Direktur I UP2KP, Agustinus Raprap menyerahkan data kebutuhan tenaga kesehatan kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw, Jumat (18/05/2018) di ruang kerjanya.
JAKARTA (PB)—Unit Percepatan Pembagunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua memperjuangkan kuota prioritas bagi tenaga SDM Kesehatan Papua pada formasi CPNS 2018 mendatang.
Permintaan itu disampaikan Tim UP2KP saat bertemu anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Jumat (18/05/2018).
“Kemarin (Kamis, 17/05/2018—Red.) kami sudah bertemu pejabat di Kementerian PAN RB dan hari ini kami datang ke Bapak selaku wakil rakyat dari Dapil Papua. Sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembangunan dan pelayanan kesehatan di Papua, kami mengamati bahwa Papua sangat butuh tenaga kesehatan yang permanen agar pelayanan lebih efektif,” kata Direktur I UP2KP Agus Raprap.
Menurut Raprap, salah satu faktor pemicu terjadinya persoalan kesehatan di Papua seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit adalah kurangnya SDM kesehatan, terutama di wilayah pedalaman. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus buka mata melihat kondisi ini dan mengambil kebijakan yang tepat dalam penentuan formasi CPNS 2018.
Suasana dialog antara Tim UP2KP dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw.
“Ada tenaga kesehatan yang sudah honor sepuluh tahun lebih belum diangkat jadi PNS. Ini yang kita dorong agar dalam formasi CPNS 2018 mereka ini juga diutamakan. Karena kalau kita harapkan tenaga kontrak atau dokter PTT saja, tidak bisa. Belum lagi mereka datang dari luar Papua dan dedikasi dan pelayanannya rendah,” timpal Direktur Harian UP2KP Esau Rumbiak.
Menjawab hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Papua, Roberth Rouw mengatakan dirinya siap mengawal masukan akan kebutuhan SDM bagi Papua yang diberikan oleh UP2KP. Sebab menurut Rouw, kesehatan adalah sektor paling urgen yang menjadi dasar pembangunan Sumber Daya Manusia.
“Saya akan pelajari data terkait kebutuhan SDM. Terima kasih kepada UP2KP yang juga turut membantu kerja saya. Saya akan kawal itu di Menpan. Tapi teman-teman UP2KP juga harus kawal dengan data. Buat pemetaan spesifik, kita butuh tenaga kesehatan yang datang dari luar Papua berapa dan yang sudah ada di Papua berapa,” kata Rouw.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan kenyataan minimnya SDM Kesehatan di Papua menjadi isu yang sangat memprihatikan. Ia pun sependapat dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan UP2KP bahwa banyak fasilitas kesehatan di Papua, terutama di kabupaten belum memiliki tenaga kesehatan yang lengkap.
Anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw.
“Nah ini juga jadi tugas kita bersama, kami di Komisi IX dan teman-teman UP2KP. Mari kita dorong agar para bupati juga bisa belajar dari daerah lain dalam mendatangkan SDM. Ada satu kabupaten di NTT yang bupatinya seorang dokter, banyak sekali tenaga kesehatan melamar ke sana karena gajinya besar. Harus begitu. Tetapi tentu saja, mereka yang mau bekerja di bidang kesehatan di Papua harus punya hati layani masyarakat, bukan kejar uang,” tegas Rouw.
Soal Integrasi JKN KIS-KPS
Pada kesempatan itu, Rouw juga menyayangkan masih belum efektifnya pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat berupa Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua selama ini. Temuannya di lapangan saat masa reses, kata Rouw, banyak kartu itu belum dimiliki oleh masyarakat yang tidak mampu.
“Anehnya, masyarakat yang seharusnya terima tidak terima, yang seharusnya tidak terima malah terima. Kalau alasan Nomor Induk Penduduk (NIK) jadi kendala, ya kita tahu Papua hampir 50 persen tak miliki itu. Ya apapun itu formatnya, harus bisa. Dinas Sosial seharusnya proaktif,” tegas Rouw.
Tim UP2KP berfoto bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw usai dialog.
Menurut Rouw, semua pihak terkait, baik itu BPJS Kesehatan Divre Papua, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi Papua dan kabupaten/kota harus segera mencari jalan keluar agar dana APBN yang dialokasikan bagi JKN-KIS untuk Papua dimanfaatkan dengan baik.
Ia menyayangkan jika hampir lima tahun berjalan, kebijakan populis dari Presiden Jokowi di bawah payung hukum Keputusan Menteri Kesehatan No 110 Tahun 2012 ini tak berjalan baik.
“Kan kasihan, seharusnya kita tidak perlu banyak keluarkan biaya dana Otsus untuk mrmbiayai jaminan kesehatan lokal Papua seperti Kartu Papua Sehat (KPS) jika JKN KIS ini benar-benar efektif. Saya dengar tanggal 1 Januari 2019 wajib hukumnya KPS integrasi dengan JKN-KIS. Saya sepakat jika ada alternatif solusi dari BPJS, Dinkes dan Dinsos terkait NIK. Seharusnya ini dari dulu. Saya akan bicara ke Menteri Sosial, kebetulan teman baik saya agar memperjuangkan penambahan kartu ini,” kata Rouw. (Gusty Masan Raya)
