Para pelamar CPNS di Puncak Jaya mengikuti tes berbasis computer.
MULIA (PB.COM) – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengklaim banyak mantan anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mendaftar untuk menjadi pegawai negeri sipil dalam penerimaan CPNS Formasi 2018, bahkan beberapa di antaranya lolos seleksi administrasi dan saat ini sedang mengikuti tes.
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda kepada pers di sela pelaksanaan tes CAT, Senin (1/7) kemarin mengaku, Pemerintah Puncak Jaya sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin mengabdi di pemerintahan, termasuk mereka yang berseberangan dengan NKRI (kelompok OPM).
“Mereka (kelompok OPM) sebenarnya kan warga negara NKRI yang berdomisili di Kabupaten Puncak Jaya. Jadi mereka itu WNI sekaligus saya punya masyarakat. Kami sangat terbuka untuk mereka mau ikut tes,” ujar Bupati Yuni.
Namun yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memiliki ijazah atau tidak? Oleh sebab itu, aku Yuni, beberapa waktu lalu sebelum dibukanya pendaftaran CPNS, dirinya telah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk mendata mereka (mantan anggota kelompok OPM) lalu kemudian didaftarkan untuk mengikuti pendidikan paket C yang ijazahnya setara SMA/SMK.
“Kalau mereka ingin masuk pegawai bisa, tapi mereka harus ikut daftar paket C dengan ijazah SMA SMK itu kebijakanyang telah kita lakukan,” katanya.
Beri Kebebasan Memilih Pekerjaan
Bagi mantan OPM yang telah turun gunung, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih pekerjaan apa saja.
“Mereka ini bukan hanya mau jadi PNS, tapi mau ikut jadi kepala kampung atau tenaga honor atau mau masuk jadi anggota DPR, kami sangat terbuka untuk itu. Makanya saya koordinasi dengan Dandim dan Kapolres melalui arahan Kapolda, Pangdam kita terima mereka sebagai warga negara biasa,” jelasnya.
“Jadi sekali lagi mereka ini yang mendaftar banyak, bahkan ada yang ikut tes cuma kami tidak bisa tunjuk orangnya karena itu tidak bagus,” tegas Yuni.
Bahkan lanjutnya, sebagian besar tenaga honorer yang bertugas di Satpol PP merupakan mantan kelompok OPM yang direkrut. Tidak hanya itu ada juga yang saat ini masih dibiayai oleh pemerintah kabupaten untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Sejak masa pemerintahan Bupati Puncak Jaya periode terdahulu, Henock Ibo, diketahui seratusan anggota kelompok OPM telah menyatakan sikap untuk kembali ke pangkuan NKRI. Alasan mereka kembali karena ingin memperoleh hidup yang layak seperti masyarakat Puncak Jaya lainnya.
Upaya yang dilakukan pemda bersama TNI Polri ini terus berlanjut di jaman pemerintahan Bupati Yuni Wonda dan Wakil Bupati Deinas Geley.
Pertengahan Juni lalu diketahui empat anak buah panglima OPM, Goliath Tabuni menyatakan diri kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Selain menyatakan sikap, mereka juga menyerahkan sepucuk senjata api jenis mosser.
Kabupaten Puncak Jaya dikenal sebagai salah satu kabupaten di Papua yang rawan konflik bersenjata. Berdalih ingin melepaskan diri dari NKRI, kelompok ini kerap melakukan aksi teror penembakan terhadap warga dan juga aparat keamanan. Adapun anggotanya didominasi oleh anak muda usia dua puluhan tahun, yang mengangkat senjata, demi sebuah penghormatan dan penghargaan. (Andi/Frida)
