Manajemen RSUD Jayapura Kembali Disoroti, Begini Saran Sejumlah Intelektual

JAYAPURA (PB)—Dua hari terakhir, publik di Papua kembali dikejutkan dengan beredarnya laporan kondisi terkini RSUD Jayapura yang ditulis oleh dr. Gracia Daimboa, Sp.PD. Fasilitas kesehatan rujukan tertinggi di Provinsi Papua ini sedang mengalami sejumlah persoalan terkait terhambatnya pelayanan di beberapa unit.

Menanggapi kondisi itu, sejumlah intelektual Papua angkat bicara. Tokoh intelektual Papua Samuel Tabuni mengatakan, sebagai rumah sakit terbaik di Pasifik Selatan jaman kolonial Belanda, kondisi pelayanan RSUD Jayapura terkini patut disesalkan. Sebab persoalan rumah sakit ini bukan saja persoalan manajemen keuangan yang diutamakan tetapi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, inovasi dan teknologi.

“RSUD Dok II sebagai rumah sakit umum milik pemerintah Provinsi Papua adalah terdepan dan terpercaya di Tanah Papua. Harusnya ia ada dalam satu paket perencanaan bersama Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan seorang Direktur Rumah Sakit yang paham dan mahir soal manajemen rumah sakit. Kelihatannya politik praktis, virus yang menghancurkan pembangunan di Tanah Papua juga sudah menyandera RS Dok II Jayapura. Contohnya penggantian Plt. Direktur Mei lalu. Dinas kesehatan Provinsi Papua sebagai pembina RS dan penanggungjawab pelayanan kesehatan di Provinsi Papua seharusnya dilibatkan dalam menentukan kelayakan syarat-syarat seorang Plt. Direktur,” tulis Samuel Tabuni dalam pesan whatsapp yang diterima Papua Bangkit.

Lebih parah lagi, lanjut Samuel, drg. Aloysius Giyai, M.Kes yang sebelumnya menjabat Plt. Direktur RSUD Jayapura, diganti dengan orang yang bukan berlatar belakang kesehatan, tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Padahal, ketika itu Aloysius dalam waktu yang sangat terbatas sedang berjuang membenahi faktor-faktor eksternal dan internal rumah sakit yang memang sudah rusak secara struktural.

“Jadi, menurut saya, manajemen struktural rumah sakit yang menghambat kerja para dokter dan perawat terkait dengan pelayanan kebutuhan pasien. RS Dok II Jayapura kodratnya melakukan pelayanan 24 jam non stop sehingga semua kebutuhan dasar pasien tersedia. Tugas seorang Direktur adalah memastikan setiap pasien yang masuk rumah sakit mendapatat pelayanan yang prima dan tepat waktu. Lebih penting lagi, Direktur pastikan ada peningkatan angka kesembuhan dan bukan angka kematian yang meningkat,” tegas Samuel.

Samuel yang juga Direktur Papua Language Institute (PLI) juga berterima kasih kepada dr. Gracia Daimboa yang menyampaikan informasi ini sehingga bisa diketahui. “Kami sudah tahu RS Dok II ini paling banyak mendapatkan dukungan anggaran baik dana Otsus maupun dari APBN pusat. Kami juga sudah tahu RS ini dari sekian banyak RS pemerintah yang pakai sistem administrasi manual yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika ada pemeriksaan atau audit oleh BPK. Mohon maaf, sebagai orang awam (di bidang kesehatan-Red.) saya bisa dikoreksi jika ada pernyataan yg salah,” tulis Samuel.

Sementara itu, Ketua Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Cenderawasih Jayapura, Yulianus Dwaa, SKM mengapresiasi dr. Gracia Daimboa, Sp.PD yang telah menyampaikan info ke publik Papua selaku pengguna/pelanggan rumah sakit itu. Ia menilai ini adalah bagian dari ketulusan memberi pelayanan prima kepada pasien sesuai etika profesi yang diembannya.

Oleh karena itu, guna menyelamatkan pasien, Yulianus mendesak Penjabat Gubernur dan  DPR  Papua segera mengambil langkah penyelesaian terkait persoalan yang dihadapi RSUD Jayapura. Ia menganjurkan, evaluasi dimaksud perlu melibatkan Dinas Kesehatan Papua, akademisi dan profesi medis dan para medis agar mendapatkan hasil yang maksimal dan kredibel.

“Evaluasi secara total manajemen harus dilakukan segera. Ini menyangkut keselamatan nyawa manusia Papua, bukan soal uang semata. Semua pihak harus memahami bahwa mengurus rumah sakit sebesar itu dibutuhkan orang yang menguasai manajemen. Kami menyesalkan kenapa Aloysius Giyai yang sudah bagus menjadi Plt. untuk ubah rumah sakit tiba-tiba diganti,” kata Dwaa melalui pesan whatsapp.

Sorotan yang sama pernah dilontarkan Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Papua, Roberth Rouw menanggapi polemik terkait pelantikan Inspektur Papua, Anggiat Situmorang menjadi Plt. Direktur RSUD Jayapura menggantikan drg. Alosyius Giyai, M.Kes. Menurut Rouw, seharusnya berdasarkan aturan, seorang direktur rumah sakit sekelas RSUD Jayapura dipimpin oleh tenaga professional dari kalangan medis, terutama para dokter yang menguasai manajemen perumahsakitan.

“Saya cuma ingatkan pimpinan daerah terkait pelantikan Plt. RSUD Jayapura. Siapapun boleh duduk di sana tetapi harus memenuhi syarat. Jadi bukan karena siapa yang harus kami dukung, tapi harus memenuhi syarat sesuai undang-undang. Saya minta para kepala daerah di Papua, baik di Provinsi maupun di kabupaten agar bisa memilih orang yang tepat sesuai profesi untuk duduk di rumah sakit,” kata Roberth Rouw kepada wartawan di ruang kerjannya di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta, Jumat (18/05/2018) saat bertemu Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) membahas masalah SDM Kesehatan di Provinsi Papua.

Menurut Rouw, semestinya Penjabat Gubernur Papua lebih bijak untuk memilih Plt. Direktur RSUD Jayapura jika merasa Plt. Direktur yang lama kelebihan beban kerjanya. Sebab hal ini dapat berpengaruh pada proses akreditasi rumah sakit tersebut dari rujukan regional menuju rujukan nasional.

 Tak Sangka Disebarkan Ke Publik

Sebagaimana dalam pesan whatsapp yang beredar, dr. Gracia Daimboa Sp.PD dari RSUD Dok II Jayapura menulis laporan kondisi rumah sakit tersebut kepada Penjabat Gubernur. Sejumlah persoalan yang diangkat di antaranya,  terkait kamar operasi yang telah tutup sejak tgl 15 Agustus 2018. Semua operasi yang cito dan direncanakan terpaksa ditolak akibat kassa steril dan bahan habis pakai sudah tidak ada di rumah sakit. Dana Alkes dari APBD belum diketahui, kapan turun.

“Obat sudah banyak yang tidak ada sehingga dokter bingung mau beri obat apa. PBF sdh tidak mau membantu, karena utang belum dibayarkan sampai saat ini. Jasa Medis sejak Januari 2018,  jasa KPS sejak Maret 2018 dan BPJS sejak Februari 2018 belum dibayarkan. Ini membuat kami bertanya-tanya apa yg menyebabkan ini semua terjadi. Jasa dokter jaga UGD juga sampai saat ini belum dibayarkan. Kasihan mereka juga. Kalau mereka mogok lagi, maka RS akan lumpuh.  Laboratorium, reagen banyak yang habis pasien terpaksa kami suruh periksa di lab luar. Saya kasihan mulai Plt Dir. Nampaknya kesulitan menghadapi managemen, karena kebetulan beliau bukan orang dalam RS. Pasien maupun kami petugas kesehatan juga menjadi korban. Saran: Bapak Pj Gubernur Papua ambil tindakan segera untuk menyelamatkan RSUD Dok II. Bila tidak kami tidak tahu besok hari Senin tanggal 20 Agustus apa yang akan terjadi. Karena semua sudah tidak ada, padahal RS ini adalah RS Rujukan,” tulis dr. Gracia.

Saat pertemuan dengan Tim Investigasi Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua, dr. Gracia Daimboa yang dikonfirmasi wartawan mengaku heran ketika mendapat banyak pesan dan telp karena laporan yang dikirm ke Penjabat Gubernur Papua Soedarmo melalui ajudannya, Sony, disebar ke media sosial, baik facebook maupun whatsapp.

“Saya kaget sekali ada yang publish ke media social. Dengan ini saya mau tegaskan bahwa jangan sampai pesan saya ini dipolitisasi. Bukan itu tujuannya. Sebab niat saya menyampaikan kondisi rumah sakit ini untuk selamatkan pelayanan, selamatkan pasien kepada Penjabat Gubernur,” kata dr Gracia.

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Jayapura, dr. Donald Aronggear, Sp.B mengakui benar bahwa isi laporan yang ditulis dr. Gracia memang fakta yang kini dihadapinya saat ini. Penjabat Gubernur pun melalui Asisten II Setda Papua telah melakukan rapat bersama manajemen rumah sakit pada Minggu (19/08/2018) untuk membahas langkah-langkah yang diambil.

“Intinya kita sudah ambil langkah untuk teruskan pelayanan. Soal obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai memang disebabkan oleh urusan administrasi keuangan, ada utang yang harus dibayar dulu agar bisa didatangkan lagi oleh rekanan. Tapi sebagian sudah jalan. Alat sterilisasi CSD (Central Sterilisasi Departemen—Red.) memang rusak dan kita sudah datangkan, kemungkinan bisa September baru tiba. Untuk sementara kita rujuk ke Abepura dan Yowari. Guna menghindari penumpukan pasien, tadi juga kita sudah bertemu BPJS dan KPS agar proses rujukan sedapat mungkin dilakukan ketat dan berjenjang,” kata Donald.

Kepala Bidang Respon Emergensi UP2KP, Darwin Rumbiak meminta agar manajemen RSUD Jayapura segera melakukan tindakan yang cepat dan tepat guna menghindari munculnya korban yakni pasien. Sebab menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Papua, RSUD Jayapura harusnya memberi contoh dan role model pelayanan bagi rumah sakit lainnya di Bumi Cenderawasih.

“Dari pimpinan ke pimpinan, rumah sakit ini selalu bermasalah. Ada apa? Sebagai praktisi kesehatan dan juga mewakili UP2KP, saya menghimbau agar gaya-gaya lama pihak manajemen dari top leader hingga unit pelayanan terkecil, harusnya berubah demi meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien. Ingat, dimana-mana moto setiap rumah sakit itu Keselataman Pasien Adalah Hukum Tertinggi (Salus Aegroti Suprema Lex—Red). Dana rumah sakit ini besar, ironis jika pasien ada yang tak tertolong karena buruknya manajemen,” tegas Darwin.

Sekedar diketahui, dalam lima tahun terakhir, RSUD Jayapura telah mengalami empat kali pergantian direktur. Pada Juli 2013, Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH melantik dr. Yerry Msen sebagai direktur. Tiga tahun memimpin, dr Yerry kemudian digantikan oleh drg. Josef Rinta pada 2016. Sayangnya, pada November 2017 ketika kasus hukum menimpa Rinta, Gubernur Lukas kemudian menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes menjadi Plt Direktur.Terakhir, pada Mei 2018, Penjabat Gubernur Soedarmo melakukan pergantian Plt. Direktur dari Aloysius ke Anggiat Situmorang. (Gusty Masan Raya)