Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH
JAYAPURA (PB)—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH menegaskan untuk mencapai keberhasilan, generasi milenial Papua harus professional dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global pasca selesainya pemberlakukan UU Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2021.
“Generasi Papua ke depan harus lebih kuat dalam menghadapi tantangan perubahan di Papua. Sebab, tantangan ke depan akan lebih kompleks dan krusial, yang mana akhir-akhir ini negara-negara besar sedang perebutkan wilayah Pasifik termasuk Papua,” kata Gubernur Lukas saat perayaan Hari Otonomi Khusus di Gedung Olahraga Cenderawasih, Kota Jayapura, Rabu (21/11/2018).
Menurut Lukas, untuk membangun Provinsi Papua, generasi milenial Papua hendaknya belajar agar apa yang sudah gagal jangan diulang lagi, tetapi diperbaiki sehingga bisa membawa masyarakat Papua ke masa depan yang lebih baik.
“Jangan kalian ulangi kesalahan yang dilakukan gubernur-gubernur era Otsus, generasi berikut harus berfikir lebih maju dan pintar. Kalian harus tunjukan bisa membangun provinsi ini,” kata Enembe.
Lukas menjelaskan, Otsus di Papua belum sempurna seperti yang diharapkan semua orang, karena masih banyak kelemahan dan kekurangan. Salah satunya, Papua belum memiliki grand desain secara baik sejak awal. Dijelaskan, di era kepemimpinan Gubernur JP. Solossa, perjuangan keras untuk membangun Papua sudah dilakukan, dengan demikian masyarakat bisa merasakan pembangunan seperti jalan dan sebagainya.
“Otsus lahir di tahun 2001 membawa harapan baru bagi orang Papua untuk merubah dan menata dirinya menjadi lebih baik. Dana awal sebesar Rp 1 triliun pada 2002. Dengan merasakan pembangunan ini baru masyarakat Papua bisa merasakan, Papua adalah bagian dari Indonesia. Jadi pembangunan di Papua baru dirasakan pada 2002 yang mana zamannya gubernur Solosa,” ujar Lukas.
Lukas mengatakan memang ada penilaian dari sejumlah kalangan bahwa perjalanan Otsus belum sempurna karena gelontoran dana yang dianggap besar tetapu Papua masih tertinggal jauh. Hanya saja, masih ada kelemahan dari Papua yang mana tidak menyiapkan grand desain secara baik.
“Memang masih ada kelemahan dan kekurangan, tapi semua tergantung dari kebijakan gubernur di era Otsus periode I, II dan III tentu banyak pengamat menilai dana besar tapi belum maju-maju. Padahal sejak 2002 sampai saat ini dana Otsus untuk Papua sebesar Rp 68 triliun,” kata Enembe.
Ketua DPD Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa setiap pemimpin memang miliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam hal anggaran, di era gubernur Salossa dibagi 60 persen untuk kabupaten/kota sedangkan 40 persen untuk Provinsi Papua di dua tahun pertama. Lalu diubah menjadi 40 : 60, sedangkan di era LUKMEN, Lukas mengubahnya menjadi 80: 20.
“Tetapi, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat Papua sendiri. Keberpihakan anggaran kita jelas. Sekarang rakyat tinggal memilih, apakah mau maju atau tidak, atau mau berkelahi terus, atau masih mau ribut-ribut terus? Semua tergantung rakyat Papua,” tegas Lukas. (Gusty Masan Raya)
