Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat tampil sebagai pemateri pada Seminar Sehari bertema “Inisiasi Informasi Pembangunan Papua” di Aula Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (08/02/2019).
JAKARTA (PB.COM)—Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes meminta 17 kabupaten di Provinsi Papua untuk mewaspadai terjadinya kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) sepanjang 2019 akibat masih rendahnya cakupan imunisasi dasar di wilayah itu.
“Cakupan imunisasi dasar lengkap per Desember 2018 baru mencapai 58 persen dibandingkan dengan target nasional sebesar 95 persen. Ada 17 kabupaten yang cakupan imunisasi sangat rendah. Saya sudah ingatkan kepada para kepala dinasnya untuk memperhatikan hal itu,” ujar Aloysius saat tampil sebagai pemateri pada Seminar Sehari bertema “Inisiasi Informasi Pembangunan Papua” di Aula Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (08/02/2019).
Adapun 17 kabupaten itu yakni Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Yalimo dan Asmat.
Menurut Aloysius, selama 2015-2017, terjadi sejumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di antaranya di Kabupaten Asmat, Distrik Mbua dan Yigi-Kabupaten Nduga, Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai, Distrik Samenage dan Korowai-Kabupaten Yahukimo, dan Distrik Okbab- Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Kematian yang terjadi umumnya dengan pola yang sama yakni menimpa bayi dan anak-anak, terjadi di daerah terisolir Papua, petugas kesehatan tidak ada di situ, fasilitas kesehatan minim, penduduk menyebar dengan jarak sangat jauh dan terjadi gizi buruk di situ. Ini harus jadi perhatian semua kabupaten, terutama yang pernah mengalami klb,” kata Aloysius.
Selain itu, mantan Direktur RSUD Abepura ini juga mengatakan, dirinya akan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengaudit anggaran kesehatan, terutama Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua yang mendapat rapor merah dalam bidang pelayanan kesehatan.
Rapor Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua tahun 2017.
”Ada sejumlah besar kabupaten kota yang punya rapor merah. Dan ada 17 kabupaten yang berpotensi KLB ke depan. Saya akan minya BPK audit dana kesehatan, terutama dana BOK di daerah yang rapornya merah,” tegas Aloysius.
Aloysius menjelaskan setiap tahun Dinas Kesehatan Papua dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) selalu memberikan rapor pelayanan kesehatan kepada semua kabupaten/kota. Tujuannya ialah memotivasi para kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit, kepala puskesmas serta para kepala daerah untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan masyarakat di daerahnya dan memperbaikinya.
“Data 2017, ada beberapa kabupaten yang rapor merah yakni Waropen, Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nduga dan Yahukimo,” katanya. (Gusty Masan Raya)
