Lesman Tabuni: Saya Setuju Istilah Keluarga Berencana Diganti Dengan Keluarga Sehat

Kepala Suku Pusat Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua di Kota Jayapura, Lesman Tabuni.

JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Suku Pusat Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua di Kota Jayapura, Lesman Tabuni, SKM.M.Kes mengatakan pihaknya menyetujui wacana pergantian istilah program Keluarga Berencana (KB) di Papua dengan Keluarga Sehat sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) untuk menghindari resistensi masyarakat Papua atas program tersebut.

“Kami setuju istilah Keluarga Berencana menjadi Keluarga Sehat, lalu  nama Kampung KB menjadi Kampung Sehat. Kmeudian, aktifkan kader-kader kampung dan distrik. Aktifkan juga Posyandu supaya beberapa program kesehatan bersinergi dan berkolaborasi dengan pola tingkatkan informasi tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak melalui Penyuluhan Posyandu,” kata Lesman melalui pesan whatsappnya, Senin (18/11/2019).

Menurut Lesman, pembangunan keluarga di Papua ke depan harus menggunakan konsep metode pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal.  Untuk itu, ia menyarankan agar BKKBN harus proaktif dan kreatif untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menyesuaikan pola sosio antropologis Papua dengan karakteristik masyarakat masing-masing suku, keret dan marganya. Ini dilakukan agar program KB diterima masyarakat.

“Dan itu kita butuh data keluarga. Saya dengar tahun depan BKKBN mau melakukan pendataan keluarga. Itu hal yang bagus. Saran kami, buatlah pemetaan Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP. Tujuannya supaya melihat sasaran program Kampung Sehat, Distrik Sehat, Kabupaten/Kota Sehat, Provinsi Sehat dan Indonesia Sehat. Indikatornya keluarga sehat dengan pendekatan data berbasis bukti,” ujar Lesman.

Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dalam keterangannya kepada pers di Jayapura saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua, Senin (18/11/2019) mengatakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Papua janganlah dipersepsikan dengan kontrasepsi dan pembatasan jumlah anak. Bahkan, jikalau memang masyarakat Papua sangat alergi dengan istilah KB karena berkonotasi negatif, ia pun siap mengubahnya dengan nama yang lain seperti Keluarga Sehat atau Keluarga Sejahtera.

“Kami ingin membuat re-branding guna menegaskan bahwa untuk Papua, kami sama sekali tak batasi jumlah anak dalam keluarga. Kami sangat mengerti bahwa Papua tanahnya sangat luas dan penduduknya masih sangat sedikit,” kata Hasto. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *