Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

JAYAPURA (PB) – Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan sepenuhnya kepada TNI/Polri untuk menyelesaikan kasus penyanderaan masyarakat sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika.

“Itu Tupoksi TNI/Polri,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe pekan kemarin, menjawab pertanyaan wartawan. Sebagai mantan Bupati Puncak Jaya, ia mengisahkan kasus – kasus seperti ini sudah dialaminya selama 10 tahun di Puncak Jaya. “Dan itu akan bertahan lama. Saya punya pengalaman 10 tahun hadapi seperti ini. setiap hari saya urus jenasah. Ini  saya alami,” akunya.

Untuk itu dirinya meminta TNI Polri harus memutuskan karena ini negara.  “Negara hadir di situ sehingga betul –betul saudara – saudara kita yang berseberangan kalau bisa mereka pasti yakin mereka akan lama disana. Itu pengalaman saya selama 10 tahun di Puncak Jaya saya hadapi seperti ini,” katanya lagi.

Gubernur meminta TNI/ Polri harus tegas dalam hal ini karena dirinya yakin aparat keamanan mempunyai kemampuan untuk mengusir mereka namun juga dapat  mendekati mereka. Disinggung soal upaya negosiasi kalau KKB ini meminta merdeka secara tegas Enembe menolaknya. “Buat apa mau negosiasi. Tidak ada titik temu nanti. Kalau minta merdeka kita tidak bisa. Ini bukan kue. Ini bukan pemekaran. Mereka mintanya merdeka,” tegasnya.

Lanjutnya, kalau pun mereka minta dialog maka ia menyarankan hendaknya dilibatkan juga saudara – saudara yang berseberangan ini di luar negeri. Hal ini untuk tuntaskan masalahnya. “Jangan hanya melibatkan Jakarta – Papua saja, ini pasti akan ribut – ribut,” sarannya. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box