JAYAPURA (PB) – Para pengusaha lokal yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menikmati tiga persen dana Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah pusat ke Papua.
KAPP juga mendorong dan menghimbau kepada pihak Perbankan agar dapat mempermudah pemberian modal bagi pengusaha asli Bumi Cenderawasih (OAP). Ketua Umum KAPP Pusat Merry Yoweni, di Jayapura, mengatakan, tiga persen dana Otsus ini sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 mengenai otonomi berbasis masyarakat.
Untuk itu, ia meminta agar KAPP bersama 13 asosiasi pengusaha asli Papua memperoleh jaringan bank atau bank cable, sehingga dapat masuk dalam sistem Perbankan dan diberdayakan. “Kami hendak bangkit supaya dapat mandiri dan masuk dalam sistem Perbankan, sehingga ke depannya dapat mengelola potensi ekonomi di wilayah masing-masing,” tukasnya.
Nantinya, setelah bangkit dan mandiri khusus di bidang ekonomi, harapannya pengusaha asli Papua dapat bersaing dengan yang lain dan membangun daerahnya masing-masing. “Orang Papua memiliki hak atas tanahnya sendiri, sehingga hak itu yang dipertanyakan untuk dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat di atas Bumi Cenderawasih ini,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Papua telah memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 25 miliar dan telah disalurkan ke rekening 2.870 pengusaha asli Papua. Dana sebesar itu diharapkan dapat dimanfaatkan dengan bijaksana serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebangkitan OAP
Pemerintah Provinsi mendukung dan mengapresiasi pendeklarasian kebangkitan ekonomi orang asli Papua (OAP) yang digagas dan dilaksanakan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis (7/9) pekan ini.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia I Loupatty mewakili Gubernur Papua, di Jayapura, mengatakan puluhan ribu masyarakat asli di tanah ini yang memadati Kantor Gubernur Jayapura dan menyatakan ingin bangkit secara ekonomi merupakan sebuah sejarah di tanah ini.
“Gubernur Papua sudah menyambut baik deklarasi kebangkitan ekonomi ini, ditandai dengan pemberian bantuan puluhan miliar hanya untuk KAPP, tidak ada organisasi lain yang dibantu sebesar KAPP,” katanya.
Pemerintah Provinsi sendiri mengharapkan agar bantuan ini dapat dikelola dan diatur dengan baik, sehingga nantinya ketua dan pengurus tidak ditafsir macam-macam oleh organisasi pendukung yang ada di dalamnya.
“Harus diakui selama ini, Papua lemah di bidang ekonomi sehingga harus bangkit dan membenahi semua itu dan menciptakan kesejajaran dengan bidang pembangunan lainnya,” ucapnya.
Kata Loupatty yang membidangi perekonomian,pemerintah sangat mendukung sikap tegas Ketua Umum KAPP Pusat yang menjadikan masalah satu pengusaha asli Papua menjadi masalah bagi semua pengusaha, sehingga dalam pelaksanaannya akan diawasi dengan baik.
Selain itu, karena KAPP ini merupakan kamar adat pengusaha Papua, maka adat harus dikedepankan dimana norma-norma teknis berada di urutan selanjutnya. Lanjutnya, pemerintah merasa bangga atas upaya bangkit secara ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua. Diharapkan akan ada kesejajaran untuk bisa maju, bangkit dan sejahtera, sehingga keberhasilan dapat dicapai.
Kebangkitan Ekonomi
Deklarasi Kebangkitan Ekonomi bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang dipadati 10 ribu masyarakat Papua, yang merupakan kumpulan pengusaha asli di tanah ini, berasal dari lima wilayah adat di Papua, yakni Meepago, Laapago, Saireri, Animha dan Mamta.
Ketua Umum KAPP Pusat Merry Yoweni, menegaskan pencananganan hari kebangkitan ekonomi orang asli Papua ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat.
“Pasalnya, seperti yang diketahui dari waktu ke waktu, tidak ada orang lain yang bisa membangun Papua kecuali kami sendiri, sehingga kebangkitan ekonomi ini akan dikibarkan sampai ke daerah-daerah hingga dusun-dusun,”tegas Merry yang disambut tepukan riuh dari puluhan ribu masyarakat yang memadati halaman Kantor Gubernur Papua itu.
Pihaknya sangat mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya karena telah memberikan peluang agar orang asli Bumi Cenderawasih dapat bangkit secara ekonomi dengan cara mendukung deklarasi ini.
“Untuk bangun Tanah Papua tidak ditentukan seberapa banyak pegawai negeri yang ada di atas tanah ini, tidak ditentukan pula dengan berapa banyak sarjana yang ada. Akan tetapi ditentukan berapa banyak rakyat Papua terlibat dalam dunia usaha,” tukasnya.
Oleh karena itu tidak ada kata kapan lagi, dan mulai kini jika ada satu pengusaha Papua mempunyai masalah maka itu adalah masalah bersama karena semua sudah satu tubuh. Dimana jika ada salah satu anggotanya terluka, yang lain harus bangkit membela.
Sekadar diketahui, deklarasi kebangkitan ekonomi ini juga diselenggarakan serangkaian kegiatan yakni dihadirkannya panggung hiburan yang menampilkan kelompok musik “reggae”, penyediaan 10 ribu kotak makan, penandatanganan kontrak kerja sama dengan asosiasi-asosiasi orang asli Papua dan penyerahan bantuan modal usaha secara simbolis kepada anggota KAPP. (YMF/Ed-Fri)
