Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Direktur KB Jalur Pemerintah BKKBN Pusat, mantan anggota DPRRI, membuka kegiatan sosialisasi pelayanan KB di Kampung Inswambesi Sup, Distrik Warsa, Biak Numfor, 13 November 2018.

BIAK (PB) – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua melakukan Promosi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Berkualitas dalam Era JKN Bersama Mitra Tahun 2018, pada dua Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Biak Numfor selama dua hari, 13-14 November 2018.

Di hari pertama kegiatan tanggal 13 November 2018 lalu, pembukaan kegiatan dilaksanakan di Kampung Inswambesi Sup, Distrik Warsa, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar, SE, M.Si,  dari BKKBN Pusat dihadiri Komari, Direktur KB Jalur Pemerintah dan Robert Rouw, mantan anggota Komisi 9 DPR RI dan tamu undangan lainnya. Sudah menjadi adat kebiasaan dari masyarakat Biak Numfor, saat menyambut tamu harus dilakukan prosesi injak piring dan tari-tarian dari anak-anak muda.

Di hadapan tamu, masyarakat, anak-anak remaja, Pemda Biak Numfor, aparat kampung, Bamuskam, Kepala Distrik Warsa, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar meminta agar memahami dengan baik apa yang dilakukan BKKBN di kampung itu. “Kami berharap, masyarakat bisa memahami apa yang BKKBN laksanakan di Papua. Kegiatan yang dilakukan di Warsa ini, kami berharap generasi yang ada menjadi lebih baik dari kami, ada yang bisa gantikan kami. Karena yang jadi pejabat adalah orang-orang dari kampung,” katanya.

Charles mengajak masyarakat agar jangan takut dengan program KB karena program ini tidak membatasi orang Papua memiliki anak. Program ini, jelasnya, berangkat dari keprihatinan terhadap ibu-ibu di Papua yang setiap tahun melahirkan anak tanpa perencanaan. Dengan program 1000 hari kehidupan yang dicanangkan pemerintah, sang ibu bisa menjaga kondisi saat hamil dengan memberi asupan gizi yang baik untuk anak demikian pula ibu mendapat asupan gizi yang baik pula.

Ia menjelaskan, saat anak lahir, ASI diberikan secara teratur selama 6 bulan untuk kepandaian dan kecerdasan anak, kemudian diberikan makanan tambahan hingga usia dua tahun, dan terus diberikan makanan bergizi hingga anak berusia 1000 hari. “Program keluarga berencana bukan membatasi, tetapi mengatur jarak lahir sehingga usia harapan hidup seorang ibu bisa panjang,” ujar Charles.

Charles mengatakan, BKKBN perwakilan Provinsi Papua juga mendatangkan narasumber dari DPR RI dan BKKBN pusat, karena ini memang program Presiden RI untuk kampung tidak tertinggal lagi.

Suasana sosialisasi Promosi KB.

Sementara itu Komari, Direktur KB Jalur Pemerintah, BKKBN pusat, saat memberikan materi, mengemukakan, bicara keluarga berencana bukan bicara soal jumlah tetapi soal kualitas. Artinya, jangan ada dua bayi dalam satu rumah tangga, sehingga kedua tangan tidak bisa memegang dan menangani kedua anak bayi itu.

“Mengatur kelahiran anak adalah kewajiban sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi dengan baik seperti hak memperoleh gizi yang baik selama masa pertumbuhan,” jelas Komari.

Ia juga mencontohkan keluarganya, di mana ia berasal dari keluarga besar dengan 9 orang anak, sehingga yang bisa menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi hanya ia seorang, sementara 8 saudara lainnya hanya bertani. Pentingnya merencanakan keluarga berkualitas, menurutnya adalah terpenuhi semua kebutuhan anak tanpa ada yang dikorbankan karena masalah perekonomian dan masalah lainnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah memberikan bantuan stimulant dana desa di Kampung KB, maksudnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, perilaku sehat, bisa datang di Kampung KB dan merubah kampung tersebut menjadi lebih baik sehingga patut dicontoh oleh kampung lainnya.

Kemudian Robert Rouw, mantan anggota DPR RI yang juga pernah duduk di Banggar, menyatakan bersyukur sudah mencanangkan Kampung KB di Inswambesi Sup karena sudah ada perubahan di kampung itu. Jadi bukan hanya bicara keluarga tetapi kampung yang tadinya jalan rusak, sudah bisa diperbaiki.

Pemberian doorprize kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan.

Ia mencontohkan program Presiden Jokowi yang membangun dari pinggiran, hal itu sudah dilaksanakan oleh BKKBN dengan mencanangkan Kampung KB di tiap kabupaten di Papua. Di dalam Kampung KB, banyak hal dilaksanakan untuk menjadi contoh kampung lain, menuju keluarga bahagia dan sejahtera. “Pencapaian keluarga berencana adalah dengan kawin pada usia 21 tahun untuk menyiapkan anak-anak yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Sosialisasi di kampung ini berlangsung meriah, karena diselingi dengan sesi bertanya terkait materi yang sudah diberikan kepada masyarakat dan doorprize berupa hadiah tas dan handphone untuk yang bisa menjawab pertanyaan secara benar.

Pengembangan Program Lini Lapangan

Sosialisasi lanjutan dilakukan di Kampung Bosna Braidi. Sama seperti di Inswambesi Sup,  penyambutan di kampung ini juga cukup meriah dengan prosesi injak piring dan tari-tarian. Di Kampung Borna Braidi, BKKBN melaksanakan Sosialisasi dan Pengembangan Program Lini Lapangan di Kampung KB Bersama Mitra Tahun 2018.

Kepala Kampung Bosna Braidi, Yonas Rumbrawer

Mengawal sosialisasi, Kepala Kampung Bosna Braidi, Yonas Rumbrawer, mengatakan, dulu ia tidak suka mendengar kata KB. Ia pun menceritakan kehidupannya di mana anak pertama lahir, ia bercita-cita ingin menyekolahkan sampai jadi menteri. Namun setahun kemudian, ketika anak kedua lahir, ia lupa akan cita-cita pada anak pertama karena fokus mengurus anak kedua. Demikian pula hingga anak ketiga. Namun ketika ia tahu tentang KB, baru ia sadar.

“KB ternyata tidak mengurangi atau melarang tetapi mengingatkan kita untuk jangan berbuat, lalu tinggalkan dan berbuat lagi. KB bukan program yang tidak baik, justru mengingatkan untuk memperhatikan kembali anak-anak secara baik,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, mengatakan, pemerintah membuat program seperti ini agar ada kolaborasi antara anak dan orangtua. “Anak tugasnya sekolah, belajar, dan orangtua tugasnya adalah membiayai. Anak harus sekolah sehingga memutuskan mata rantai ketertinggalan dan besok-besok bisa kembali membangun kampungnya,” jelas Charles.

Ia mengatakan, program KB ini ada untuk merencanakan generasi emas ke depan yang sehat dan cerdas, sesuai visi misi Gubernur Papua, Bangkit, Mandiri dan Sejahetera.

Direktur KB Jalur Pemerintah dari BKKBN Pusat, Komari pada kesempatan itu kembali mengisahkan hidupnya sebagai anak petani dari 9 bersaudara, di mana hanya ia yang bisa bersekolah. Ia juga menjelaskan bahwa di dalam undang-undang, anak-anak adalah usia 0-19 tahun, jadi kalau punya suami terlalu muda, anak hasil perkawinan adalah anak juga.

“Anak yang lahir baik, harus diperhatikan dengan menjaga kesehatan dan mengisi syaraf-syaraf otaknya dengan asupan kecerdasan, disusui dengan ASI ekslusif dan diberi makanan tambahan untuk menjadi generasi berkualitas,” jelasnya.

Kondisi ibu, kata Komari, sangat berpengaruh terhadap bayi yang dikandung. Apakah selama hamil bahagia atau tidak? Bahasa tubuh, perasaan hati dengan jabang bayi, komunikasi dengan bayi, itu harus dilakukan dalam rangka membentuk karakter anak untuk perkembangannya sampai pada hari lahirnya. Demikian pula saat lahir, harus langsung inisiasi menyusui dini (IMD) untuk mengisi kekebalan tubuh bayi.

Menyambung materi dari Komari, mantan anggota Komisi 9 DPRRI, Robert Rouw, menjelaskan, program KB untuk meningkatkan kualitas. Dua anak cukup tidak berlaku di Papua. Namun untuk menjaga keluarga berkualitas, ia kembali mengingatkan untuk tetap menjaga jarak lahir supaya hak-hak anak terpenuhi secara adil.

Asisten I Sekda Biak Numfor, Friets Senandi.

Asisten I Sekda Biak Numfor, Friets Senandi, yang hadir pada kesempatan tersebut, mengemukakan, sengan adanya sosialisasi maka ada tambahan dana yang masuk ke kampung. Katanya, APBK adalah milik masyarakat. “Siapa saja yang berhak mendapatkan? Yang berhak adalah semua orang bahkan bayi yang di dalam kandungan pun punya hak. Karena dana yang sementara bergulir di kampung adalah milik semua yang bernyawa. Bayi yang di dalam kandungan, punya hak yang sama dengan orang dewasa,” ujarnya.

Caranya, kata Friets adalah memperhatikan gizi ibu yang mengandung untuk anak berkembang secara baik, karena hampir semua orang bicara tentang pembangunan fisik, tetapi jarang membicarakan pembangunan manusia.

Suasana sosialisasi pengembangan lini lapangan di Kampung Bosna Braidi.

Ia mengajak masyarakat agar bagaimana kalau dana kampung dana dialokasikan Rp 100 juta untuk membantu anak-anak kuliah. Menurutnya, tidak ada yang rugi dan marah, karena uang masyarakat kampung yang punya. “Membangun manusia tidak pernah rugi. Lini adalah garis depan, sama dengan tukang rintis jalan,” katanya.

Sama seperti di Inswambesi Sup, sosialisasi ini sangat meriah karena masyarakat cukup antusias mengikuti dan menjawab pertanyaan yang diajukan, dengan hadiah tas dan handphone. (Frida Adriana)

Facebook Comments Box