Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Sumber Foto: Tirto.id)

JAYAPURA (PB/COM)—Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah tiba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/9) sore dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI AU.

Kapolri direncanakan akan berkantor sementara di Makodam Cenderawasih selama sepekan ke depan guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif pasca kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura dan beberapa Kabupaten lainnya di Papua dan Papua Barat. Begitu pun dengan Panglima TNI yang akan berada di Papua selama tiga hingga empat hari ke depan.

Kedua pimpinan tertinggi TNI/Polri ini dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada para Pejabat di lingkungan TNI Polri, Selasa malam. Lalu pada Rabu (04/09/2019),  keduanya dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Wamena Kabupaten Jayawijaya selanjutnya pada Kamis, keduanya akan mengunjungi Mimika

Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH menjawab pers di VIP Room Bandara Sentani, Selasa (03/09/2019) sore.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH menyambut baik rencana Kapolri dan Panglima TNI yang akan berkantor sementara di Papua. Menurutnya, ini membuktikan negara hadir di Papua saat situasi keamanan sedang tidak kondusif.

“Ini adalah tugas negara, tentunya kami menyambut baik,” ujar Gubernur Lukas menjawab pers di VIP Room Bandara Sentani, Selasa (03/09/2019) sore.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda juga menyambut baik keberadaan Kapolri dan Panglima TNI selama beberapa hari ke depan di Papua.

“Panglima dan Kapolri ada di Papua, tidak apa. Sebab mereka kan datang untuk melihat langsung situasi kondisi yang terjadi di Papua. Untuk kemudian nanti mereka bisa ambil keputusan seperti apa ke depan,” ujar Yunus.

Ketua DPR Papua DR. Yunus Wonda, MH.

Kendati demikian, Politisi Partai Demokrat ini menyayangkan banyaknya personil TNI Polri yang diturunkan ke Papua pasca rusuh terutama di Kota dan Kabupaten Jayapura.

“Jumlah pasukan yang dikirim ke Papua cukup besar. Ini kondisi (rusuh) sudah terjadi, baru ada penambahan pasukan. Tapi ini kan kewenangan dari pusat, dan mungkin mereka punya pertimbangan khusus terkait situasi keamanan di Papua,” tegas Yunus

Dia menilai, penempatan pasukan yang cukup banyak justru akan menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat.

Sejumlah personil keamanan yang bersiaga di sepanjang jalan utama Kota Sentani, Selasa (03/09/2019)

“Sebenarnya ini hanya akan membuat ketakutan, bukan hanya orang Papua, tapi juga non papua, yang kemudian bertanya tanya sebenarmya apa yang sedang terjadi di Papua. Ini seperti situasi genting skali, di Jayapura seperti kita sedang berada di jalur gaza. Di sepanjang jalan, kita lihat banyak pasukan TNI Polri berjaga jaga dengan bersenjata lengkap,” jelasnya

Menurutnya, Pangdam Cenderawasih dan Kapolda sebenarnya mampu menyelesaikan masalah ini tanpa perlu Panglima maupun Kapolri turun tangan sampai harus berkantor sementara di Papua

“Kami harus apresiasi apa yang sudah dilakukan (Pangdam dan Kapolda), tapi ini kembali lagi adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Yunus

Di kesempatan itu Yunus mengajak seluruh masyarakat di bumi cenderawasih, baik orang asli papua maupun non Papua untuk bersama sama menjaga papua tetap aman dan kondusif.

“Kita jangan mudah terpengaruh dan terpancing oleh isu isu yang ditebarkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Papua kacau. Jangan sampai peristiwa Ambon dan Poso terjadi, itu tidak boleh,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat mengirim ribuan personil TNI/Polri pasca demo anti rasisme berujung anarkis di Jayapura, Kamis (29/08/2019). Ribuan masyarakat Papua yang turun berunjuk rasa kali kedua melawan tindak persekusi dan rasisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya, Malang dan Semarang itu dinodai oleh aksi pelemparan dan pembakaran sejumlah fasilitas perkantoran, toko, ruko dan warung serta aksi penjararahan. (Andi/Gusty)

 

Facebook Comments Box