2019, Papua Terima DAK Untuk Pembangunan KB Rp 191 Milyar

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si menyerahkan cinderamata kepada anak-anak di Kampung KB di Kampung Mbromsi Distrik Aimando, Kamis (07/06/2018).

JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Pusat menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar kurang lebih Rp 191 milyar ke-29 kabupaten/kota di Provinsi Papua di tahun 2019. Dana ini diperuntukan bagi penguatan keluarga, pengadaan/pembangunan fisik dan biaya penugasan stunting.

“Ini adalah dana transfer langsung dari Pusat ke Badan Keuangan setiap kabupaten/daerah. Jumlahnya bervariasi tergantung jumlah kampung, dari Rp 2 milyar hingga Rp 13 milyar. Jadi pengawasannya langsung dari Inpektorat Depdagri dan kabupaten/kota, kami di BKKBN Provinsi hanya membina dan menuntun agar pemanfaatan dana ini secara baik dan benar,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si kepada Papua Bangkit per telepon selulernya, Kamis (17/01/2019).

Sarles merincikan, sebanyak Rp152 miliar lebih merupakan DAK non fisik bagi penguatan keluarga dan Rp 38 miliar diperuntukan bagi dana fisik. Selain itu, terdapat juga dana penugasan sbesar Rp 720 juta program prioritas nasional  stunting hanya untuk 12 kabupaten guna meningkatkan kesehatan janin, bayi dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Terkait DAK fisik ini bisa diperuntukkan bagi pengadaan kebutuhan di kabupaten seperti mobil penerangan/penyuluhan, intinya untuk operasional program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui optimalisasi pelayanan KB setempat. Bisa juga untuk membangun balai atau gedung penyuluhan di distrik, pembelian alat kesehatan, bahkan untuk pengadaan sepeda motor bagi penyuluh lapangan. Jadi semua tergantung kebutuhan kabupaten/kota,” kata Sarles.

Menurut Sarles, mengingat tahun ini cukup besar, DAK 2019 yang ditetapkan oleh Bappenas ini diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya oleh semua kabupaten/kota, khusus OPD terkait keluarga berencana karena sangat membantu keuangan daerah.

“OPD-OPD terkait harus optimalkan anggaran ini. DAK ini dicairkan 2 kali setahun. Kami di BKKBN Provinsi akan membina agar peruntukkan anggaran tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung,” katanya.

Sementara, Sarles mengakui, anggaran untuk Perwakilan BKKBN Papua yang dipimpinnya menurun drastis hingga 60 persen lebih di tahun 2019 yakni sebesar Rp 30 milyar dibandingkan tahun 2018. Hal ini diakui Sarles akibat penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 80 milylar itu tak mencapai 100 persen.

Selain itu, pengurangan anggaran juga terjadi secara nasional, dimana tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp 5 triliun, kini hanya Rp 3 triliun di tahun 2019. Anggaran itu dialokasikan untuk biaya Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

“Tahun 2018, penyerapan anggaran kami hanya mencapai 75,72 persen. Tapi kami juga termasuk berhasil meminimalisir pemahaman edukasi program KB berdasarkan survey-survei yang dilakukan oleh internal BKKBN. Dengan turunnya anggaran ini, tahun 2019, prioritas kami adalah mengoptimalkan kolaborasi dan integrasi program di Kampung KB di semua kabupaten serta program-program generik seperti penguatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang perkembangan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota,” tegas Sarles.  (Gusty Masan Raya)

 

 

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *