Dari 427 Kampung KB di Papua, Binyeri Terpilih Jadi Percontohan

Panorama Kampung Binyeri di Pesisi Pantai di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

JAYAPURA (PB)—Sepanjang tahun 2016-2018, BKKBN Provinsi Papua telah mencanangkan dan membentuk 427 Kampung Keluarga Berencana atau dikenal dengan Kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu program unggulan BKKBN hasil terjemahan dari Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yakni membangun dari pinggiran.

Berdasarkan data BKKBN Papua per Desember 2018, ada 20 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki Kampung KB ini yakni Kota Jayapura sebanyak enam (6) Kampung KB, Kabupeten Jayapura (20), Merauke (14), Pegunungan Bintang (10), Bovendigoel (20), Biak Numfor (37), Kepulauan Yapen (19), Tolikara (20),  Jayawijaya (41), Puncak Jaya (20),  Lanny Jaya (39), Yalimo (21), Sarmi (21), Puncak (14), Nabire (16), Waropen (11), Yahukimo (24), Keerom (29), Mimika (18), Asmat (19), dan Kabupaten Supiori sebanyak 7 Kampung KB.

“Masih ada 8 kabupaten yang belum. Kendalanya ada di kesiapan OPD setempat dan beberapa wilayah yang memang disebabkan oleh faktor keamanan. Dulu anggaran pencanangan dari Pusat sehingga diacarakan biar masyarakat tahu. Tapi karena program ini berakhir di 2018, maka yang belum akan kita upayakan ke depan, tentunya dengan anggaraan dari kabupaten. Dulu memamg kita habis waktu karena sering diminta  turun ke wilayah yang sudah dibentuk, khususnya daerah pesisir,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.MSi kepada sejumlah wartawan pada giat sharing meeting di ruang kerjanya, Selasa (26/03/2019).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.MSi

Adapun 8 kabupaten yang belum memiliki Kampung KB yakni Kabupaten Nduga, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Mappi.

Menurut Sarles, dari 427 Kampung KB yang telah ditetapkan itu, pihaknya telah menetapkan Kampung Binyeri di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor sebagai Kampung KB Percontohan di tingkat Provinsi Papua.

“Alasan pertama, adanya sinergitas, kolaborasi dan kerjasama lintas sektor yang sangat padu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Biak Numfor untuk membangun masyarakat di Kampung Binyeri,” kata Sarles.

Adapun sejumlah OPD itu yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor. Belum lagi, sejumlah pihak swasta seperti Bank Indonesia dan Bank Papua, dan RRI turut serta mengambil bagian membangun Binyeri.

Alasan kedua, lanjut Sarles, ada partisipasi dan kesadaran masyarakat Kampung Binyeri yang sangat tinggi untuk mendukung program Kampung KB. Selain itu, berkat sinergitas OPD dan partisapasi masyarakat, sektor perikanan dan pariwisata sebagai program unggul di Kampung Binyeri mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

 

Pencanangaan Kampun Binyeri sebagai Kampung KB pada 28 Agustus 2017 lalu.

Buka Kesadaran Pemda dan Masyarakat

Menurut Sarles, lewat program Kampung KB, BKKBN membuka mata masyarakat di Papua bahwa BKKBN tidak hanya bicara kesehatan reproduksi dan jumlah anak tetapi juga menjadi inisiator kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang kolaboratif.

“BKKBN berorientasi pada bagaimana menggerakkan kesadaran masyarakat akan potensi kampungnya dan berusaha untuk memaksimalkannya bagi kesejahteraan bersama. Ia jadi miniatur program pemberdayaan masyarakat di kampung. Masyarakat saat ini membutuhkan intervensi dari Pemrintah secara lintas sektor untuk menggairahkan semangat masyarakat untuk menggali dan mengembangkan potensi mereka,” urai Sarles.

Sarles menambahkan, dalam rencana, Perwakilan BKKBN Papua akan menggelar Rapar Kerja Daerah (Rakerda) di Kabupaten Biak Numfor, 8-10 April 2019 mendatang. Pada kesempatan itu, kata Sarles, ia akan mengajak seluruh pimpinan OPD di Biak Numfor untuk melakukan studi banding di Kampung Binyeri yang sudah ditetapkan sebagai Kampung KB Percontohan tingkat Provinsi Papua.

Nelayan Kampung Binyeri dengan hasil tangkapan berkat bantuan perahu motor bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

“Saya berharap sinergitas yang sudah ada ini tetap dijaga agar masyarakat Kampung Binyeri tetap merasakan manfaat kehadiran pemerintah. Dengan ini masyarakat juga merasa bahwa mereka bukanlah obyek pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan. Dan generasi penerus ke depan ditanamkan sikap kolaborasi ini,” kata Sarles.

Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Philmona M. Yarollo, S.S0s.M.Si menambahkan, untuk kabupaten yang belum dilakukan pencanangan Kampung KB, kendati Pemerintah Pusat sudah menghentikan pada 2018, namun ke depan masih bisa dilakukan dengan pos anggaran yang lain.

“Bisa dengan dana BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana—Red.) untuk pencanangan Kampung KB lewat program integrasi Kampung KB. Kabupaten Nduga sudah siap di Bulan Mei 2019 ini untuk pencanangan, kita siap turun,” kata Philmona.

Ia mengatakan, BKKBN Pusat sudah menargetkan tahun 2018 setiap provinsi menetapan 1 kampung KB percontohan. Karena itu, kita sudah memilih Kampung Binyeri Distrik Yendidori Kab Biak Numfor.

“Tetapi kita di Papua ada rencana di setiap wilayah adat ada kampung KB percontohan. Karena model pembangunan di Papua berbasis wilayah adat,” katanya. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *