Dinkes Papua Warning Pemkab Sarmi Segera Operasikan RSUD Sarmi 24 Jam

Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes me-warninga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi melalui Dinas Kesehatan setempat untuk segera mengoperasikan secara optimal pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sarmi selama 24 jam.

Sebab rumah sakit Type D Pratama yang terletak di Kampung Keder Distrik Sarmi Timur Tengah itu disinyalir “mati suri”dalam pelayanan pasca rampung dibangun oleh Kementerian Kesehatan RI dengan dana APBN 20017 silam.

“Sudah rampung dua tahun lebih ini. Saya minta Bapak Bupati untuk segera rampungkan semua sarana dan prasarana seperti perumahan medis, IPAL, pagar, air bersih, listrik agar rumah sakit itu berjalan secara optimal. Masa di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang medannya sulit saja bisa. Jika tidak segera dioperasikan, bisa kita kasih sanksi turun kelas dan sanksi-sanksi lain. Bahkan, izin operasionalnya bisa dicabut,” tegas Aloysius saat pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Sarmi di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Papua, Rabu (24/07/2019).

Suasana pertemuan DPRD Sarmi bersama Kepala Dinas Kesehatan Papua di Ruang Pertemuan Dinkes, Rabu (24/07/2019)

Menurut Aloysius, semestinya Pemkab Sarmi bersyukur telah mendapat bantuan dari APBN Pusat sehingga memiliki bangunan rumah sakit nan megah itu. Oleh karena itu, tinggal saja Pemkab Sarmi menyiapkan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana penunjang di atas.

“Saya sudah kunjung tahun 2016 lalu dan rumah sakit ini bagus. Mengapa tidak dioperasikan secara optimal? Apa yang susah? Sekarang kita bagi tugas. Pertama, Untuk pengadaan Alkes, jadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dikoordinir oleh Dinkes Provinsi. Kedua, tenaga kesehatan tanggung jawab Pusat dikoordinir Provinsi dan Kabupaten. Ketiga, sarana dan prasaran seperti IPAL dan pagar jadi tanggung jawab Kabupaten. Keempat, perumahan tenaga kesehatan jadi tanggung jawab Kabupaten dan Pusat. Kelima, air bersih dan listrik tanggung jawab kabupaten. Agustus saya akan ke Sarmi dan saya pantau progress-nya,” ujar mantan Direktur RSUD Abepura ini.

DPRD Sarmi berfoto bersama Kepala Dinas Kesehatan Papua di ruang kerjanya usai pertemuan.

Pemprov Papua sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, kata Aloysius, sudah membangun dan meningkatkan kapasitas rumah sakit regional yakni RSUD Nabire untuk wilayah Mee Pago dan RSUD Biak untuk wilayah Saereri. Sementara yang sedang dibangun saat ini yaitu RSUD Regional Type B di Merauke untuk wilayah Anim Ha dan RSUD Vertikal Type B Wamena untuk La Pago. RSUD Yowari dalam rencana ke depan juga akan dikembangan menjadi rumah sakit regional.

“Sarmi kan punya rumah sakit Ebram juga. Nanti kita dorong jadi RS Khusus, sambil kita lihat epidemologi penyakit di daerah Sarmi dulu. Bapak ibu Dewan dorong Dinkes buat perencanaan dan anggaran perubahan tahun ini lalu kalian Undang Bappeda, Keuangan, Kabag Hukum, Inspektorat dan Dispenda sebelum pembahasan di Dewan untuk dorong dan golkan ini. Bulan depan saya akan ke Sarmi untuk bertemu Muspida kita bahas hal ini,” kata Aloysius.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sarmi Z.A. Tawernussa, S.PB berterima kasih atas warning, kritik dan masukan dari Kepala Dinas Kesehatan Papua. Ia mengatakan, sebagai orang yang juga dipercayakan menjadi Plt. Direktur RSUD Sarmi, ia sendiri telah berulang kali mendorong anggaran untuk dibangun sarana dan prasarana dimaksud.

Kepala Dinas Kesehatan Sarmi Z.A. Tawernussa, S.PB

“Selama ini kita sudah jalan tapi tidak maksimal, paling hanya 6 jam sehari. Alkes dasar juga banyak dibantu Pemerintah Pusat. Sebenarnya kita punya tenaga dokter yang lumayan, mulai dokter bedah, objin, dokter gigi dan kandungan ada. Kasus kita ini aneh karena ada SDM, ada rumah sakit, tapi operasional pelayanan tidak berjalan maksimal karena belum ada sarana dan prasarana penunjang. Karena kalau beroperasi 24 jam kan para dokter butuh perumahan dan alkes yang memadai,” kata Tawernussa.

Apresiasi Sikap Tegas Aloysius
Wakil Ketua DPRD Sarmi Enos Dimomomaun mengatakan pihaknya dalam tugas sebagai wakil rakyat sangat menyesal dengan belum beroperasi secara optimal akibat sejumlah kendala di atas.

Wakil Ketua DPRD Sarmi Enos Dimomomaun

“Setelah pulang dari Jayapura, kami akan bertemu Bupati dan meminta agar serius memperhatikan kedua rumah sakit di Sarmi dengan komitmen anggaran tahun ini. Kami juga sudah bentuk Pansus rumah sakit. Sebenarnya masalah ini kami sudah sampaikan ulang-ulang soal ini. Kasihan, pasien terus dirujuk ke Jayapura sementara kita punya rumah sakit, kan miris,” kata Enos.
Secara khusus, kata Enos, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi sikap tegas sekaligus jalan keluar yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua dalam pertemuan bersama itu. “Ini yang kami harapkan selama ini,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Sarmi Mustafa Muzakar mengaku pihak DPRD memang sudah berulang kali memperjuangkan anggaran bagi bidang kesehatan, termasuk peningkatan pelayanan RSUD Sarmi namun pihak eksekutif setempat tidak mengindahkan.

Anggota Komisi C DPRD Sarmi Mustafa Muzakar

“Sidang perubahan besok kita anggarkan agar RS ini akan jalan 24 jam. Dua gedung RSUD sudah ada di Keder dan Ebram. Bupati sudah katakan akan aktifkan di Keder tapi kami minta di Ebram juga diaktifkan,” timpal Mustafa.

Anggota DPRD Sarmi lain, Alberth Niniwen meminta Dinas Kesehatan Sarmi terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperjuangkan poin-poin yang sudah dihasilkan dalam pertemuan itu.

“Terima kasih atas pertemuan ini. Kami akan perjuangkan di anggaran perubahan nanti,” katanya. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *