Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH
JAYAPURA (PB) – Pelantikan bupati/wakil bupati terpilih Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya bakal dilaksanakan di daerah masing-masing.
Hal ini dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH ketika melantik Bupati/Wakil Bupati Tolikara dan Kepulauan Yapen di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, baru-baru ini. “Untuk pelantikan Bupati Tolikara dan Kepulauan Yapen, memang saya mau lantik di kabupaten tetapi kedua bupati baik bupati Tolikara maupun Kepulauan Yapen, minta supaya kita lantik di Jayapura,” akunya.
Lukas Enembe menjelaskan, pelantikan Bupati/Wakil Bupati Intan Jaya dan Puncak Jaya bakal dilaksanakan pada bulan November dan Desember. ”Kita lakukan pelantikan di Intan Jaya dan Puncak Jaya, karena mereka ini sama Tolikara, model sama PSU (Pemungutan Suara Ulang) berulang-ulang, sehingga kita harus lantik disana dan menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut,” jelasnya.
Di sisi lain mantan Bupati Puncak Jaya ini mengingatkan semua pihak, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bersifat final dan mengikat, oleh sebab itu pihaknya meminta kepada semua pihak untuk menghormati putusan MK. ”Putusan MK itu sah, jadi jangan melawan putusan itu, kita harus hormati, pilkada sudah selesai, sekarang saatnya membangun, jangan sampai konflik berkepanjangan lagi, ini harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Polda Papua Bentuk Tim Mediasi
Sementara itu, Polda Papua dalam waktu dekat akan membentuk tim mediasi guna mengatasi setiap persoalan di masyarakat yang mencuat akhir-akhir ini pasca-Pilkada Serentak 2017, terutama di Tolikara dan Intan Jaya. Tim ini melibatkan lintas profesi, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Dalam pertemuan antara Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar bersama Forkompinda Papua, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (17/10/2017), kata Kapolda, Tim mediasi ini akan mengedapkan mengatasi kemungkinan timbulnya aksi dari masyarakat, terutama pasca-Pilkada di Intan Jaya dan Tolikara.
“Tim mediasi ini tidak ad-hoc atau tidak temporer. Jadi tim ini tergantung dari moment yang dihadapi. Kalau sekarang berkaitan dengan pasca pilkada 2017,” bebernya. Tim mediasi ini juga akan dipersiapkan untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018 mendatang untuk mengurai berbagai silang pendapat antar pasangan calon, seperti yang terjadi dalam Pilkada sebelumnya.
Dengan demikian, diharapkan ada solusi yang baik dan tidak mengarah kepada hal-hal yang melanggar hukum atau tindakan kekerasan yang dilampiaskan masing-masing pihak. Dalam pertemuan ini juga aparat kepolisian ingin mendapatkan masukkan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi akhir – akhir ini, terutama berkaitan dengan Pilkada Intan Jaya dan Tolikara.
Nantinya pada Pilkada 2018 tentunya akan melibatkan tim mediasi ini, untuk mengurai berbagai silang pendapat, diantara pasangan calon, sehingga ada solusi yang baik yang tidak mengarah kepada hal – hal yang melanggar hukum atau tindakan kekerasan yang dilampiaskan masing – masing pihak. “Petugas keamanan juga tidak harus berbenturan dengan masyarakat. Misalkan dalam rangka penertiban, tetapi melalui dialog kita harap lebih bermartabat dengan cara ini,” tandasnya. (YMF/Ed-Fri)
