Dinkes Papua dan Kemenkes Sepakat Sewa Pesawat dan Kapal Laut Tuntaskan Cakupan PIN Polio di 14 Kabupaten Terisolir

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, drg. R. Vensya Sitoha, M.Epid dengan Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes di Ruang 214 Gedung Adhyatma, Kantor Kemenkes RI Jl. HR Rasuna Sahid Jakarta, Jumat (16/08/2019).

JAKARTA (PB.COM)—Guna menjangkau pelayanan imunasi polio di empat belas (14) kabupaten yang masih rendah akibat isolasi geografis, Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan penandatangan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk menyewa pesawat kecil, helikopter dan kapal laut agar bisa menjangkau dan melayani imunisasi bagi anak-anak Papua usia 0-15 tahun.

Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, drg. R. Vensya Sitoha, M.Epid dengan Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes di Ruang 214 Gedung Adhyatma, Kantor Kemenkes RI Jl. HR Rasuna Sahid Jakarta, Jumat (16/08/2019).

“Kami baru selesai melakukan penadantangan MoU dengan Kemenkes dengan pembiyaan Rp 5,8 Miliar untuk menjangkau pelayanan Sub PIN Polio yang rendah di empat belas kabupaten. Dana ini berasal dari Kemenkes, dimana Rp 2,9 Miliar untuk menyewa transportasi udara, baik helikopter seperti Helivida di Wamena atau helikopter milik Freeport dan maskapai penerbangan kecil. Sedangkan Rp 2,9 Miliar untuk biaya pelayanan transportasi perairan dan darat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Jumat petang (16/08/2019).

Berdasarkan grafik prosentasi cakupan sub PIN Polio putaran kedua Provinsi Papua per kabupaten per 10 Agustus 2019, kata Aloysius, sebanyak empat belas (14) kabupaten masih sangat rendah dalam cakupan imunisasinya. Salah satu faktor penyebabnya ialah sulitnya akses transportasi yang dialami petugas medis karena  kondisi geografis yang menantang. Atas evaluasi dari Dinkes Papua kepada Kemenkes, maka Kemenkes pun menyediakan anggaran melalui refocusing guna membiayai  transportasi dan operasional untuk pelayanan di keempat belas kabupaten itu dengan.

Keempat kabupaten itu ialah Nduga (4,64 %), Dogiyai (51,61 %), Lanny Jaya (59,07 %), Intan Jaya (61,57 %), Mamberamo Raya (62,65 %), Jayawijaya (70,25 %), Tolikara (71,18 %), Yalimo (72,63 %), Pegunungan Bintang (72,75%), Yahukimo (72,82 %), Sarmi (72,84 %), Nabire (79,80 %), Puncak Jaya (85,02 %) Merauke (85,86 %.

“Kami berharap hingga Desember 2019 ini, anak-anak Papua dari 0-15 tahun semuanya bisa mendapat PIN Polio berkat kebijakan menyewa alat transportasi dari Kemenkes ini. Ini bukti bahwa negara, dalam hal ini Kemenkes betul-betul peduli pada kesehatan anak-anak Papua agar tidak mendapat kasus polio pada masa yang akan datang,” kata Aloysius.

Menurut Aloysius, guna menyukseskan kebijakan ini, pihak Kemenkes akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan di keempat belas kabupaten saat turun menmberikan pelayanan imunisasi. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada para bupati dan kepala dinas kesehatan kabupaten agar berkomitmen membantu Dinkes Papua dan Kemenkes guna menuntaskan pelayanan PIN Polio.

“Kita juga akan sewa speed boat atau motor laut yang kecil bisa menjangkau sungai dan kali. Anak-anak Papua harus bebas polio. Kita akan buat sejarah baru bahwa anak-anak Papua semuanya mendapat imunisasi,” tambahnya. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *