Presiden Joko Widodo bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/1/2018) malam.
PAPUA BANGKIT (PB)—Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor untuk memutuskan solusi terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Selasa malam, 23 Januari 2018.
“Harus ditangani dengan langkah preventif. Tapi apapun harus ada sebuah solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang,” ucap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah memahami betul kondisi medan berat yang dihadapi di Papua. “Saya sudah tahu seperti apa medannya, sangat berat, medan di sana berat,” katanya.
Pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan. “Tapi itu kan (solusi) jangka pendek,” ucap Presiden.
Salah seorang anak Asmat penderita campak saat dirawat di RSUD Asmat.
Maksud Presiden memanggil ketiga pejabat tersebut untuk bersama-sama memutuskan solusi jangka panjang atas KLB yang terus terjadi berulang tersebut. Untuk memastikan solusi jangka panjang dapat diimplementasikan, Presiden memerlukan masukan dari kepala daerah karena merekalah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.
“Akan kita segera putuskan apakah mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastrukstur khusus,” kata Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Setelah pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan kepada para jurnalis bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah ini. Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu, 24 Januari 2018.
“Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Idrus.
Presiden juga menginstruksikan agar dicermati kabupaten lainnya meski KLB ini hanya terjadi di Kabupaten Asmat. “Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya,” tutur Idrus.
Adapun Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa dirinya telah meminta para kepala dinas kesehatan kabupaten dan provinsi di Papua untuk melakukan pengobatan.
“Kita kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial, kita bekerja secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai 3 kali, sampai 1 bulan,” ucap Nila.
Cermat Melihat Penyebabnya
Gubernur Papua Lukas Enembe, banyak aspek yang perlu diperhatikan secara teliti dan seksama berkaitan dengan penyebab serta penanganan wabah campak di dua wilayah tersebut.
Gubernur Lukas, Bupati Elisa Kambu dan sejumlah menteri saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden di Istana Bogor, Selasa (23/01/2018) malam.
“Mungkin karena kondisi disana atau apa, itu yang akan kita bahas. Karena masyarakat hidup diatas sungai dan rawa. Dan masyarakat yang pola hidupnya berpindah-pindah tempat. Jadi berbagai kemungkinan kita akan bahas hal itu untuk dicari penyelesaiannya,” ujar Gubernur Lukas usai Rapat Koordinasi Pemerintah (RKP) mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah yang dihadiri seluruh Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (23/1/2018).
Kejadian seperti ini, ucap Gubernur Lukas, bukan baru pertama kali di Papua, dan tidak hanya di Asmat saja. Ia menyebut, di Deiyai pernah terjadi hal serupa, pun demikian di Nduga, dan Dogiyai. Kalau untuk kejadian Pegunungan Bintang, baru pertama.
Sejumlah anak penderita campak saat dievakuasi dari distrik ke RS Asmat,
“Jadi sudah pernah terjadi sebelumnya di daerah lain. Saya pikir dari sisi kebijakan anggaran sudah baik, selain kita kasih 80 persen dana Otsus ke daerah, setengah dari itu alokasinya untuk bidang kesehatan. Kemudian dari bidang keagamaan juga, yang di dalammnya lagi ada 10 persen dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat,” terangya.
Sehingga, kata dia, tidak bisa dikatakan bahwa ini kelemahan bupati dan atau kelemahan kepala dinas. Itu tidak bisa dikatakan demikian, karena ada banyak aspek yang mesti dilihat dengan baik.
“Mungkin saja bupati sudah berhasil tapi stafnya yang tidak ada di lapangan kah, makanya terjadi demikian. Yang jelas kita akan lihat lagi dengan jeli. Kita akan tanyakan bupati nanti, stafnya yang bertugas di Puskesmas-Puskesmas itu seperti apa. Karena jangkauannya rata-rata melalui sungai semua. Dan apakah mereka (petugas) menetap di tempat tugas atau tidak,” tuturnya.
Proses evakuasi pasien campak ke RSUD Asmat
Bupati Asmat Elisa Kambu senada dengan Gubenrur Lukas mengatakan bahwa solusi relokasi yang mungkin dilakukan adalah relokasi setempat mengingat tradisi adat istiadat dan hak ulayat masyarakat setempat.
“Relokasi paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan, tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,” ungkap Gubernur Papua.
Menurut Bupati Asmat, dalam pertemuan itu Presiden juga sudah memberikan penegasan bahwa target yang ingin dicapai bukan hanya sekedar menyelesaikan kasus wabah penyakit tapi juga dalam hal ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dasar maupun perubahan kebiasaan masyarakat.
“Jadi fokus pemerintah ke depan mungkin itu yang kita sampaikan dan ini sampai hari ini komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah kita kerja berbarengan dan harus diselesaikan,” ujarnya. (jog/gmr)
