Tim Asistensi Dampingi RSUD Jayapura Raih Akreditasi Paripurna Akhir Tahun Ini

JAYAPURA (PB.COM)-Untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional harus lulus akreditasi paripurna bintang lima. Apalagi, rumah sakit ini sedianya menjadi faskes utama yang digunakan dalam menopang pelayanan kesehatan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menginisiasi pembentukan Tim Asistensi Pendamping RSUD Jayapura sebanyak 20 orang yang berasal dari berbagai intansi, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Papua, RS Dian Harapan, RS Marthen Indey, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP) dan BPD Papua.

Kepala Seksi Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)  Dinas Kesehatan Papua Darwin Rumbiak, S.Kep mewakili Kepala Dinas Kesehatan Papua saat pertemuan perdana Tim Asistensi dengan Pokja di Aula RSUD Jayapura, Selasa (13/08/2019)  mengatakan, tim ini akan melakukan pendampingan akreditasi Paripurna bintang lima  bagi Pokja Akreditasi RSUD Jayapura dengan menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 tahun 2018.

“Tim yang datang bukan berarti yang paling pintar tetapi pernah punya pengalaman dan sama-sama mau perbaiki RSUD Jayapura untuk kembalikan kejayaan RSUD di masa lalu sebagai salah satu rumah sakit tebaik di Pasific,” katanya.

Menurut Darwin, Tim Asistensi ini akan bekerja dari Agustus hingga Desember 2019. Oleh karena itu, tim akan berkoordinasi dengan para Ketua Kelompok Kerja (Pokja), terutama Pokja yang belum lulus dalam akreditasi sebelumnya.

“Kapan saja konsultasi kami siap 24 jam. Kami juga punya kekurangan, kita ini saling belajar dan menyempurnakan. Saya ingat pesan orang Kemenkes, akreditasi itu mudah dan menyenangkan. Mudah karena dikerjakan tiap hari, menyenangkan karena dikerjakan dengan hati yang ikhlas,” tegas Darwin yang juga menjadi Koordinator Bidang Medis Tim Asistensi Akreditasi RSUD Jayapura ini.

Koordinator Bidang Managemen Tim Asistensi Akreditasi RSUD Jayapura Jhon Turot mengatakan untuk tahap awal, pihaknya ingin mengetahui 4 Pokja yang belum lulus akreditasi itu.

“Bapa Ibu, kami minta tolong dihubungi para ketua Pokja yang belum hadir, ini kita harus tahu apa masalah mereka karena target kita hanya tiga bulan,” kata Jhon.

Sementara itu, Koordinator Bidang Keperawatan Tim Asistensi Marjin Syam, S.Kep.,Ns.,MM mengatakan ia bersedia saat diminta masuk tim asistensi karena dirinya sangat peduli dengan kondisi RSUD Jayapura. Oleh karena itu, kata dia,  dibutuhkan komitmen seluruh jajaran direksi dan manajemen RSUD Jayapura untuk menyukseskan akreditasi berpedoman pada SNARS Edisi I 2018 ini.

“Saya turun ke sini berhadapan dengan para guru saya, para ibu dan bapak, karena saya di Marthen Indey bisa lulus akreditasi juga saya curi ilmu dari sini, dari rumah sakit ini. Mari kita kerjasama untuk tujuan akreditasi ini,” katanya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Jayapura Financia E. Watungadha, SKM.M.Si dalam sambutannya mengapresiasi Tim Asistensi Pendamping Akreditasi RSUD Jayapura yang mau datang untuk membagi pengalaman dan ilmunya untuk memberi masukan kepada RSUD Jayapura guna menyiapkan diri menghadapi survey dari KARS.

“Sebagaiman laporan Ketua Harian Akreditasi RSUD Jayapura, ada 4 Pokja yang memiliki kekurangan sehingga tidak lulus. Tetapi Pokja lain (yang lulus) akan membantu. November akan dilakukan survey untuk akreditasi paripurna bintang 5 sebagai rumah sakit rujukan nasional. Jadi kita harus siap,” katanya.

Menurut Financia, kunci sukses ada pada kerjasama saling melengkapi dari seluruh Pokja Akreditasi RSUD Jayapura, baik dari tingkat direksi, staf hingga petugas cleaning service dan satpam. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran karyawan/wati RSUD Jayapura untuk berpikir positif, optimis guna melakukan perubahan dalam paradigma pelayanan.

“Tinggalkan yang lalu-lalu dan mari kita menapaki yang baru. Dari depan pintu masuk sampai unit pelayanan, mari kita budayakan senyum dan keramahan. Soal SIMRS kalau tidak berhalangan Kamis kita akan lakukan launching agar pelayanan lebih efektif sebagaimana diharapkan,” katanya.

Ketua Harian Akreditasi RSUD Jayapura dr. Ade S. Cahyani mengatakan RSUD Jayapura sudah dua kali melakukan akreditasi yakni pada 2011 dengan  Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2007 dan pada 2017 dengan versi 2012.

“Kita mulai dan kita lulus dengan versi 2007. Kemudian, 2017 kita mulai dengan versi 2012. Dari hasil survey selama 11-14 Desember 2017, dari 15 Pokja, kita lulus di 11 Pokja. Pada akreditasi, 4 Pokja yang tidak lolos ialah Pokja MFK (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan), PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi), ARK (Akses Ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan),  dan MIRM (Manajemen Informasi dan Rekam Medis) terkait belum adanya SIM RS,” katanya.

Ia mengatakan, sebenarnya pada 2018, pihaknya sudah mengajukan kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk turun melakukan survey di RSUD Jayapura namun dibatalkan oleh aturan. Sebab, pada Mei 2018, di masa Soedarmo menjadi Plt. Gubernur Papua, ia mengganti Plt. Direktur RSUD Jayapura dari drg. Aloysius Giyai, M.Kes kepada Kepala Inspektorat Daerah Papua, Anggiat Situmorang, yang bukan tenaga medis.

“Sementara salah satu syarat mutlak akreditasi adalah pimpinan rumah sakit harus tenaga medis. Oke kita lupakan yang lalu, sekarang  yang terpenting, target kita tiga bulan ini kita benar-benar manfaatkan agar akreditasi paripurna bisa lolos. Mohon Pokja yang tertidur bisa bangun lagi. Sesuai aturan dari KARS, kita tidak remedial tapi survei akreditasi ulang. Kami mohon bantuan tim asistensi untuk mendampingi kami,” katanya. (Gusty Masan Raya)