BKKBN Siap Proteksi Marga di Papua Yang Terancam Punah

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si memberikan arahan kepada peserta Medis Operasi Pria (MOP) di RS Angkatan Laut (RSAL) Biak, Juni 2018 lalu.

JAYAPURA (PB)—Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar SE.M.Si  menegaskan, BKKBN Papua fokus mewujudkan kualitas keluarga dengan keluarga yang terencana, dimana tidak membatasi jumlah anak melainkan menjaga jarak kelahiran. Sebab ia mengakui, selain karena jumlah pertumbuhan penduduk Orang Asli Papua sangat kecil, juga sedang terjadi ancaman serius kepunahan yang menimpa sejumlah marga saat ini.

“Melalui pendekatan kearifan lokal, kami juga memahami dari sisi adat bahwa mempertahankan marga adalah mutlak. Dan itu harus dengan kelahiran. Di Biak, saya sudah mendengar itu dari sejumlah tua-tua adat. Kita BKKBN ikut proteksi agar marga-marga yang terancam hilang di Papua bisa diselamatkan. Kita edukasi kepada masyarakat untuk memiliki anak lebih banyak, tetapi tetap dilakukan dengan terencana agar menjaga jarak kelahiran dari sisi kesehatan dan ekonomi,” kata Sarles saat sharing meeting dengan sejumlah media di ruang kerjanya, Selasa (26/03/2019)

Menurut Sarles, saat ini BKKBN bekerja menjalankan tiga pilar program utama yakni Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).  Hal itu merujuk pada perubahan UU Nomor 10 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si menggendong salah seorang anak di Distrik Aimando, Biak.

“Jadi ketika mendengar tentang BKKBN, orang tidak lagi langsung berpikir tentang alat kotrasepsi atau pembatasan hanya pada anak 2 anak. Sebab BKKBN sekarang bergerak dalam tiga pilar tadi, kependudukan, KB dan pembangunan keluarga,” kata Sarles.

Sarles menjelaskan, sepanjang tahun 2019, BKKBN akan fokus pada penguatan Kampung KB melalui advokasi, penyuluhan dan pendampingan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan keluarga Papua yang berkualitas, mandiri dan sejahtera.

“Tahun 2020-2030 kita akan mengalami Bonus Demografi dan  Revolusi Industri 4.0.  Kita juga masuk pada tahun emas Indonesia pada 2045. Oleh karena itu, anak-anak kita harus siapkan untuk sambut dan hadapi itu. Jadi BKKBN berorientasi pada penguatan kualitas keluarga. Dan kita hanya fokus pada eadvokasi dan edukasi. Tahun ini kita hanya non fisik. Kita sudah siapkan DAK kepada kabuaten kota untuk OPD semua kabupaten/kota,” katanya.

Sarles menjelaskan tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di era Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pihak BKKBN pun terus bekerja mewujudkan nawacita ke-3, nawacita ke-5 dan nawacita-8 dari Jokowi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si saat pencanangkan Kampung KB di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Nawacita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran ada dalam program Kampung KB, sedangkan untuk wajudkan nawacita ke-5 ialah dengan meningkatkan SDM, dongkrak IPM, beri edukasi atau pemahaman bagaimana menuju keluarga yg lebih baik,” kata Sarles.

Berdasarkan hasil survey, sejak tahun 2016-2018, sebesar 70,1 persen program, Kampung KB di seluruh Indonesia dinilai sukses mendukung Nawacita Presiden Jokowi. Sementara di Provinsi Papua, tingkat keberhasilan itu baru mencapai 57 persen. Sebab patut diakui, program KB di Papua mendapat banyak tantangan, termasuk Kampung KB.

“Saya melihat, perlu adanya payung hukum untuk semua sektor atau intansi bergerak bersama. Butuh inisiatif dari Pemda setempat untuk membuat Perda. Kendala lain adalah pemahaman nomenklatur Kampung KB itu. Karena namanya demikian, orang di Papua pikir kampung itu hanya urus alat kontrasepsi dan pembatasan jumlah anak. Kami ada rencana ke depan, nama Kampung KB diganti dengan bahasa daerah masing-masing agar masyarakat lebih terima dan terlibat,” ujar Sarles. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *