Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si saat mencanangkan Kampung Ariepi I sebagai Kampung KB di Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, 8 Mei 2018 silam.
JAYAPURA (PB.COM)— Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si mengatakan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan secara nasional sejak 2016 resmi ditutup tahun 2018. Karena itu, pada tahun 2019, BKKBN akan fokus membangun kolaborasi, sinergitas dan integrasi program dengan sektor-sektor terkait dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Kampung KB yang telah dicanangkan.
“Sejak dicanangkan tahun 2016 hingga 2018 kemarin, Kampung KB yang berhasil dibentuk di Provinsi Papua yakni 460 Kampung KB yang terbentuk di Provinsi Papua dari target kita 500-an kampung. Di tahun 2018, memang ada beberapa kabupaten yang kami tidak bisa lakukan sehingga target itu tidak tercapai,” kata Sarles menjawab Papua Bangkit per telepon seluler, Kamis (17/01/2019)
Menurut Sarles, kendati pencanangan Kampung KB sudah resmi ditutup secara nasional, namun jika Pemerintah Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Papua akan membuka lagi maka pihaknya sangat menyambut baik.
“Ini kan inisiatif daerah saja. Sebagai kearifan lokal bisa kita lakukan. Tapi secara nasional sudah ditutup, hanya saja sekarang sudah diisi dengan program-program pendekatan kolaborasi, sinergitas dan integrasi,”
Ia menjelaskan, sejumlah daerah yang hingga kini belum mencanangkan Kampung KB terbanyak ada di wilayah Meepago, yakni Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai dan dan Intan Jaya. Sementara di La Pago tinggal Kabupaten Nduga dan Mamberamo Tengah.
“Pencanangan memang belum, tetapi semua SK pembentukan Kampung KB ini sudah ada di tangan bupati. Rata-rata semua kepala daerah senang karena kami BKKBN datang bawa program bangun masyarakatnya, tetapi juga siapkan dananya, itu nilai positip dari program ini,” urai Sarles.
Sarles menegaskan, program Kampung KB sebagai salah satu program terobosan mendapat respon positif karena membawa manfaat besar bagi masyarakat. Berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP, pelaksanaan program integrasi Kampung KB di Provinsi mencapai 56 persen.
“Itu berarti sudah masuk dalam kategori sudah cukup baik integrasi yang kita lakukan selama ini. Sedangkan secara nasional, setelah dilakukan uji kelayakan dan uji kinerja, kami dapat 70,8 persen. Berarti keberhasilan intergrasi program menunjukkan bahwa Program Kampun KB adalah strategi yang sangat tepat untuk mendukung Nawa Cita ketiga Presiden Jokowi yakni membangun dari pinggirin atau kampung,” tegas Sarles. (Gusty Masan Raya)
