Sekda Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait
JAYAPURA (PB) – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menjadi kabupaten keenam di Provinsi Papua yang saat ini sedang dievaluasi tim anggaran Pemprov Papua dipimpin Yosephina Way. Tim ini terdiri dari Bappeda, Biro Hukum, Biro Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).
“Tahun 2017 kita punya APBD Induk Rp 1,2 triliun tetapi di Perubahan menjadi Rp 1,3 triliun, dimana ada tiga hal pokok yang terpenting,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait kepada pers di Hotel Aston Jayapura, Rabu (6/9/2017).
Secara rinci Sohilait menjelaskan, tiga hal pokok itu yakni pada tahun 2016 lalu, APBD kabupaten dipotong Rp 24 miliar tetapi ternyata di tahun 2017, dari Pemerintah Pusat menggantinya dengan jumlah yang sama yakni Rp 24 miliar. “Karena itu kita bersyukur, pusat mengganti dana kita,” imbuhnya.
Ia menjelaskan secara rinci, adanya pergantian dana Rp 24 miliar yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mana tahun lalu hampir semua kabupaten di Papua mengalami pemangkasan anggaran dari pusat.
Namun tahun ini semua sudah terbayarkan. “Tahun lalu kami terpotong Rp 24 milliar. Tahun ini mereka bayar. Semua utang – utang pemerintah kabupaten ke pengusaha yang mereka mengeluh dan hampir saja membawa kami ke pengadilan, semua sudah selesai kita bayar (lunas-red),” terangnya.
Kata Sohilait, dana tersebut adalah merupakan hutang kepada hampir 20 pengusaha, yang tagihannya sudah di atas 70 persen. Ada yang tersisa 25 persen. Akan tetapi ada juga yang tersisa 5 persen saja yakni untuk dana pemeliharaan.
Tetapi karena namanya hutang, maka hal itu harus dibayar. “Kita bersyukur karena pemerintah pusat mereka punya hati untuk kita selesaikan hutang – hutang mereka,“ katanya lagi.
Selain itu juga dalam anggaran kabupaten ada penambahan sekitar Rp 10 milliar dari infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus).
Kemudian ada penambahan sebesar Rp 24 milliar dari pengembalian BPK. “Jadi BPK punya temuan – temuan ini, saya pimpin tim untuk lacak semua pengusaha – pengusaha yang mempunyai hutang. Ada SKPD – SKPD kita kumpul – kumpul semua dapatlah Rp. 24 milliar,” ungkapnya.
Kata Sohilait, dana ini yang diubah untuk membuat perubahan. Sedangkan untuk belanja daerah dimana ada pos anggaran yang mengalami penambahan seperti anggaran keamanan. Karena paska Pilkada diperlukan aparat keamanan, sehingga dananya ditambah.
Kemudian ada juga beberapa bantuan untuk beberapa gereja – gereja dalam dana bantuan sosial. “Lalu karena ada restrukturisasi OPD. Karena itu beberapa OPD yang baru itu kita perkuat mereka,” akunya.
Restrukturisasi OPD
Masih kata Sohilait, OPD yang direstrukturisasi diantaranya Dinas Perijinan, Dinas Perdagangan, Dinas Infokom. “Untuk Infokom ini mereka baru. Karena itu kita perkuat mereka. Sebab teknologi informasi (IT) ini penting sekali,” akunya.
Selain itu juga anggaran belanja juga digunakan untuk memperkuat distrik – distrik untuk bisa bertahan hingga bulan Desember 2017. Dari hasil evaluasi bersama Tim Anggaran Pemprov Papua pada hari Selasa (5/9/2017) siang. Kata Sohilait banyak masukan yang diberikan oleh pemerintah provinsi.
Dalam rapat tersebut dari tim anggaran memberikan streching atau penekanan agar jangan ada kegiatan – kegiatan baru. Lalu pada akhir tahun pekerjaan tersebut malah tidak selesai. “Kami katakan tidak ada,” imbuhnya.
Kemudian diminta kepada pemerintah kabupaten untuk tidak mengganggu porsi dana otsus. Kalau 20 persen di pendidikan, 30 persen di kesehatan agar jangan diganggu dan diubah presentasinya. “Saya katakan itu juga tidak mungkin. Itu sudah ultimatum,” tukasnya.
Selain itu juga tim anggaran meminta kepada Pemkab Lanny Jaya untuk menjaga belanja – belanja yang berkaitan dengan belanja modal, kepada Sekolah Dasar (SD) atau SMP (Sekolah Menengah Pertama) swasta, yang berbeda dengan SD atau SMP Negeri. Sebab biasanya akan kacau dalam penyusunan pelaporannya. Dikarenakan ketika diberikan kepada sekolah swasta. Maka perlakuannya tidak sama dengan sekolah negeri.
“Dia tetap hibah kepada pihak lain diluar pemerintah. Karena itu dia punya surat dan administrasinya sedikit ketat. Nah ini yang tim anggaran mereka ingatkan kami,” tuturnya.
Selain itu juga harus ada konsistensi antara RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA- PPAS. Dimana hal itu harus konsisten.
Kepada tim anggaran, Sohilait menjelaskan bahwa untuk RPJM Pemkab Lanny Jaya di tahun 2017 sudah berakhir. Dengan kepemimpinan bupati yang baru, maka akan dibuat RPJM tahun 2017 – 2022.
“Yang paling penting saat ini adalah kita jaga situasi politik, situasi keamanan paska pemilihan kepala daerah. Itu yang kami hari ini sedang jaga, supaya kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. (YMF/Ed-Fri)
