Penyelenggaraan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional Diharap Hasilkan Rekomendasi

Tabuhan tifa oleh Sekda Papua Hery Dosinaen bersama Kapolda Papua Itjen Pol Boy Raffi Amar

JAYAPURA (PB) :  Ditandai tabuhan tifa oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen, bersama Kapolda Papua Irjen Pol Boy Raffi Amar, Ketua Komisi I DPRP Elvis Tabuni,  Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Asep Chairullah dan perwakilan para bupati/walikota.   Acara temu Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2017 , resmi dibuka oleh Sekda Papua mewakili Gubernur Papua, hari Selasa (12/9) bertempat di  Bistro Lantai 11 Hotel Aston Jayapura .

Ketua  Panitia Anggiat Situmorang menjelaskan acara yang berlangsung selama tiga hari ini, mengambil Thema, Papua Berintegritas Bersama Tunas Integritas Indonesia Menuju Kinerja Berkelas Dunia.  

Kata dia, sejak dibangunnya komitmen bersama antara  KPK  dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Papua.  Maka bersama dengan itu, tim rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Provinsi Papua atas dukungan penuh Pemprov Papua dan KPK telah melakukan sejumlah  agenda – agenda penting. Salah satunya adalah Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II.

“Penyelenggaraan pada hari ini (kemarin-red) adalah tindak lanjut atas kesepakatan kolaborasi tunas integritas nasional, yang merujuk dua kota tempat  penyelenggaraan kolaborasi tunas integritas nasional pada tahun 2017 yaitu Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kolaborasi Tunas Integritas  Nasional I  dan Pemerintah Provinsi Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II di Provinsi Papua.

Dijelaskannya, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini, disamping sebagai wadah untuk mensosialisasikan pembangunan budaya  integritas melalui pendekatan beresiko, political will dan  meresisten. Akan tetapi lebih penting dari itu. Diharapkan melalui  kegiatan ini, dapat menjadi ajang sharing pengalaman, hambatan dan story sucsess/saling bercerita antar masing – masing Kementerian Lembaga dan Organisasi dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan budaya integritasnya.

Hasilkan Rekomendasi

Sementara itu Sekda Hery Dosinaen mengatakan dengan kolaborasi Tunas Integritas Nasional II di Provinsi Papua berharap dengan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, dapat menghasilkan satu rekomendasi yang tentunya bermuara pada referensi dari pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Dijelakan Sekda Dosinaen, sejak kerjasama antara KPK dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pencegahan korupsi.  Breakdown dari kerjasama itu, Papua telah melakukan kegiatan rencana aksi dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni launching e Government, e Budgeting, e Planning, e Samsat dan e Perijinan serta e Pengaduan masyarakat.

“Ini tentunya merupakan hal – hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk bagaimana mencegah korupsi,”terangnya.

Disamping itu juga Pemerintah Provinsi Papua sejak awal kepemimpinan gubernur telah membuat regulasi maupun infrastruktur – infrastruktur  yang menjadi indikator kuat untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik.

“Kita membentuk ULP yang sekarang sudah menjadi Biro Layanan Pengadaan LPSE dan juga regulasi – regulasi daerah yang menunjang pemberantasan korupsi ini,”tuturnya.

Selain itu juga ada komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi bersama para bupati /walikota se Provinsi Papua dengan semua stakeholder lainnya, untuk bersama – sama secara integral melaksanakan kegiatan dalam rangka kegiatan pencegahan korupsi.

Sementara itu terkait e pelayanan dirinya memberikan contoh.  Untuk pengurusan perijinan sudah satu atap dan juga pelayanan. Bagaimana membayar misalnya pajak kendaraan, juga sudah bisa langsung secara online lewat ATM.

Namun diakuinya hal ini memang membutuhkan waktu, serta perlu sosialisasi. Karena diakuinya kondisi masyarakat di wilayahnya sangat berbeda. Tingkat ekonomi dan tingkat pemahaman yang sangat berbeda. Untuk itu, kata dia  membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk bagaimana mengaplikasikan ini dengan baik. (YMF)

 

 

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *