Pembangunan Infrastruktur Tekan Kemiskinan di Yahukimo

JAYAPURA (PB.COM)—Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kabupaten Yahukimo, Elai Giban, SE.MM mengatakan pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Yahukimo di bawah kepemimpinan Bupati Abock Busup dan Wakil Bupati Yulianus Heluka turut menekan angka kemiskinan sejak 2015 hingga sekarang.

Hal itu dikatakan Elai Giban menjawab pertanyaan papuabangkit.com via telp, Jumat (26/04/2019) terkait penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Yahukimo yang dinilai sukses menurunkan angka  kemiskinan. Penghargaan Papua Bangkit Award itu diterima Elai di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Inspiratif tingkat Provinsi Papua di Aston Hotel Jayapura, Rabu (24/04/2019).

“Kami berhasil menurukan angka kemiskinan dalam kurun waktu 2015-2017 sebesar 1.93% dari 41.26% pada tahun 2015 menjadi 39.33% pada tahun 2017. Ini karena akses ekonomi masyarakat melalui udara, darat dan sungai di Yahukimo mulai meningkat karena keseriusan pemerintah membangun infratruktur perhubungan baik udara, darat dan saat ini sungai. Sehingga harga barang-barang kebutuhan menjadi jauh lebih murah dari sebelumnya,” kata Elai.

Selain itu, faktor yang turut menopang kesejahteraan masyarakat hingga menurunnya angka kemiskinan di Yahukimo adalah masuknya sejumlah bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemrov Papua, di antaranya dana bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal daan Transmigrasi, dan dana PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Kampung) dari Pemrov Papua di era Gubernur Lukas Enembe.

“Tiap bulan, sebanyak 38 ribu Kepala Keluarga (KK) di Yahukimo itu mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 500 ribu per KK. Masyarakat terima melalui rekening BRI. Belum lagi terima dana desa dan Prospek. Ini membuat tingkat konsumsi masyarakat tinggi dan didukung oleh harga sembako yang murah dan mudah dijangkau saat ini,” katanya.

 Infrastruktur Jadi Faktor Utama

Menurut Elai, faktor utama menurunnya angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah Yahukimo dalam membangun infrastruktur perhubungan. Di perhubungan udara, ia menjelaskan, sejak diperpanjang dan diresmikan pada 2015, Bandar Udara (Bandara) Nap Goliat Dekai kian banyak didarati pesawat berbadan lebar dari Jayapura. Pihak Pemda dan Pertamina pun kini sedang membangun Depot pertamina untuk kebutuhan bahan bakar pesawat (avtur) di kawasan bandara tersebut agar pesawat penerbangan perintis bisa home base di Dekai.

“ATR Trigana dan Wings sudah mulai masuk dari Jayapura dan Wamena untuk penumpang. Juga ada pesawat kargo dari Jayapura ke Dekai. Dulu saat masih pesawat kecil, yang jual sembako di Dekai itu satu dua orang. Artinya, barang masih kurang, otomatis harganya tinggi. Namun dengan mulai ada pesawat kargo yang masuk, membuat harga sembako mulai turun dan banyak persediaan,” katanya.

Menurut Elai, Pemkab Yahukimo juga saat ini tengah gencar membangun infrastruktur jalan darat di 5 ruas jalan penghubung antardistrik dan antarkabupaten. Di antaranya, ruas jalan dari Kampung Yamote, Jayawijaya ke Distrik Panggema, Yahukimo sejauh 37 Km, Kurima ke Sobaham dan Ninia, dari Dekai ke Kimyang, dari Suru-Suru ke Silimo, dan dari Dekai ke pelabuhan Pepera, Asmat sejauh 60-an KM.

“Jadi yang dulunya masyarakat carter pesawat yang mahal dan hanya bisa jalan kaki, kini mereka bisa lewat jalan darat. Sementara jalan dari Dekai ke Wamena juga sedang dibangun dan sudah sampai di Distrik Sumo. Sehingga dari Kurima ke Sobaham akan terhubungkan ke Wamena, demikian dari Suru-Suru Ke Silimo juga akan terhubung ke Wamena. Dari sisi keamanan tidak apa-apa, hanya medan yang sulit yang jadi kendala lamanya pembangunan jalan itu,” kata Elai.

Ia juga mengapresiasi kebijakan BBM 1 harga dari Pemerintahan Jokowi yang turut mempengaruhi ekonomi masyarakat Yahukimo. Namun, kebijakan itu sempat terganggu oleh pasang surutnya Sungai Brasa yang menjadi akses masuknya BBM dari Timika ke Pelabuhan Lopgon.

“Nah itu yang kita sedang bangun pelabuhan di Pepera dan sekaligus bangun Depot Pertamina di situ. Jadi dipastikan harga akan stabil dan distribusi barang-barang kebutuhan bisa datang langsung dari Merauke, Surabaya dan Jakarta,” katanya.  

Terkait rencana Pelabuhan Pepera di  Distrik Kolfbraza, Kabupaten Asmat, Kasubdit Pelabuhan Sungai dan Danau Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kemenhub M. Basuki Wibowo melakukan pertemuan dengan Bupati Yahukimo Abock Busup dan Bupati Asmat Elisa Kambu serta sejumlah pejabat di ruang rapat Bupati Asmat,20 November 2018 lalu.

Kasubdit Pelabuhan Sungai dan Danau Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kemenhub, M. Basuki Wibowo mengatakan pembangunan dermaga Pepera dalam rangka merealisasikan program Tol Laut.

Bupati Yahukimo Abock Busup.MA, mengatakan dengan dibukanya pelabuhan itu  maka kapal-kapal yang berbobot 600 sampai 1200 GT  dari Surabaya bisa langsung bersandar di dermaga Pepera. Ia menegaskan, untuk membuka keterisolasian wilayah di Yahukimo, APBD tahun 2019 difokuskan pada pembangunan infrastruktur diantaranya, Pelabuhan, Jembatan, Jalan dan Bandara.

“Jadi APBD 2019 kita fokus pada infrastruktur dan jalan, yang telah di tetapkan oleh DPRD. Pelabuhan Pepera juga menjadi program prioritas, karena wilayah Yahukimo juga menggunakan transportasi sungai,” tegas Bupati Abock.

Saat ini, kata Abock, pihaknya tengah membangun jalan darat yang menghubungkan Dekai dengan pelabuhan Pepera sejauh 60-an KM lebih, dimana hingga akhir 2018 telah terbangun ruas jalan sepanjang 24 Km. (Gusty Masan Raya)