Pemprov Papua Bakal Gandeng Uncen untuk Kajian Otsus  

Pertemuan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Rektor serta akademisi Uncen di Gedung Negara Jayapura.

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk melakukan kajian terkait pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang akan berakhir pada 2021 mendatang.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, hasil kajian Uncen nantinya yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi Papua untuk dibawa ke pemerintah pusat.

“Pascaberakhirnya otsus itu, akan kita kaji. Jadi  kita nanti berbicara tidak diluar konteks dari kajian uncen.  Apapun yang akan kita bicara nantinya berdasarkan kajian Uncen,” ujar Gubernur saat ditemui pers usai menggelar pertemuan dengan Rektor Uncen dan para akademisi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Komnas HAM di Gedung Negara Dok V Jayapura, Kamis (10/10/2019).

Gubernur mengemukakan alasan menggandeng Uncen, karena ini berbicara mengenai kapasitas daerah dan Uncen yang paling paham permasalahan di Papua.

“(Mendagri telah gandeng LIPI untuk kajian pelaksanaan otsus?) ini kita bicara kapasitas daerah, dan Uncen yang paling tahu permasalahan yang dihadapi saat ini di Papua,” kata Gubernur.

Di tempat yang sama, Rektor Uncen, Apollo Safanpo Dr.Ir ApoloSafanpo, ST.MT menuturkan, otonomi khusus bagi Provinsi Papua akan segera berakhir. Sehingga perlu dilakukan kajian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan masyarakat pascaotonomi khusus di Papua tahun 2021.

“Setelah 2021, anggaran otsus akan dikurangi secara bertahap sampai selesai tahun 2025 dan artinya selanjutnya otsus tidak ada,” kata Apolo.

Menurutnya, jika ada undang undang namun tidak ada kewenangan dan juga anggaran pelaksanaan, maka itu sama saja tidak ada undang-undang.

“Sehingga perlu dilakukan kajian, bagaimana pelaksanaan pemerintahan bagi Provinsi Papua pasca otsus berakhir,” ujar Apolo.

Terkait waktu dimulainya pengkajian, sebut Apolo, belum ditentukan. Namun akan dimulai secepatnya.

“Gubernur sudah memerintahkan Sekertaris Daerah untuk segara langsung mengkomandoi,” terangnya.

 Disinggung apakah dalam kajian nantinya akan didorong terkait dana otsus, Apolo menegaskan, soal anggaran (dana) pada dasarnya hanyalah sebagai pendukung dalam program Otsus.

“Sebenarnya yang terpenting adalah ide apa dalam mengimplementasikan setiap program. Nah dalam mengimpementasikan itu tentunya butuh biaya. Jadi yang terpenting dalam otsus adalah program pembangunan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat,” tegas Apolo. (Andi/Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *