Gubernur Lukas saat melantik lima pejabat eselon II dan lima pejabat Eselon III di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, Selasa (20/08/2019) di Gedung Negara, Dok V Jayapura.
JAYAPURA (PB.COM)—Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH meminta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bijak dan mampu mempertanggungjawabkan anggarannya sesuai mekanisme keuangan yang berlaku. Sebab, Lukas menilai, hampir semua OPD di Provinsi Papua bermasalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Padahal, dari Rp 14 triliun dana APBD, sekitar Rp 7 triliun dikelola oleh OPD.
“Banyak anggaran yang tidak bisa dipertanggung jwabakan, seperti masalah perjalanan dinas. Belum lagi ada dinas yang melakukan swakelola proyek. Sekali lagi saya tekankan, ke depan itu tidak boleh lagi terjadi, biar kegiatan Rp50 juta harus melalui kontrak, jangan lagi ada penunjukan langsung,” kata Gubernur Lukas saat melantik lima pejabat eselon II dan lima pejabat Eselon III di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, Selasa (20/08/2019) di Gedung Negara, Dok V Jayapura.
Gubernur Lukas saat memberikan sambutannya.
Gubernur berharap setiap orang yang bekerja di tanah Papua harus bekerja dengan hati dan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Jiwa kasih itu harus ada pada setiap orang. Kalau kau kerja tutup mata pasti rakyat Papua tidak suka. Kasih mereka proyek kecil-kecil. Kita tidak selamanya jadi gubernur dan kepala dinas. Apa yang kita mau tinggalkan untuk generasi berikut. Kerjalah dengan hati,” tegas Gubernur.
Kendati demikian, Gubernur juga mengapresiasi kinerja Sekretaris Daerah Papua TEA Hery Dosinaen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Ridwan Rumasukun yang telah bekerja keras membantu semua OPD sehingga membawa Provinsi Papua mampu meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
“Saya tau persis dia (Ridwan), saya bawa dia dari Puncak Jaya ke Provinsi. Beliau ini kerja baik, selalu taat pada aturan,” ucap Gubernur
Para pejabat yang dilantik Gubernur Papua.
Para Pejabat Yang Dilantik
Adapun enam pejabat Eselon II yang dilantik Gubernur Papua yaitu, Muhammad Musaad sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua. Posisi Musa’ad yang sebelumnya menjadi Kepala Bappeda Papua diganti oleh Yohanis Walilo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Jayawijaya.
Kemudian, Muhammad Ridwan Rumasukun dilantik sebagai Asisten III Bidang Umum Setda Papua menggantikan Elysa Auri yang dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi. Jabatan Rumasukun yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua diisi oleh Nus Weya sebagai Pelaksana Tugas.
Berikut, dua kepala OPD yang juga ikut dilantik dalam jabatan yang sama yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, FX Mote dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Semuel Siriwa.
Sekda Papua Hery Dosinaen bersama sejumlah pimpinan OPD dan staf yang hadir.
Sementara itu, untuk pejabat Eselon III, Nus Weya sebagai Plt. Kepala BPKAD, Julian Weya sebagai Kepala Bidang (Kabid) Fisik dan Prasarana Bappeda, Sofyan Rumasukun sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Aset Daerah Papua, Noak Tabo sebagai Kabid Perbendaharaan dan Kasda Provinsi Papua, Tery Wanena sebagai Kabid Sarana Prasarana Dispora, Ospirita Manalu sebagai Kabag Pembinaan dan Kesra BKD, serta Laurenz SH sebagai Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Papua.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya menyoroti kinerja tim seleksi 35 OPD baru yang dinilai lambat dalam melakukan seleksi, padahal tim ini bekerja sudah cukup lama. Hal ini pula yang kemudian membuat proses pelantikan 35 pimpinan OPD yang baru,belum terlaksana hingga kini.
“Ini APBD Induk 2019 untuk 35 OPD yang baru, namun sampai sekarang pelantikan belum terlaksana. Ini kerja cukup lambat, kalian (tim seleksi) yang kerja aneh aneh, saya akan ganti. Kalau belum dilaksanakan, saya akan lantik seperti ini (pelantikan mendadak),” tegas Gubernur
Di kesempatan itu Gubernur mengapresiasi dua pimpinan OPD yang telah dilantik lebih dulu dari 35 OPD baru, yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pertanian. Menurut Gubernur, keduanya selama menjabat sebagai pimpinan OPD lebih dari lima tahun, telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai visi misi Gubernur.
“Dua SKPD (OPD) ini dilantik lebih dulu, karena mereka kerja betul. Kalau (OPD) yang lain ini kerja omong kosong. Hanya dua SKPD ini yang bisa kerja baik, gunakan anggaran dengan baik sehingga kita lantik duluan,” terang Gubernur. (Gusty Masan Raya)
