Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Papua, Daud Ngabalin
JAYAPURA (PB) – Pemerintah Provinsi Papua telah mencanangkan program pembangunan 13.620 rumah yang diharapkan dapat selesai akhir Desember tahun 2017 ini.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Papua, Daud Ngabalin kepada Papua Bangkit menjelaskan, jika di tahun 2018 ini bertambah maka sudah over target dari yang sudah ditargetkan dalam RPJMD 2013 – 2018. “Mudah – mudahan akhir Desember ini dari sisa 204 unit rumah ini bisa terbangun seluruhnya,” harapnya saat diwawancarai Selasa (21/11) di Jayapura.
Namun kata Daud, ada dua kabupaten yang masih terkendala seperti Kabupaten Biak ada 4 unit dan juga di Kabupaten Asmat belum terselesaikan. “Mudah – mudahan akhir tahun ini sudah selesai,” harapnya.
Ia menjelaskan, yang menjadi kendala sehingga pembangunan ini belum selesaidi Kabupaten Biak Numfor karena merupakan daerah pantai. “Kendalanya karena memang kemarin waktu saya dari Biak, saya cek itu karena dia distribusi tenaga kerja dia tunggu di daerah kota selesai dulu baru dia pindah di daerah Distrik Warsa. Saya bilang tidak bisa. Ini kita manfaatkan saja tenaga kerja yang ada di kampung setempat, sehingga sisa 4 rumah yang ada di Distrik Warsa itu bisa terkejar,” terangnya. Untuk itu kepada kontraktor, ia menegaskan pada awal bulan Desember akan turun dan mengecek karena capaiannya sudah bisa 40-50 persen.
Sementara di daerah Asmat karena kontraktornya sakit sehingga waktu dilimpahkan tugas kepada pelaksananya, tidak ada mandat apa – apa. “Bagaimana pun kita khawatir karena nanti kalau ada apa – apa kemudian dia tidak bisa bertanggungjawab padahal orangnya sakit,” ujarnya. Tetapi di Asmat ini capaiannya sudah sekitar 60 persen.
Rencananya selesai pameran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Papua bersama Komisi I DPRP akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek pembangunan rumah ini. “Sebenarnya dalam waktu dekat ini kami akan turun. Tetapi setelah pameran kita akan turun untuk evaluasi di bulan November dan Desember kita akan evaluasi dan akhir Desember juga akan evaluasi,” terangnya.
Ia mengakui, pada saat pertemuan Rapat Kerja bersama Komisi I DPRP, pihaknya sempat mendapat teguran dari wakil rakyat ini karena capaiannya baru mencapai sekitar 60 persen. “Ini karena terganggu kontraktor. Sementara dari sisi penyediaan uang muka 20 persen sudah kita siapkan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan kalau katakan tidak tersedia anggaran. Anggaran tersedia jadi kontraktor atau pelaksana tidak ada alasan bilang tak ada dana karena uang kita tersedia,” tandasnya. (YMF/Ed-Fri)
