Walikota Jayapura Serahkan 7 Unit Kendaraan Operasional Ke DP3AKB

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar dan Kepala DP3A-KB Betty Pui saat memeriksa minibus yang diserahkan ke DP3KB Kota Jayapura di halaman Walikota Jayapura, Jumat (10/05/2019)

JAYAPURA (PB.COM)—Walikota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM menyerahkan 7 unit kendaraan operasional bagi para penyuluh lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) di halaman Walikota Jayapura, Jumat (10/05/2019).

Penyerahan kendaraan ditandai dengan penandatangan berita acara penyerahan antara Walikota yang akrab dengan BTM dengan Kepala DP3A-KB Kota Jayapura Betty Pui. Hadir menyaksikan penyerahan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi  Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si.

“Jadi ini kendaraan operasional yang diadakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN Pusat dari program Biaya Operasional Keluarga Berencana atau BOKB fisik tahun 2019. Dana ini ditransfer langsung dari Pusat ke OPD KB di setiap kabupaten/kota. Kita yang di BKKBN Provinsi hanya mengawasi saja,” ujar Kepala BKKBN Papua, Sarles Brabar menjawab papuabangkit.com via telp seluler usai menyaksikan penyerahan kendaraan operasional itu.

Menurut Sarles, anggaran DAK dari BKKBN Pusat terbagi atas fisik dan non fisik, dimana anggaran fisik bisa dipakai untuk membeli dan membangun sarana dan prasarana seperti balai penyuluhan KB serta pengadaan kendaraan operasional dan komputer untuk menunjang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Yang dilakukan DP3AKB Kota Jayapura ialah pengadaan 1 unit minibus dan 6 unit sepeda motor bagi operasional lapangan untuk pembinaan di Kampung KB terutama, dan juga untuk mobilisasi akseptor atau kader ke lokasi pelayanan,” katanya.

Dia berharap, dengan bantuan kendaraan operasional itu, para penyuluh KB di lapangan bisa memanfaatkannya untuk menyukseskan program KKBPK di Kota Jayapura, khususnya Kampung KB.

Selama ini, kata Sarles, pihaknya menyerahkan program KB ke kabupaten/kota dengan support anggaran dari BKKBN Pusat. Oleh karena itu, ia berharap para bupati/walikota bisa menganggarkan dana sinergitas yang menopang progam di kabupaten/kota.

“Ini program nasional yang diperhatikan dari Pusat sampai ke Provinsi. Kami di BKKBN Papua pada prinsipnya hanya membina dan membimbing agar dana-dana itu biar bisa lancar dan dimanfaatkan secara efektif,” katanya. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *