamaan dengan bimbingan teknis perencanaan penggunaan anggaran serta pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua, Naftali Yogi,S.Sos mengatakan di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP.MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM, Pemprov Papua memberikan bantuan bagi lembaga keagamaan dalam bentuk fresh money yang diperuntukan bagi pelayanan umat serta pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

“Pada hari ini, sudah tiga tahun program ini berjalan, dan 2 tahun terakhir Biro Kesra yang diberikan tanggungjawaban untuk penyaluran, pak gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sinode dan keuskupan yang telah menggunakan dana tersebut dengan baik,” ujar Naftali di Swiss-Bellhotel Jayapura, Rabu (23/08/2017).

Menurut Naftali, setelah penggunaan dana pada tahun 2017 ini maka pada tahun 2018, pihaknya berkomitmen mendorong laporan pertanggujawaban yang semakin baik.

Suasan Bimtek bagi Lembaga Keagamaan terdiri dari Sinode dan Keuskupan di Jayapura

“Dalam pelatihan ini kita hadirkan Bappeda untuk memberi materi tentang bagaimana buat perencanaan yang bagus, dan juga dari Badan Keuangan yang memberikan materi tentang pengelolaan keuangan, sehingga memilik pemahaman yang baik,” sebutnya.

Naftali mengharapkan kepada pimpinan sinode maupun keuskupan untuk maksimal dalam mempertangungjawabkan penggunaan dana keagamaan yang diberikan oleh Pemprov Papua.

“Pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa,. Oleh sebab itu, pak gubernur dan wakil gubernur memberikan perhatian kepada bidang keagamaan dari 10 persen alokasi dana Otsus, tahun ini memang kita mendorong agar kebijakan dari pimpinan keagamaan dan keuskupan untuk pemberdayaan ekonomi umat,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *