Bantuan Operasional KB Diharap Bantu Turunkan Angka Stunting di Papua

Suasana Rakerda Perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

BIAK (PB.COM) – Tahun 2019 ini, terdapat dana penugasan untuk membantu penurunan stunting (gizi buruk) di kabupaten kota yang masuk dalam daftar wilayah stunting, sebesar Rp 720 juta. Total Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang KB bagi kabupaten/kota di Papua adalah Rp 38 miliar lebih. Sementara dana bantuan operasional KB (BOKB) sebesar Rp 152 miliar.

Dana transfer ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangannya mendukung program nasional.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, selaku Pembina Wilayah BKKBN RI, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, kepada peserta Rakerda Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Senin (8/4) siang di Asana Hotel, menjelaskan, BOKB setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Karena itu, ia berharap dana transfer ini dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung program KKBPK di lapangan.

Ia prihatin, bayi-bayi yang lahir dan tumbuh dalam keadaan stunting, kebanyakan lahir dari ibu-ibu yang belum cukup umur. Soalnya, ibu yang belum cukup umur, masih dalam pertumbuhan dan masih membutuhkan gizi sehingga ketika memiliki anak, yang terjadi adalah akan berebutan gizi, sehingga kebutuhan bayi akan gizi tidak tercukupi. “Fungsi ibu memberikan air susu ibu (ASI) ekslusif selama 6 bulan sebagai sumber makanan bergizi yang baik dan menjadi kebutuhan mendasar bayi. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI ekslusif,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, SE.M.Si didampingi Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, selaku Pembina Wilayah BKKBN RI, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, meninjau stand ibu-ibu UPPKS yang menjual kerajinan khas Papua.

Ia mengatakan, stunting yang melanda anak-anak Papua masing tinggi angkanya. Hal ini berkaitan dengan perhatian yang masih kurang terhadap 1.000 hari kehidupan anak. Merespons program Gubernur Papua terkait 1000 hari kehidupan, Listyawardani mengatakan, BKKBN sama dengan Gubernur Papua memiliki tujuan yang sama, misi yang sama, menyukseskan program 1000 hari kehidupan.

Hal ini dimulai dari anak masih di dalam kandungan, hingga anak berusia dua tahun. “Karena anak di usia dua tahun ke atas, tidak bisa dikoreksi lagi kebutuhan gizinya. Secara nasional saya melihat di Papua, progresnya ada peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelayanan keluarga berencana adalah pelayanan bergerak. Karena itu, BKKBN bersinergi dengan mitra sedang merancang untuk bisa melakukan pelayanan sampai ke daerah-daerah sulit. Karena ia melihat, masyakarat juga selama ini sangat susah menjangkau fasilitas kesehatan (Faskes), demikian pula petugas kesehatan susah menjangkau ke masyarakat.

Kepala Perwakilan BKKBN, Charles Brabar, SE.Msi, mengatakan, di Papua, masalah stunting terdapat di 22 kabupaten. Uji petik dari BPKP, lanjutnya, BKKBN baru mencapai angka 67 persen untuk program KKBPK sehingga dengan kegiatan Rakerda ini ia berharap peserta dari tiap kabupaten diarahkan ke Kampung Binyeri untuk belajar peruabahan signifikan di kampung itu. Kampung Binyeri adalah kampung KB Percontohan di Provinsi Papua. (Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *