Jika  Masih Berkonotasi Negatif, Hasto Siap Ubah Program KB di Papua Dengan Nama Lain

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) didampingi Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP.M.Si dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si saat memberi keterangan kepada pers di Jayapura, Senin (18/11/2019).

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menegaskan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana di Papua tidak membatasi jumlah anak melainkan mengatur jarak kelahiran. Sebab jumlah populasi penduduk di kedua provinsi paling Timur ini sangat kecil, sedangkan wilayah geografisnya sangat luas.

“Kami harus keluarkan kekhususan untuk Papua ini dalam bentuk grand desain dan itu akan kita konekkan dengan Bappenas. Kami membawa konsep bahwa setiap program tidak bisa one size for all, tidak bisa diseragamkan dengan ukuran dari Jakarta. Jadi jumlah anak tidak kami tekankan hanya dua seperti daerah lain. Yang penting atur jarak kelahiran sehingga anak yang lahir maupun ibu yang melahirkan sehat, minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun,” kata dr Hasto didampingi Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP.M.Si dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si saat memberi keterangan kepada pers di Jayapura, Senin (18/11/2019).

Menurut Hasto, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Papua janganlah dipersepsikan dengan kontrasepsi dan pembatasan jumlah anak. Bahkan, jikalau memang masyarakat Papua sangat alergi dengan istilah KB karena berkonotasi negatif, ia pun siap mengubahnya dengan nama yang lain seperti Keluarga Sehat atau Keluarga Sejahtera.

“Kami ingin membuat rebranding guna menegaskan bahwa untuk Papua, kami sama sekali tak batasi jumlah anak dalam keluarga. Kami sangat mengerti bahwa Papua tanahnya sangat luas dan penduduknya masih sangat sedikit,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto ingin agar Pemerintah Provinsi Papua melalui instansi teknis seperti Bappeda bersinergi dengan BKKBN untuk membuat grand desain pembangunan kependudukan dan keluarga di Provinsi Papua yang berbasis kearifan lokal. Hal ini untuk mengetahui pola populasi penduduk di setiap wilayah di Papua sekaligus menghindari penyeragaman program KB di seluruh Indonesia yang menganut prinsip one size for all.

“Selain itu, di tahun 2020 kita akan lakukan pendataan keluarga melibatkan kader-kader di desa dan kecamatan. Kami ingin me-maping data, KK ini jumlah anaknya berapa. Ini untuk menopang grand desain pembangunan keluarga. Kepentingan kami adalah untuk kesejahteraan keluarga di Papua,” kata Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto juga menegaskan bahwa program Kampung KB yang menjadi salah satu program unggulan BKKBN sejak 2016 akan terus dijalankan. Sebab Kampung KB ini bukanlah kampung kotrasepsi melainkan kampung yang dibangun untuk membuat keluarga sehat dan sejahterah, dimana sejumlah intansi pemerintah dan swasta bersama-sama secara keroyokan membangun kampung itu.

“Dan sesuai visi misi Presiden Jokowi, kampung KB ini kebanyakan yang di wilayah terisolir dan pinggiran. Konsep baru yang ingin kami wujudkan ke depan di Kampung KB adalah center of excellence family happiness. Dulu konsep center of excellence family welfare karena orang masih memikirkan kepentingan perut. Selain itu, ke depan, kami juga akan lakukan rebranding di tingkat pusat dan daerah,” tutur Hasto.

 

Diapresiasi Pemprov Papua

Komitmen dan kebijakan baru yang dilakukan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) bagi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Papua berbasis kearifan lokal mendapat apresiasi Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP.M.Si.

Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP.M.Si memberikan keterangan kepada wartawan.

“Rekonstruksi kebijakan yang sentralistik kepada kekhususan lokal Papua seperti ini yang yang sangat kami harapkan. Sebab kita semua tahu, jumlah penduduk Orang Asli Papua sangat sedikit sedangkan wilayah Papua sangat luar, tiga kali pulau Jawa. Atas nama Gubernur, kami sangat mengapresiasi kebijakan Pak Kepala BKKBN ini,” ujar Sekda Hery di hadapan wartawan.

Menurut Hery, pemikiran dr. Hasto sejalan dengan konsep pembangunan kependudukan di Provinsi Papua era Gubernur Lukas Enembe. Sejak memimpin Papua, Lukas Enembe sudah menaruh perhatian terhadap populasi penduduk, terutama Orang Asli Papua yang sangat sedikit, salah satunya lewat Program Gerbang Mas Hasrat Abadi dimana di dalamnya ada program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang secara khusus memperhatikan kesehatan ibu dan anak.

“Kami menyambut baik rencana BKKBN yang ingin melakukan pendataan keluarga di Papua tahun 2020. Kami akui bahwa hingga kini kita belum punya data yang tegas dan jelas tentang jumlah Orang Asli Papua,” ujar Hery.

Ia mengatakan, beberapa tahun lalu Gubernur Lukas sudah meminta para bupati dan walikota untuk melakukan pendataan Orang Asli Papua namun hingga hari ini  para kepala daerah belum memberikan raport karena ada kepentingan politik di balik data itu.

“Dengan adanya data ini menjadi dasar kita juga ketika mengevalusasi atau merevisi Undang-Undang Otsus,” kata Hery.

Sejak dilantik menjadi Kepala BKKBN 2 Juli 2019, dr. Hasto Wardoyo baru pertama kali ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua pada Senin (18/11/2019). Adapun sejumlah agenda Hasto selama berada di Papua yakni menggelar Diskusi Terarah bersama Forkopimda, instansi terkait dan mitra guna mendengar masukan konsep pembangun KB yang tepat di Papua, melakukan talkshow di TVRI Papua.

Selanjutnya, esok Selasa (19/11/2019) Hasto yang didampingi Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dr. dr. M. Yani, M.Kes  dan rombongan akan berkunjung ke Kampung KB Warbo di Arso 7 untuk berdialog dengan masyarakat transmigrasi di sana sebelum bertolak ke Manokwari, Papua Barat. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *