Tim Litbang Kementerian PUPR Periksa Kondisi Fisik 4 Bangunan Pemerintah yang Terdampak Demo

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersama tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan fisik terhadap empat bangunan pemerintah yang terdampak demo anarkis, Kamis (29/8/2019) lalu.

JAYAPURA (PB.COM) – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersama tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan fisik terhadap empat bangunan pemerintah yang terdampak demo anarkis, Kamis (29/8/2019) lalu. Empat bangunan yang disurvey adalah kantor KPU Papua, Bea Cukai, gedung MRP dan bengkel Lapas Abepura.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Cornelis Sagrim, saat ditemui di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Sabtu (7/9/2019) siang, menjelaskan, pihaknya bersama tim Litbang Kementerian PUPR telah melakukan survey, sejak Jumat (6/9/2019) kemarin, di Kantor KPU Papua, yang rusak berat akibat terbakar saat aksi demo anarkis beberapa waktu lalu.

“Jadi kami melakukan survey ke Kantor KPU Papua, Bea Cukai, MRP dan Lapas yaitu pada bengkelnya. Sesuai perintah Presiden Jokowi kepada Menteri PUPR, sebagai kementerian yang bertanggungjawab terhadap bangunan infrastruktur, menteri juga sudah langsung mengunjungi objek-objek yang terdampak aksi demo anarkhis, Kamis 29 Agustus lalu. Menteri juga sudah bertemu langsung dengan bapak Gubernur Papua Lukas Enembe, pak Sekda Hery Dosinaen dan dilaporkan langsung ke Presiden Jokowi,” terang Sagrim.

Katanya, Kementerian PUPR yang akan menangani rehabilitasi bangunan-bangunan pemerintah yang rusak akibat demo massa. “Salah satu visi kami adalah yang terkait dengan pembangunan gedung. Jadi kalau menteri sudah sampaikan ke pusat, kami sebagai wakil kementerian yang ada di provinsi akan melaksanakan perintah menteri,” ujarnya.

Merespons perintah presiden, gerakan cepat dari kementerian PUPR dan kepala Litbang adalah langsung menurunkan tim untuk melakukan penelitian atau justifikasi teknis terhadap bangunan. Jadi pihaknya menunggu rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Litbang.

Ia menjelaskan, Litbang kerjanya cepat, sehingga begitu selesai penelitian langsung melakukan analisis dan dalam waktu beberapa hari ke depan sudah bisa dapat hasil. “Kami dari balai juga gerakan cepat sekarang, karena diperintahkan untuk minggu depan sudah pekerjaan pembersihan pada bangunan yang rusak,” ucap Sagrim.

Perbaikan kembali terhadap bangunan rusak, ini menurutnya jika bangunannya satu lantai, pihaknya lakukan renovasi untuk satu lantai, tidak lebih dari itu tetapi secara kontruksi mungkin gedung baru jauh lebih baik dari bangunan awal.

Kerja dari Litbang ini, lanjutnya, sesuai dengan metodologi, harus lihat struktur bangunannnya, harus tes dengan alat yang tersedia, dan akan analisis karena rekomendasi yang diberikan nanti sifatnya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga harus secara detail rusaknya seperti apa, fondasinya, kolomnya, baloknya, semua harus diuji. Kekuatan beton pun, kalau dirasa sudah tidak bisa dipertahankan maka direkomendasikan untuk harus dibongkar.

“Biayanya terkait dengan hasil rekomendasi. Kalau pembongkaran berarti harus dihitung juga biayanya, kemudian hingga bangun baru. Kalau hanya rehap saja tanpa perlu dibongkar, maka tinggal lanjutkan pekerjaan rehab,” sambungnya.

Ketika ditanya terkait waktu yang sudah sangat dekat dengan pelaksanaan PON 2020 sehingga pembangunannya apakah melalui tender atau penunjukan langsung, Sagrim menjelaskan, karena ini kategorinya bencana sosial maka pihaknya akan meminta payung hukumnya untuk melakukan penunjukan.

“Untuk penunjukan ini sudah ada arahan dari menteri untuk BUMN bisa menghandel cepat sehingga yang nanti akan melakukan pekerjaan adalah kontraktor Waskita Karya dan PP yang sementara ini sedang bekerja di venue PON. Kita minta sebagian untuk segera mengerjakan empat lokasi bangunan rusak ini secara paralel,” ungkap Sagrim. Empat bangunan ini, yang paling parah kerusakannya adalah kantor bea cukai dan gedung KPU Papua dengan dua lantai, disusul kantor MRP dam Lapas Abepura.

Jadi pihaknya akan bagi satu kontraktor menangani dua gedung, misalnya Waskita Karya menangani gedung KPU dan Bea Cukai, maka PP akan menangani gedung MRP dan bengkel Lapas Abepura.

Untuk gedung KPU, katanya kemudian, ada permintaan dari Gubernur dan Sekda Papua, kalau bisa dari gedung awal dua lantai, bisa dibangun menjadi tiga lantai namun dari kementerian menyanggupi untuk membangun dua lantai.
Sagrim optimis pekerjaab pbisa selesai sebelum PON karena ini pekerjaan yang tidak terlalu berat.

“Kita sudah bisa mulai dengan tahapan-tahapannya. Ini sudah langsung bisa action, proses administrasi bisa berjalan secara parallel, fisiknya juga sudah bisa dikerjakan. Kontraktor kami sudah panggil Rabu kemarin, sudah arahkan dan sudah kasih petunjuk-petunjuk dari menteri, termasuk perintah menteri untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Rabu pekan depan, tambah Sagrim, pihaknya diundang untuk mengekspos hasil penelitian ini di pusat.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Tekhnis di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Kementerian PUPR, Rusli dari tim Litbang, menjelaskan, tugas litbang adalah melakukan survey awal untuk mengetahui gambaran umum dampak dari kebakaran terhadap struktur bangunannya. “Nanti dari survey kita bisa buat kesimpulan untuk rekomendasi berdasarkan kondisi bangunan. Kalau memang butuh penelitian lanjutan, kita akan lakukan dengan lebih detail lagi, kalau memang penyelidikan awal sudah sesuai, bisa segera dikerjakan,” terangnya. (Frida Adriana)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *