Soroti Pertemuan 61 Tokoh Dengan Presiden, Gubernur Papua: Kapasitas Mereka Apa?

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

JAYAPURA (PB.COM)-Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH kembali menyoroti pertemuan 61 orang yang bertemu Presiden Joko Widodo, pada Selasa (10/9/2019) lalu. Ia menilai ke-61 tokoh itu tak memiliki kapasitas dan sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial seperti pembangunan istana presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.

Hal ini disampaikan Gubernur Lukas, Sabtu (14/9/2019) menanggapi pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto yang menyebutkan 61 orang itu sudah disaring dan mereka benar-benar tokoh masyarakat.

“Jika kemarin mereka menyampaikan akar persoalan Papua, kita terima. Mereka lupa bagaimana ratusan ribu orang Papua telah mati karena persoalan Papua ini. Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah,” tegas Lukas.

Menurut Lukas, pemerintah pusat bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu presiden agar persiapannya lebih matang dan apa yang dibicarakan dengan presiden benar-benar menyentuh akar persoalan.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah pusat bijak dalam mencari solusi penyelesaian masalah Papua. Penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa melihat akar persoalan. Demikian juga aktor-aktor yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan ini seharusnya memiliki kapasitas yang jelas dan mewakili seluruh komponen rakyat Papua.

“Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Disini ada Forkompimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-Ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menilai, pertemuan pemerintah pusat dengan 61 orang Papua tersebut bukan saja tidak jelas namun juga bukan sebuah solusi yang bijak melainkan dilakukan untuk kepentingan tertentu.

“Saya menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah dimana mereka bertugas,” katanya.

Terkait usulan pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Lukas Enembe mengatakan kalau mau memekarkan Papua, sekaligus saja dimekarkan menjadi tujuh provinsi sesuai wilayah adat masing-masing dengan status otonomi khusus bagi masing. (Gusty Masan Raya/PR)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *