Pengusaha Kayu Orang Asli Papua jadi Pergumulan Gubernur Papua

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa mewakili Gubernur Papua saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Rehabilitasi Lahan dan Kebakaran Hutan Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (29/10/2019) malam.

JAYAPURA (PB.COM) – Pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Papua harus membawa berkah kepada masyarakat asli Papua. Soalnya, masyarakat asli selama ini belum benar-benar merasakan manfaat dari hutan Papua.

Hal ini ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa mewakili Gubernur Papua saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Rehabilitasi Lahan dan Kebakaran Hutan Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (29/10/2019) malam.

Menurutnya, selama ini masyarakat Papua belum benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan hutan Papua. Dia mencontohkan Papua punya hutan kayu yang besar, tetapi jarang ada Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi pengusaha kayu atau pengusaha penggergajian kayu atau Somel (Sawmill).

“Saya sendiri beli kayu dari teman orang Toraja yang punya somel, saya tanyakan apakah ada orang asli Papua punya somel, katanya tidak ada,” aku Doren.

Oleh karena itu, Doren dengan tegas minta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kabupaten/kota kedepan harus bisa orbitkan anak-anak asli Papua untuk menjadi pengusaha kayu.

“Dinas Kehutanan coba programkan, berikan masyarakat mesin pemotong kayu, berdayakan masyarakat agar hutan kayu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Menanggapi tantangan Asisten I Sekda Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray mengakui jika menjadikan Orang asli Papua sebagai pengusaha kayu jadi pergumulan Gubernur Papua, bagaimana orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri.

Oleh karena itu, sejak tahun 2015 lalu, Gubernur telah bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan dan permintaan ketika itu bahwa tolong kasih izin untuk orang asli Papua bagaimana orang asli Papua punya sawmill sendiri, “Namun sampai hari ini kami masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan tersebut,” akunya.

Namun demikian, lanjut Ormuseray, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan KPK RI dan didukung oleh mitra pembangunan lain untuk melakukan pendekatan dengan Kementerian Kehutanan sehingga diharapkan dalam waktu dekat atau pada periode kedua kepemimpinan presiden bisa memperhatikan kepentingan masyarakat Papua untuk mendapatkan akses legal, sehingga masyarakat bisa tebang kayu sendiri.

“Kalau masyarakat bisa menebang kayu sendiri, tentu dapat meningkatkan kehidupan mereka, dan itu menjadi poin penting, maka kami harapkan dukungan dari semua mitra kehutanan, mari kita bersama-sama berjuang agar izin pengelolaan kayu oleh masyarakat adat bisa dikeluarkan Kementerian Kehutanan dalam tahun ini,” tandasnya. (Andi/Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *