Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si foto bersama peserta seminar Hari Kependudukan Dunia, Selasa (30/7/2019).
JAYAPURA (PB.COM) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar seminar dalam rangka memperingati hari kependudukan dunia, Selasa (30/7/2019) di salah satu hotel di Abepura.
Seminar ini melibatkan mitra kerja BKKBN, perwakilan pemda Kota/Kabupaten Jayapura dan Keerom, pemuda, GenRe Papua, Organisasi Perangkat Daerah-Keluarga Berencana (OPD-KB), mahasiswa, anak sekolah dan praktisi Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai pemateri dan pemerhati demografi.
Tema nasional Hari Kependudukan Dunia adalah, “Duapuluhlima tahun pelaksanaan ICPD di Indonesia yang difokuskan kepada mengurangi unmetneed KB, angka kematian ibu, kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya, serta mencapai bonus demografi dalam kerangka ISPC dan SDGs 2030.”
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si, dalam sambutannya, mengemukakan, di era menyambut bonus demografi 2030, BKKBN menjadi garda terdepan dalam menghadapi, merespon dan mengelola isu-isu kependudukan. Dengan dukungan komitmen dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja, BKKBN melaksanakan program KKBPK tidak semata untuk mengendalikan jumlah penduduk, melainkan terutama meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Sarles menjelaskan, pada kurun waktu dasawarsa terakhir, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. TFR turun dari 3,50 pada SDKI tahun 2007 menjadi 3,30 oda SDKI 2017, sementara angka partisipasi kesertaan KB aktif (CPR) meningkat secara signifikan dari 24,50% pada SDKI tahun 2007 menjadi sekitar 38,40% pada SDKI 2017.
“Dalam bidang penataan dinamika kependududkan, Perwakilan BKKBN Papua bermitra dengan OPD-KB provinsi/kabupaten/kota yang mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari 5 aspek utama yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta penguatan database kependudukan secara lintas sektoral, terang Sarles.
Terkait dengan komitmen yang sudah disepakati secara nasional dengan ICPD, katanya, implementasi melalui BKKBN secara umum terbagi menjadi 4 hal mendasar yaitu, pertama terpenuhinya layanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau, khususnya bagi wanita menikah usia subur.
Kedua, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui upaya promotif dan preventif. Ketiga, penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta memberi bantuan hukum oleh sector terkait.
Keempat, pertumbuhan anak-anak dan remaja yang sehat untuk mengoptimalkan bonus demografi, serta investasi pada pemuda untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia mereka, sebagai generasi masa depan dalam memajukan pembangunan nasional di Papua.
Kepada wartawan di sela seminar, Sarles menjelaskan, Hari Kependudukan Dunia sebenarnya jatuh pada tanggal 11 Juni, sehingga walaupun sudah lewat, BKKBN berkewajiban mengundang mitra-mitra OPD-KB, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom, komponen pemuda di komunitas-komunitas dengan menggelar seminar ini, dan berdiskusi untuk mengetahui yang namanya bonus demografi.
Di Papua yang saat ini usia produktif cukup tinggi, menurut Sarles, yang menjadi catatan adalah bagaimana melihat persoalan kematian ibu dan anak juga tingkat vertilitas yang tinggi sehingga ini menjadi acuan untuk menyiapkan generasi emas Papua ke depan yang berkualitas.
“Jadi BKKBN bukan saatnya membicarakan suksesnya program KB, tetapi menyiapkan keluarga-keluarga yang berkualitas karena kita mau menyambut tahun globalisasi, di mana 2030 akhir dari bonus demografi,” ujar Sarles.
Setiap provinsi akan melihat ini, apalagi Indonesia akan diperhadapkan pada tantangan usia produktif yaitu 15 tahun sampai 65 tahun. “Setiap daerah harus memperhatikan ini, terutama bagaimana menyiapkan kerja, menyiapkan pendidikan yang lebih bermutu dan menyiapkan siklus pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Karena ini bertujuan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di masa yang akan datang, lanjut Sarles, jika usia produktif tidak diperhatikan maka tantangan yang dihadapi adalah bencana karena pertumbuhan penduduk meningkat, deret ekonomi juga harus dihitung.
“Sekarang Papua diperhadapkan pada persoalan geografis yang sulit dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk 3 juta jiwa terbilang sedikit, maka tantangannya adalah bagaimana mengelola penduduk yang berkualitas. Kita bangun komunikasi dengan semua pihak terutama mitra-mitra mengevaluasi perkembangan, perhatian penuh pada pertumbuhan di masa yang akan datang,” jelas Brabar kemudian.
Ia berharap emuda-pemudi Papua, berpendidikan yang berkualitas. Untuk itu pihaknya mengundang pemateri dari Universitas Cenderawasih, dan pemerhati demografi Indonesia untuk memaparkan pentingnya bonus demografi.
Tiga hal yang penting untuk membangun IPM, yakni pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi, menurut Brabar semua saling terkait, tidak bisa terpisahkan, untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya membangun kolaborasi dengan mitra-mitra. “Mari kita melihat bonus demografi ini sebagai sebuah isu strategis sehingga kita juga menyiapkan diri,” ajaknya. (Frida Adriana)
