Asisten Deputi Kementerian PANRB, Naptalina Sipayung
JAYAPURA (PB.COM) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kementerian PANRB) RI terus mendorong dan melakukan pembinaan terhadap setiap pemerintah daerah termasuk Provinsi Papua dalam upaya perbaikan birokrasi.
Demikian ditegaskan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Naptalina Sipayung , SH, MAP, pada kegiatan coaching clinic dalam rangka penguatan sistem akuntabitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi wilayah provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (25/6).
“Kehadiran saya bersama tim ke Papua dalam rangka mendorong dan terus membina seluruh instansi pemerintah untuk memperbaiki birokrasinya. Salah satu upaya dilakukan dengan memberikan pendampingan secara intensif dan menyeluruh,” ungkap Naptalina.
Berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi dan Sakip, Provinsi Papua telah mendapatkan predikat B. Namun menurut Naptalina perlu ada perhatian dari tim Sakip Papua maupun kabupaten dan kota terkait dokumen-dokumen yang diminta.
“Pemprov Papua sudah mendapat indeks Reformasi Birokrasi dan Sakip, tapi kita akan terus mendorong Papua agar indeks terus naik seperti provinsi lainnya,” ujarnya.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan memberi pelayanan yang memuaskan masyarakat.
“Oleh karena itu, semestinya pelaporan dokumen-dokumen SAKIP sudah dapat rutin dilaporkan pada Kementerian PANRB,selama ini asalan soal teknologi informasi (IT), tetapi kenapa Kabupaten Asmat bisa masukan dokumen secara baik, ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” bebernya.
Naptalina berharap setiap kabupaten di Papua yang penilaian Sakipnya belum mendapat nilai B, agar dapat meningkatkan kinerjanya. “Kita harus terus tingkatkan kinerja dan juga komitmen dari Sekda sebagai ketua tim,” serunya.
Dia menambahkan, forum seperti ini juga harus dihadiri oleh Sekda selaku ketua tim Reformasi Birokrasi di masing-masing daerah.
“Kalau ketua saja tidak pernah tau, bagaimana menurunkan kebijakan ke anggotanya, saya tidak tau Sekda punya kesibukan apa, tapi mohon yang hadir mewakili tolong ingatkan pak sekda, sekda ketua tim,” ucapnya mengingatkan
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri dalam acara tersebut berharap pelayanan reformasi birokrasi, harus dikuatkan dari semua jenjang struktur baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam sisi pelayanan pemerintahan secara umum.
“Kita dituntut untuk melakukan itu semua sehingga ada transparansi akuntabilitas yang baik pada masing-masing instansi baik itu provinsi maupun di kabupaten/kota,” katanya.
Lanjut Elysa juga berharap jajarannya segera melakukan pembenahan, mengambil langkah-langkah konkrit pada masing masing unit kerja sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi bisa terwujud. (Andi/Frida)
