Walau Sumber Daya Alam Kaya, Papua Harus Belajar Dari Nauru

JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua diminta belajar dari negara Nauru dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam.
Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah yang dikenal sebagai pulau batu fosfat terkaya di dekat permukaan, yang memungkinkan operasi penambangan nan mudah. Negara ini dulunya hidup dalam kemewahan karena kekayaan fosfatnya itu namun kembali jatuh miskin karena salah mengelola kekayaan alamnya.

“Kalau kita tidak belajar menjaga ekologi dari sekarang, suatu saat kita akan sama seperti Nauru. Dulu negara itu sangat kaya, bahkan uang dolar pun dijadikkan tisu di toilet, mobil lamborghini jadi transportasi biasa oleh warga. Tetapi ketika fosfat mereka habis dikeruk, mereka kembali miskin dan melaut lagi,” kata Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Bappeda Papua Vierra AP Wanda, ST.M.Si dalam kegiatan lokakarya yang digelar Lestari USAID bagi pekerja media di Hotel Horison, Jayapura, Selasa (09/07/2019).

Menurut Vierra, kekayaan alam Papua baik hutan, tambang emas, atau minyak boleh saja dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asalkan, eksplorasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekologi berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan kandungannya terus diwariskan hingga anak cucu.

“Apa yang kita pakai itulah kekayaan kita. Tapi prinsip yang kita pegang adalah kehati-hatian. Prinsipnya kita tidak royal sehingga dengan kekayaan yang sebesar-besarnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Semuanya sudah jelas dalam dokumen tata ruang wilayah yang kami susun. Yang penting kita konsisten,” katanya.

Vierra juga menjelaskan, pihak Bappeda Provinsi Papua sudah menyusun dokumen tata ruang wilayah terkait pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia meminta Pemda dan masyarakat berkomitmen menjalankannya agar sumber daya alam di Papua bisa dijaga.

“Kita mulai dari mana? Ya tentu dari perencanaan. Kami dari Pemprov Papua memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Kepentingan pembangun di Papua memang membutuhkan ruang-ruang tapi harus dijalankan RTRW,” tegasnya.

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Kawasan Bappeda Provinsi Papu Mirwan Gani mengatakan, terkait eksoplorasi kekayaan, semua izin pertambangan di Papua selalu bertolak dari tata ruang wilayah dari Bappeda Papua.

“Tambang ini memang kita hati-hati memberi izin. Memang ia tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi yang pasti merusak lingkungan,” katanya.

Kasubdit Lingkungan Bappeda Papua Cindy K. Kasenda mengatakan untuk memastikan bahwa pembangunan RPJMD itu berjalan sesuai tata ruang wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan, pihaknya membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Termasuk, pengelolaan lingkungan hidup.

“Kita ingin memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama tetapi prinsipnya tidak boleh merusak alam. Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai tolak ukurnya. Supaya kita kelola alam ini tanpa mengeplotasinya berlebihan,” kata Cindy.

Pada kesempatan itu, Cindy juga berharap kegiatan lokakarya yang digelar Lestari USAID ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas jurnalis di Papua dalam memahami isu Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mengedukasi semua pihak lewat pemberitaan media massa.

Kegiatan Lokakaraya bertajuk Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan di Papua ini diikuti oleh puluhan jurnalis di Jayapura, baik media cetak, online, radio maupun televisi. (Gusty Masan Raya)