Sebelumnya Rapor Merah, Cakupan Sub PIN Polio Dinkes Deiyai Kini Naik Urutan Kelima

Cakupan subpolio pekan imunisasi nasional (PIN) per kabupaten versi laporan manual putaran ke dua berdasarkan sasaran pubdatin update sampai dengan 3 Juni 2019.

JAYAPURA (PB.COM) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Deiyai merupakan salah satu daerah yang memiliki rapor kesehatan “merah” sepanjang 10 tahun belakangan. Hingga teguran bertubi-tubi datang dari Dinkes Provinsi Papua agar berbenah, terutama dalam merekrut tenaga kesehatan kontrak.

Kepala Dinkes Kabupaten Deiyai, Kornelis Pakage mengatakan, setelah ia diberikan kepercayaan oleh bupati setempat, Ateng Edowai pihaknya langsung bekerja mengatasi keselamatan orang Mee di negeri Tigi itu.

“Puji Tuhan, kami kerja hanya dua bulan saja tapi cakupan subpolio pekan imunisasi nasional (PIN) per kabupaten versi laporan manual putaran ke dua berdasarkan sasaran pubdatin update  sampai dengan 3 Juni 2019 kami (Deiyai naik ke urutan ke lima (84.99 persen). Kalau putaran pertama kami tempati urutan ke 26,” ujar Kornelis Pakage di Jayapura, Rabu, (12/6/2019).

Hal ini terlaksana kata dosen luar biasa di FKM Uncen ini, karena pihaknya langsung turun ke semua Puksesmas, Pustu, sekolahan dan gereja sambil merekrut tenaga kesehatan dari berbagai jurusan.

“Itu karena tentu tenaga kesehatan yang ada tidak bisa menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah terisolir. Makanya kami kontrak tenaga kesehatan lagi dan langsung kami turun ke kampung-kampung dan dusun-dusun,” imbuhnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Deiyai, Kornelis Pakage.

Salah satu persoalan yang ia hadapi adalah orang tua sempat menolak agar anaknya tidka boleh diberikan imunisasi. Namun bagi dia, hal itu terjadi lantaran kurangnya pengetahuan sehingga sebagai penyelamat nyawa manusia pihaknya akan melakukan sosialisasi manfaat dan kegunaan dari pelayanan imunisasi tersebut.

“Padahal kami mau layani 100 persen. Sehingga kami harapkan ke depan anak di bawa umur 15 tahun wajib diimunisasi sub pin polio 100 persen di wilayah kerja kami,” ucapnya.

Demi menghapuskan nilai rapot tersebut, ia juga telah berupaya memperbaiki semua persoalan yang ada di dalam tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Sebelumnya, Kadinkes Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai mengingatkan sembilan kabupaten berapor merah bidang kesehatan, yakni Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga dan Yahukimo supaya pejabat terkait memiliki rasa malu terhadap nilai rapor tersebut.

Karena permasalahan kesehatan bisa datang sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi. “Kalau pelayanan kesehatan tidak maksimal, kita tidak kaget jika terjadi masalah-masalah kesehatan yang timbul,” tuturnya.

Lanjut Aloysius Giyai, beberapa daerah yang menjadi perhatian karena masih memiliki rapor merah seperti Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Mamberamo Raya.

”Daerah-daerah ini kita harapkan agar bisa merekrut tenaga kesehatan, mereka harus mencontoh seperti kita rekrut Satgas Kijang,” katanya. (Abeth/Gusty)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *