Pendekatan Program KB Harus Berbasis Kearifan Lokal Papua

Suasana Diskusi Terarah yang digelar BKKBN menghadirkan Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Senin (18/11/2019) di SwissBel Hotel, Jayapura.

JAYAPURA (PB.COM)—Guna menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Papua, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal di setiap wilayah adat. Sebab Provinsi Papua yang sangat luas dengan dihuni dua ratus lebih suku ini memiliki lima wilayah adat, antara lain Tabi, Saereri, La Pago, Mee Pago dan Anim Ha dengan budaya dan karakter yang berbeda-beda.

Hal itu disampaikan Pembantu Rektor IV Uncen Fredrik Sokoy, S.Sos.M.Si dalam Diskusi Terarah yang digelar BKKBN menghadirkan Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Senin (18/11/2019) di SwissBel Hotel, Jayapura.

Fredrik Sokoy, S.Sos.M.Si (baju putih) didampingi Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dan Asisten II Setda Papua DR. H. Muh Musa’ad.

Menurut Sokoy, de facto program KB di Papua adalah isu yang sangat sensitif bagi kalangan masyarakat. Sebab stigma terhadap program ini sudah negatif yakni  membatasi jumlah keturunan. Sementara kenyataan menunjukkan populasi penduduk Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) sangat rendah di tengah wilayah geografisnya yang maha luas.

“Maka yang harus dilakukan adalah pendekatan berbasis budaya, agama, seni dan sebagainya di setiap wilayah adat. Kita harus me-reimage tentang institusi dan tema yang akan dibawakan. Sehingga ketika kampanye KB, masyarakat Papua bisa tertarik dan mendengarkan. Padahal ada banyak nilai baik dari program ini. Kedua, reorientasi dari program kita. Jadi kita butuh pendekatan adat, marga, keret harus penting,” tegas Sokoy.

Selain itu, menurut Sokoy, salah satu pendekatan yang dilakukan ialah bukti dan contoh. Misalnya di Program Kampung KB, dimana program ini bukan untuk bicara kontrasepsi tapi di dalamnya ada perencanaan bersama dan sinergi dari sejumlah dinas dan swasta yang terbukti membantu menyejahterahkan keluarga di kampung itu.

“Nah kampung atau keluarga contoh ini akan membawa dampak yang sangat besar ketertarikan dari masyarakat di kampung lain untuk mengikutinya,” katanya.

Anggota DPR Papua Natan Pahabol.

Anggota DPR Papua Natan Pahabol meminta agar Kepala BKKBN RI bisa menambah anggaran untuk Perwakilan BKKBN Papua. Dengan demikian, kinerja mereka lebih  maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan ke lima wilayah adat di Papua.

“Sempat viral kita dengar ada pernyataan Bupati Maybrat di Papua Barat yang keluarkan aturan wajibkan laki-laki Papua kawin lebih dar satu istri. Ini kontroversi, sementara agama melarang. Nah BKKBN  harus mencari solusi bagaimana soal kegelisahan masyarakat seperti ini terkait kependudukan,” kata Pahabol.

Menurut Pahabol, dulu memang para kepala suku di Papua rata-rata memiliki istri lebih dari satu. Tapi sejak nenek moyang Papua menerima Injil, kebiasaan ini ditinggalkan dimana monogami yang dianut. Herannya, saat ini malah banyak anak muda Papua yang kurang punya keturunan.

“Saya berharap agar dengan forum ini, harus perkuat sosialisasi ke kabupaten. Saya usulkan di setiap wilayah adat ada semacam kantor UPT dari BKKBN selain Perwakilan BKKBN Provinsi demi menyukseskan program penguatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga Papua,” katanya.

Malaikat Alpius Tabuni selaku kepala suku Pegunungan Tengah mengatakan memang tak bisa dipungkiri masyarakat Papua masih sangat alergi tentang program KB di Papua karena pemahaman mereka yang rendah.

Kepala suku Pegunungan Tengah Papua, Malaikat Alpius Tabuni.

“Karena itu, saya sangat sangat mengapresiasi kebijakan dari Kepala BKKBN yang baru dr. Hasto yang berkomitmen datang ke Papua dan siap membangun KB di sini sesuai kearifan lokal Papua. Program ini luar biasa karena tidak membatasi jumlah anak hanya dua. Orang Papua harus sehat dan sejahtera. Kami di Papua ini Otonomi Khusus, dan alamnya kaya, berkelimpahan,” tegas Tabuni.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kota Jayapura Betty Pui mengatakan salah satu kendala di Papua adalah struktur dinas teknis OPD di kabupaten-kabupaten. Jika ada kabupaten yang memiliki dana yang cukup maka mereka telah membentuk Dinas KB tersendiri dengan nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Namun bagi kabupaten lain yang tidak memiliki dana, KB masih digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak seperti di Kota Jayapura.

“Itu salah satu kendala di Papua. Hal lain, saya melihat, harusnya kegiatan diskusi yang menghadirkan Kepala BKKBN Pusat ini dihadiri oleh lebih banyak tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan. Sebab mereka ini yang selama ini kami hadapi. Kalau soal dana, sejauh ini dana APBN untuk kami cukup besar dan kami komitmen untuk terus membangun kesejahteraan keluarga di Kota Jayapura,” kata Betty.

Diskusi Terarah bertajuk Penguatan Komitmen Membangun Program KKBPK Kearifan Lokal ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungan Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) selama dua hari di Jayapura. Sejumlah mitra BKKBN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Sentani hadir dalam kegiatan ini. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *