Sejumlah Caleh PAN saat melakukan penandatanganan Pakta Integritas, Kamis (17/01/2019) di Fave Hotel Jayapura disaksikan Ketua DPW PAN Papua Abock Busup dan Ketua Kuasa Hukum DPW PAN Papua Aloysius Renwarin SH.MH.
JAYAPURA (PB.COM)— Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua, Abock Busup, MA meminta agar semua calon anggota legislatif PAN baik di DPR RI, DPR Papua maupun DPRD Kabupaten/Kota harus berkontribusi nyata bagi partai apabila terpilih pada periode 2019-2024. Bentuk kontribusi nyata ialah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menghidupi partai.
Untuk itu, pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II DPW PAN Papua, Kamis (17/01/2019) di Fave Hotel Jayapura, para caleg yang diusung PAN DPW Papua melakukan penandatanganan Pakta Integritas disaksikan Ketua DPW PAN Papua Abock Busup dan Ketua Tim Kuasa Hukum DPW PAN Papua Aloysius Renwarin SH.MH.
“Pileg 2019 ini kalau sudah tandatangan pakta integritas, ditentukan satu anggota DPR berapa harus disumbangkan ke partai, baik dari fraksi maupun perorangan, supaya di partai kita ini jika ada kader-kader yang tidak dapat kursi. Konpensasinya bisa dipekerjakan di fraksi kabupaten/kota, DPR P dan DPR RI maupun di sekretariat,” urainya,” katanya.
Menurut Abock, dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas itu, pihak DPW juga akan menyiapkan sanksi tegas bagi anggota dewan yang tidak mematuhinya. Ia mengatakan, dengan adanya aturan ini, PAN bisa membangun infrastruktur SDM partai yang siap. Bahkan, dengan ini, jikan ada caleg yang tidak lolos pada Pileg 2019, bisa bekerja di secretariat partai dan menyiapakn diri untuk mengikuti Pileg 2024.
“Roda partai harus terus berjalan, tentunya perlu pembiayaan karena Sekretariat DPW PAN kini mempunyai 10 staf yang mengurusi administrasi, dan kepentingan partai lainnya. Jika terpilih menjadi anggota dewan, wajib menyisihkan uang untuk membesarkan partai, karena sudah ada dasar hukumnya yaitu pakta integritaS,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari PAN Dapil Papua John Mirin mendukung penandatanganan PAN maka bisa menjadi anggota dewan.
“Penandatangan Pakta Integritas adalah hal yang sangat wajar dan sudah kewajiban bagi kader yang duduk di DPR, berkontribusi kepada partai dan membesarkan partai. Tanpa partai tidak mungkin bisa menjadi anggota dewan,” John.
Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum DPW PAN Papua Aloysius Renwarin SH.MH mengatakan penandatanganan Pakta Integritas merupakan terobosan baru yang dilakukan pimpinan partai di Provinsi Papua. Oleh karena itu, ia menilai apa yang dilakukan Ketua DPW PAN Papua Abock Busup merupakan hal positif yang bisa diikuti oleh partai lain dalam menghidupkan mesin partai.
“Jadi Pakta Integritas ini merupakan turunan dari AD/ART Partai. Jika anggota dewan melanggar, tentu akan dibuat teguran pertama dan teguran kedua, sebelum adanya sanksi yang berat yaitu di-PAW,” kata Aloysius pert telp selulernya. (Gusty Masan Raya/dbs)
