Deklarasi Damai di Jayapura Sepakat Tolak Kelompok Separatis dan Radikalis di Bumi Cenderawasih

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib bersama 11 paguyuban, serta tokoh pemuda, perempuan dan adat.

JAYAPURA (PB.COM)-Pemerintah Daerah Papua, TNI/Polri, perwakilan tokoh agama,  tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan 11 paguyuban yang mendiami Kota Jayapura menyatakan sikap tegas menolak adanya kelompok separatis dan kelompok radikal di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih, Papua.

Penolakan ini menjadi salah satu poin dari empat poin Deklarasi Damai yang diinisiasi oleh Kapolri dan Panglima TNI, demi kedamaian di Tanah Papua. Ini setelah meningkatnya eskalasi keamanan di sejumlah wilayah di Papua seperti Kota Jayapura, Deiyai, Mimika, dan Jayawijaya sejak pertengahan Agustus lalu, yang dipicu tindak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Kegiatan Deklarasi Damai ditandai dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh Gubernur Papua, Ketua DPRP, MRP dan jajaran Forkopimda lainnya, TNI/Polri, Walikota Jayapura, Bupati Merauke serta perwakilan 34 komponen masyarakat.

Deklarasi berlangsung di Jayapura, Kamis (05/09/2019) malam, dan disaksikan langsung oleh KapolriJenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Adapun tiga poin lainnya dalam deklarasi yang dibacakan Ketua MRP, Timotius Murib adalah pertama, sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah papua. Kedua, sepakat untuk hidup  berdampingan, rukun damai dengan penuh kasih sayang. Ketiga, sepakat untuk tidak terpengaruh oleh isu isu yang tidak benar.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH memberikan apresiasi terhadap ide deklarasi kesepakatan bersama ini.

Gubernur Lukas saat menjawab wartawan usai Deklarasi Damai.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar atas ide pertemuan ini,” kata Lukas dalam sambutannya.

Dia berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua ini.

“Siapapun dia, berasal dari golongan manapun dia, memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah nusantara, termasuk di Papua. Apapun itu, kami sudah sepakat untuk hidup berdampingan di tanah ini,” ucapnya.

Stabilitas Keamanan Penting

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan menjaga stabilitas keamanan lebih penting daripada Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

“Belajar dari pengalaman konflik yang ada di luar Papua  seperti konflik poso dan Ambon, maupun di luar negeri seperti di Afganistan dan Syiria, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di Papua,” kata  Kapolri Tito.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib.

Oleh karena itu, kata Kapolri, penambahan personil keamanan ke Papua bertujuan agar memberikan rasa aman bagi warga di Papua.

“Sehingga ketika terjadi gangguan, kami merasa terpanggil untuk menjaga keamanan di Tanah Papua ini,” tukasnya.

Menurut Tito, meski telah dilakukan deklarasi damai, pihaknya akan terus memonitor kondisi yang ada di Papua. Sedangkan untuk aparat keamanan yang diperbantukan ke Papua akan tetap disiagakan hingga situasi benar benar aman.

“Di Jakarta beberapa waktu lalu saat Pilpres dan Pileg, kita lakukan pengamanan hingga 2 bulan lebih karena gejolak politik yang cukup kuat. Nah ini sama halnya yang terjadi di Papua,” bebernya.

Tito berpesan kepada semua pihak agar tetap menjaga dan terus membangun koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang ada di Papua.

Sementara itu Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan deklarasi ini  mengingatkan bahwa kita adalah keluarga sebangsa dan setanah air Indonesia.

“Perbedaan satu sama lain adalah untuk saling melengkapi dan menjadi satu kekuatan,” katanya.

Untuk diketahui, sepekan terakhir, kondisi keamanan Kota Jayapura tidak stabil. Hal ini dipicu oleh aksi unjuk rasa kecam rasisme pada Kamis (29/08/2019) yang berujung anarkis. Ribuan massa yang melakukan aksi jalan kaki dari kawasan Abepura menuju kantor Gubernur Dok II Jayapura bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan, pengrusakan, pembakaran dan penjarahan terhadap bangunan toko, sekolah, kantor pemerintahan dan swasta, rumah warga dan kendaraan yang berada di sepanjang jalan yang dilaluinya.

Kawasan yang dilalui pendemo adalah Abepura, Kotaraja, Entrop, Aragapura, Pelabuhan hingga ke kawasan Dok V Bawah. Adapaun aset pemerintah yang dibakar pendemo, di antaranya kantor MRP, kantor KPU, GraPari Telkomsel, kantor BMKG dan kantor Bea dan Cukai.

Buntut aksi anarkis ini, lima warga dikabarkan tewas. Sebanyak 3500 personil TNI Polri diturunkan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura. Bahkan sejak Selasa (03/09/2019), Kapolri dan Panglima TNI memutuskan berkantor sepekan di Jayapura agar langsung memantau dan mengendalikan keamanan di wilyah ini. (Andi/Gusty)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *