Persiapan PON Berdampak Meningkatnya Presentase Penduduk Miskin di Papua

Kepala BPS Papua, Simon Sapary (tengah) memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

JAYAPURA (PB.COM) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menegaskan, tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan presentase penduduk miskin dalam enam bulan terakhir (periode September 2018 hingga Maret 2019) berkaitan dengan persiapan Papua sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagas Susilo dalam keterangan persnya, Senin (15/7) menyebutkan peningkatan presentase penduduk miskin sebesar 0,10 persen poin yakni dari 27,43 persen pada September 2018 menjadi 27,53 persen pada Maret 2019. Peningkatan terjadi tak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

“Tentang anggaran yang dialihkan ke PON, bisa jadi berakibat bertambahnya kemiskinan karena dinas-dinas kegiatannya macam jalan di tempat. OPD/SKPD yang berhubungan dengan BPS, Kesbangpol sama sekali tidak ada anggarannya, itu contohnya,” sebutnya.

Pengalihan dana di beberapa bidang ini, menurut Bagas, secara tidak langsung berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat dan diperburuk dengan meningkatnya pengeluaran.

Ia pun menyarankan agar Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua memperkuat jaring pengaman sosial, terutama yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Apapun yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat itu ditangani dulu, soal tidak kaya tidak apa-apa tapi tidak kelaparan. Sebab kalau tidam itu akan jadi preseden buruk, kita sukses menyelenggarakan PON dengan baik tapi kita juga menciptakan kemiskinan baru,” ungkapnya.

Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2019 terdapat 885,35 ribu jiwa atau 36,84 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 41,01 ribu jiwa atau 4,26 persen.

Dana Desa

Mengacu pada data tersebut, Bagas mengingatkan kepada pemangku kepentingan terutama yang berkaitan dengan dana desa, untuk bisa memperkuat monitoring agar anggaran tersebut tepat sasaran.

“Soal dana desa yang memang secara laporan betul mungkin bagus. Mestinya yang diharapkan dengan adanya dana desa ini pelaksanaannya semakin masiv dan semakin banyak yang menerima, mestinya mengangkat tapi datanya tidak,” bebernya

Berkaitan dengan itu, lanjut Bagas, pihaknya ingin membuat penelitian. “Mestinya dana triliunan yang sudah di masyarakat ini nendang tapi ini tidak nendang-nendang,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengingatkan semua OPD/SKPD di lingkungan pemerintahannya untuk fokus pada penyelenggaran PON XX dimana Papua menjadi tuan rumah.

“Semua SKPD tidak ada kegiatan lain kecuali semua fokis untuk PON 2020. Nanti 2021 baru kita bicara visi misi selanjutnya,” tegas Gubernur usai dilantik menjadi Gubernur Papua untuk periode kedua, September 2018 lalu. (Andi/Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *