BMP: Jangan Mimpi Papua Merdeka Jika Dengan Cara Membunuh Sesama dan Merusak Fasilitas Umum

Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Kota Jayapura, Nico Mauri.

JAKARTA (PB.COM)—Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Kota Jayapura Nico Mauri menilai perjuangan sebagian kalangan di Papua untuk memerdekakan Papua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sia-sia karena dilakukan dengan pola yang salah dan melawan perintah Allah.

“Merusak, membakar dan membunuh orang dengan sadis bukan tindakan yang benar sesuai Alkitab. Secara tegas saya katakan, jangan mimpi Papua bisa merdeka, jangan mimpi memisahkan Papua dari NKRI, selama cara perjuangan dilakukan dengan tindakan yang salah dan melawan perintah Allah. Sebab Papua dalam NKRI adalah anugerah Allah bagi kita orang Papua,” tegas Nico kepada papuabangkit.com, Senin (01/10/2019).

Ia mengutip Alkitab dalam Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma 13: 1-2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.

Saat menjemput Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu beberapa waktu lalu di Bandara Sentani, Jayapura.

Menurut pria yang juga Sekretaris Diparda Pemuda Panca Marga Provinsi Papua ini, kondisi keamanan di Papua pasca demonstrasi berujung anarkis dan kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua, terutama Jayapura dan Wamena sebulan terakhir disebabkan oleh lemahnya Pemerintah Pusat maupun Daerah di Papua yang gagal membangun karakter generasi Papua untuk hidup berbangsa dan bernegara yang baik di dalam bingkai NKRI.

“Sehingga kita lihat generasi yang kemarin, melakukan pelanggaran-pelanggaran di Kota Jayapura dan Wamena, baik pembunuhan dan penyerangan terhadap sesama warga maupun perusakan dan pembakaran aset-aset pemerintah. Ini disebabkan karena pemahaman terhadap hidup bernegara dan berbangsa yang kurang baik. Karena itu, Pemerintah harus buat pembelajaran tentang ini mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Dengan demikian, generasi Papua ke depan dapat memiliki nasionalisme dan taat pada UUD 1945 dan Pancasila. Jika tidak, ke depan hal yang sama akan terulang lagi” ujar Nico

Selain itu, Nico Mauri juga menilai Pemerintah telah keliru memberikan penghargaan Bintang Jasa Nararya kepada tiga tokoh Papua yang selama 40-an tahun berjuang dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penghargaan itu diberikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-69 tahun 2014 kepada Franzalbert Yoku, Nicolaas Jouwe dan Nicholas Simione Messet Franzalbert Yoku.

Bersama Pangdam XVII Cenderawasih

“Terus terang ini keliru, dan melukai kami para tokoh yang puluhan tahun ini berjuang membela dan mempertahankan NKRI di Papua. Anak cucu pejuang ini punya potensi dan jasa yang besar dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Pertanyaan saya bagaimana dengan generasi yang berpuluh-puluh tahun di Papua berjuang untuk NKRI harga mati, berjuang mendukung Pepera? Ini sungguh menyayat hati anak-anak pejuang yang ikut merebut Irian Barat masuk ke pangkuan NKRI,” kata Nico.

Sementara itu terkait kondisi Wamena, ia meminta aparat keamanan harus segera memulihkan situasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dilakukan evakuasi masyarakat, baik yang ingin keluar Papua maupun ke Jayapura.

Selain itu, Nico juga menilai persoalan di Papua juga dipicu oleh tindak pidana korupsi yang sudah mengakar. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menangani secara serius persoalan korupsi di Papua yang dilakukan oleh pejabat daerah, baik di eksekutif maupun legislatif di Provinsi Papua.

Bersama Kapolda Papua

“Sebab itu juga yang ikut bikin sampai hari ini rakyat berteriak. Para pejabat yang terindikasi perlu dipanggil dan ditangani secara serius. Sehingga ke depan tidak ada lagi pejabat yang terkontaminasi dengan politik yang berseberangan dengan pemerintah itu disingkirkan.  Sebab mereka ini juga yang membuat masyarakat hari ini berontak,” tegas Nico.

Tak hanya itu. Ia juga meminta ke depan, proses penjaringan kepala daerah maupun legislatif mempertimbangkan aspek nasionalisme sang calon. Sebab kondisi Papua hari ini juga dipicu oleh lemahnya pemahaman akan apa arti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI oleh para pemimpin daerahnya.

“Harus ada pelatihan khusus bagi generasi Papua termasuk para pemimpin agar muncul semangat nasionalisme. Ketika pencalonan menjadi bupati atau gubernur, mereka sudah ditempa nasionalismenya biar tidak ada yang abu-abu. Harus setia pada NKRI,” ucapnya. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *