Ribuan Massa di Jayapura Gugat dan Tolak KPK Intimidasi Gubernur Papua

Ribuan massa menyatakan sikap menggugat dan menolak intimidasi KPK terhadap gubernur Papua, Lukas Enembe di halaman kantor Gubernur Papua, Rabu (13/02/2019)

JAYAPURA (PB)—Sekitar seribu lebih massa di Jayapura yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua dan ASN Pemprov Papua berunjuk rasa menyatakan sikap menolak intimidasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. SIP.MH dan pejabat Pemprov Papua pasca insiden di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (02/02/2019).

Massa  yang datang memadati halaman Kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019) itu juga menuntut KPK sebesar Rp 10 Triliun karena telah mencemarkan nama baik Gubernur Papua atas skenario Operasi Tanpa Tangan (OTT) tanpa bukti itu.

Sambil menunjukkan sejumlah spanduk dan poster,  mereka menyatakan dukungan terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajaran SKPD pemprov Papua yang dinilai mempunyai hati tulus untuk membangun Papua namun kini tengah dikriminalisasi oleh KPK dengan skenario OTT akibat korupsi.

Salah satu Koordinator Massa, Benyamin Gurik dalam orasinya menyatakan, ada skenario besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui KPK untuk menjatuhkan Gubernur Papua melalui sejumlah isu korupsi.

“Skenario intimidasi  sudah terjadi dari periode kepemimpinan Gubernur yang lalu. Berbagai cara dilakukan oleh mereka( pemerintah pusat) untuk menjatuhkan gubernur. Dikaitkan dengan itu tentunya kami rakyat Papua marah, karena baru Gubernur Papua Lukas Enembe yang punya hati tulus dan komitmen tinggi untuk membangun Papua,” ujar Benyamin yang disambut riuh tepuk tangan massa yang hadir.

Menurut Benyamin, baru di zaman kepemimpinan Lukas Enembe, pejabat Papua tidak bisa lagi sewenang wenang menggunakan anggaran. Semua penggunaan keuangan di bawah koridor peraturan hingga Pemprov Papua bisa meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan penggunaan anggaran.

“Juga di zaman Lukas Enembe, Papua bisa dapat 10 persen saham Freeport. Intinya, dengan kepemimpinan beliau banyak orang di pusat yang tidak bisa lagi mencuri di Papua. Makanya mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan Lukas Enembe,” tegas Benyamin.

 

Tuntut KPK 10 Triliun

Penanggung Jawab Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua, Alberto Gonzalves Wanimbo saat berorasi di hadapan seribuan rakyat Papua dengan tegas menuntut KPK sebesar Rp 10 Triliun atas tindakan pencemaran nama baik Lukas Enembe dan Pemprov Papua.

“Rakyat Papua akan meminta denda Rp10 trilyun, karena ini sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap gubernur kita Lukas Enembe. Ini budaya kita orang Papua harus bayar adat,” tegas Alberto.

Setelah aksi pernyataan dukungan terhadap Gubernur Lukas, kata Alberto, pihaknya akan mendorong DPR Papua untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Peradilan Rakyat. Dimana pansus bisa mendorong ini ke Jakarta.

Gubernur Papua Lukas Enembe saat menemui para pengunjuk rasa.

“Ini supaya Jakarta tau orang Papua tidak boleh dipermainkan, jangan diinjak injak seenaknya oleh pemerintah pusat. Kami juga akan membentuk tim advokat untuk menggugat KPK,” tegasnya lagi.

Menurut Alberto, skenario OTT oleh KPK yang terjadi di hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (02/02/2019), merupakan sebuah skenario besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk membunuh karakter orang Papua.

“KPK sebagai institusi super body paling ditakuti di republik ini, namun untuk pertama kalinya dipermalukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Meraka yang mau melakukan operasi tangkap tangan, tapi ini sebaliknya pemerintah yang tangkap tangan KPK,” katanya.

Pantauan media, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, sejumlah pimpinan OPD Pemprov Papua dan beberapa anggota DPR Papua ikut hadir menemui massa pengunjuk rasa. (Gusty Masan Raya/AR)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *